Polisi di Seluruh Tingkatan Diminta Patuhi Instruksi Kapolri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal antara Polri dengan BEM SI di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Rabu (1/8). (MP/Kanugraha)

MerahPutih.com - Seluruh jajaran kepolisian di seluruh tingkatan dan wilayah wajib menjalani instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan menindak tegas personelnya saat melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan pada masyarakat.

"Kita patut apresiasi langkah Kapolri, semoga di bawah komando beliau, Polri dapat terus berubah secara bertahap, semakin profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta dicintai masyarakat," kata Anggota Komisi III DPR, Andi Rio Idris Padjalangi di Jakarta, Selasa (19/10).

Baca Juga

Kapolri Diminta Tinjau Ulang Protap Tangani Demo

Dia juga mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dengan sigap dan tegas mengeluarkan surat telegram ST/2162/X/HUK.2.8./2021 yang ditandatangani Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada Senin (18/10).

Menurutnya, langkah Kapolri tersebut merupakan upaya mencegah aparat kepolisian untuk bertindak berlebihan kepada masyarakat dengan melakukan kekerasan.

Andi Rio berharap instruksi Kapolri tersebut dapat diimplementasikan secara nyata bagi seluruh jajaran institusi polri di bawah, jangan sampai petunjuk dan arahan tersebut hanya sekedar dibaca dan dipelajari tanpa direalisasikan para personel Polri.

"Mari jadikan kesalahan yang terjadi di Polsek Sei Tuan, Deli Serdang Polda Sumut dan Polres Kota Tangerang Polda Banten sebagai pembelajaran dan bahan evaluasi di Polri. Jadikan kritik masyarakat yang membangun sebagai semangat dan bukti bahwa institusi Polri menjadi perhatian dan dicintai masyarakat," ujarnya.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau vaksinasi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/10/2021). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau vaksinasi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/10/2021). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri juga didorang dapat terus melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada anggota Polri secara berkala. Hal itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin secara kode etik maupun pidana oleh anggota Polri di tengah masyarakat saat menjalankan tugasnya.

"Jangan ada lagi anggota polri di tengah masyarakat yang bersikap arogan dan memberikan contoh yang tidak baik, anggota Polri harus memberi suri tauladan kepada masyarakat, bukan sebaliknya," katanya.

Baca Juga

Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Serbuan Vaksinasi di Jawa Timur

Sebelumnya, Polri melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebih terhadap masyarakat.

Pernyataan itu tertuang dalam surat telegram atas nama Kapolri dengan Nomor : ST/2162/X/HUK.2.8./2021 yang ditandatangani Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Senin tanggal 18 Oktober 2021.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan telah diterbitkannya telegram Polri tersebut, dalam rangka mitigasi dan pencegahan kasus kekerasan berlebih yang dilakukan anggota Polri agar tidak terulang kembali, dan adanya kepastian hukum serta rasa keadilan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presidential Threshold Dinilai Buka Peluang Capres Boneka
Indonesia
Presidential Threshold Dinilai Buka Peluang Capres Boneka

Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden itu dinilai dapat membuka lahirnya calon "boneka" dan kompromi-kompromi politik yang tak sehat untuk bangsa.

BPIP Sebut Rencana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Hanya Ilusi Belaka
Indonesia
BPIP Sebut Rencana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Hanya Ilusi Belaka

Isu amendemen perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode masih jadi perbincangan masyarakat luas.

 Anies Siapkan Aturan Skala Upah Untuk Pekerja di Atas 1 Tahun
Indonesia
Anies Siapkan Aturan Skala Upah Untuk Pekerja di Atas 1 Tahun

"Yang jelas, angkanya pasti lebih besar dari UMP. Terkait besarannya berapa, tergantung hasil rapat dengan teman-teman di tripartit ," tutur Andri.

Dugaan Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun, Yenny Wahid Ajak Masyarakat 'Ojo Kagetan'
Indonesia
Naik Kereta di 11 Stasiun KRL ini Wajib Punya Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Naik Kereta di 11 Stasiun KRL ini Wajib Punya Aplikasi PeduliLindungi

Terintegrasinya aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI bertujuan untuk mempermudah pelanggan

Ngaku Mimpi Bertemu Rasulullah saat Pemakaman Laskar FPI, Ustaz Kondang Ini Dipolisikan
Indonesia
Ngaku Mimpi Bertemu Rasulullah saat Pemakaman Laskar FPI, Ustaz Kondang Ini Dipolisikan

Sekjen Forum Pejuang Islam (FPI) Husin Shahab resmi melaporkan ustaz kondang berinisial HH dan pemilik akun Twitter @wattisoemarno ke Polda Metro Jaya.

Rumah Sakit Bakal Difokuskan Rawat Pasien COVID-19 Komorbid
Indonesia
Rumah Sakit