Polisi Dikritik Jerat Pelaku Pesta Gay Pakai Pasal Pornografi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (tengahi) menunjukkan barang bukti kasus pesta seks hubungan sesama jenis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (2/9/2020). (ANTARA/RENO ESNIR)

Merahputih.com - Institute For Criminal Justice Reform menilai (ICJR) mengkritisi penggunaan pasal pidana 296 KUHP dan Pasal 33 Jo Pasal 7 Undang-Undang Pornografi terhadap para tersangka pesta gay yang dibongkar Polda Metro Jaya. Pasal itu dinilai tidak tepat digunakan apabila perbuatan tersebut tidak untuk tujuan ekonomi.

Pasal 296 KUHP secara jelas memuat bahwa yang bisa dipidana dengan pasal ini adalah perbuatan sebagai pencaharian atau kebiasaan, dalam penjelasan KUHP menurut para ahli perbuatan yang dapat dijerat dengan pasal ini harus menyertakan pembayaran penyediaan untuk melakukan perbuatan cabul, niat pelaku harus benar-benar menyediakan perbuatan cabul sebagai mata pencarian, dilakukan dengan pembayaran atau lebih dari satu kali, sebagai pencaharian dan kebiasaan.

"Dalam kasus ini. sebelumnya telah dinyatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa perbuatan dilakukan oleh tersangka bukan untuk mencari keuntungan tapi mencari kesenangan," tulis ICJR dalam keteranganya yang dikutip di Jakarta, Sabtu (5/9).

Baca Juga

Berlangsung Saat Pandemi, Pesta Gay di Apartemen Kuningan Dibongkar Polisi

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tidak termasuk membuat pornografi apabila dilakukan untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri.

Secara lebih komprehensif jika melihat proses penyusunan UU Pornografi dan proses pembahasan UU Pornografi, dalam risalah pembahasan UU Pornografi, yang tertuang dalam naskah akademik UU Pornografi juga dijelaskan yang menjadi prinsip dasar UU Pornografi adalah nilai-nilai pancasila dan UUD 1945, salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (halaman 95 risalah).

Dalam risalah pembahasan UU Pornografi juga dijelaskan dalam halaman 18 bahwa: “Meskipun dalam kehidupan masyarakat pendefinisian pornografi berbeda satu sama lain, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di ruang publik di Indonesia dianggap sebagai suatu perbuatan kriminal”.

"Dengan demikian arti penting pengaturan pornografi adalah unsur mengkriminalisasi pornografi hanya apabila dilakukan di ruang publik," jelas ICJR.

Lalu, pidana tidak dapat menjerat perbuatan konsensual antara orang dewasa di ranah privat.

Secara politik hukum Indonesia, dalam pembahasan Rancangan KUHP rumusan tentang tindak pidana pornografi telah berkembang, dalam penjelasan Pasal 413 RKUHP dimuat bahwa Penafsiran pengertian pornografi disesuaikan dengan standard yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard).

"Membuat pornografi dalam ketentuan ini tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri. Sangat jelas disini ruang privat warga negara dilindungi," ungkap ICJR.

Lalu, pasal-pasal dalam UU pornografi tidak ditujukan untuk menjerat ruang privat, ataupun ruang privat kelompok tertentu dengan menyematkan stigma kebencian.

Gay
Para gay yang ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/9). Foto: MP/Kanu

Hukum pidana yang saat ini berlaku tidak bisa digunakan untuk serta merta menyerang orientasi seksual seseorang.

Rancangan KUHP juga menekankan bahwa perbuatan konsensual oleh orang dewasa tidak dipidana kecuali merupakan bagian dari delik aduan, pornografi, terhadap anak dan dengan kekerasan atau paksaan. "Di luar itu, hukum pidana tidak boleh masuk ke ranah privat warga negara," ungkap ICJR.

Lalu, narasi tentang penghukuman terhadap kelompok tertentu adalah bentuk diskriminasi, bertentangan dengan hak asasi manusia dan jelas bertentangan dengan prinsip hukum pidana

Kasus ini juga dijadikan alat untuk menstigma kelompok homoseksual dan mendukung kembali kriminalisasi berbasis perbedaan orientasis seksual. "Hal ini jelas bertentangan dengan semangat penghormatan hak asasi manusia di Indonesia," jelas ICJR.

Baca Juga

Pesta Gay di Apartemen Kuningan Bermodus Rayakan HUT RI

ICJR mendesak aparat Penegak Hukum perlu mencari bukti lebih yaitu adanya dasar keuntungan ekonomi sebagai pencaharian dan kebiasaan apabila ingin menggunakan KUHP dan UU Pornografi.

"Dan apabila hal itu tidak dilakukan, maka perbuatan penggerebekan yang dilakukan kepolisian sepanjang untuk mengkriminalkan perbuatan konsensual antara orang dewasa dan menargetkan kelompok homoseksual adalah Tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum dan HAM," tutup ICJR. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sambangi KPK, Kapolri Ucapkan Hari Pers Nasional
Indonesia
Sambangi KPK, Kapolri Ucapkan Hari Pers Nasional

Listyo mengajak seluruh insan pers untuk terus memberikan informasi yang benar

Belum Masuk Masa Kampanye, Terjadi Belasan Tindak Pidana Pilkada Serentak
Indonesia
Belum Masuk Masa Kampanye, Terjadi Belasan Tindak Pidana Pilkada Serentak

Dugaan pelanggaran tindak pidana ini ditemukan hingga tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) tahapan.

Luhut Tegaskan Kekurangan UU Cipta Kerja Disempurnakan PP
Indonesia
Luhut Tegaskan Kekurangan UU Cipta Kerja Disempurnakan PP

pembahasan dan pembentukan UU Cipta Kerja, tidak ada yang tersembunyi. pemerintah mengajak bicara. Namun, tidak semua bisa diajak bicaara karena ada keterbatasan.

PT KAI Perpanjang Tidak Beroperasinya Kereta Lokal Karawang-Jakarta
Indonesia
PT KAI Perpanjang Tidak Beroperasinya Kereta Lokal Karawang-Jakarta

Sampai saat ini KAI Daop 1 Jakarta baru menjalankan satu kereta api lokal yakni KA Lokal Siliwangi relasi Sukabumi- Ciranjang

Satgas Janji Berikan Informasi Akurat Soal Vaksin COVID-19
Indonesia
Satgas Janji Berikan Informasi Akurat Soal Vaksin COVID-19

Satgas Penanganan COVID-19 berharap masyarakat tidak berspekulasi terkait uji klinis dan berkembangnya informasi tidak resmi terkait harga vaksin COVID-19.

Tolak RUU Pemilu, Pemerintah Dinilai Rasional
Indonesia
Tolak RUU Pemilu, Pemerintah Dinilai Rasional

Pemilu sulit naik level menjadi ajang adu gagasan dan visi misi karena kualitas calon tidak pernah disiapkan parpol dan lebih disibukan menyesuaikan diri dengan UU pemilu.

UMP Jateng 2021 Naik, SBSI Solo: Ideal Upah Rp3 Juta
Indonesia
UMP Jateng 2021 Naik, SBSI Solo: Ideal Upah Rp3 Juta

"Kebutuhan ideal upah di Solo berada di kisaran Rp3 juta. Belum lagi kondisi pandemi COVId-19 membuat kebutuhan makin membengkak," ujar Endang

 Kisah Satu Keluarga Tinggal di Becak, Tak Mampu Bayar Indekos dan Kena PHK
Indonesia
Kisah Satu Keluarga Tinggal di Becak, Tak Mampu Bayar Indekos dan Kena PHK

Sesekali keluarga ini menghentikan laju becaknya di depan kantor DPRD Solo untuk sekedar mampir salat.

Semua Aktivitas FPI Dilarang Diberi Izin
Indonesia
Semua Aktivitas FPI Dilarang Diberi Izin

Mahfud MD perintahkan seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.

Wagub DKI: Peningkatan Kasus COVID-19 Karena Warga Sudah Jenuh dan Capek
Indonesia
Wagub DKI: Peningkatan Kasus COVID-19 Karena Warga Sudah Jenuh dan Capek

Bahkan warga DKI tidak disiplin dalam melakukan aktivitas sehari-hari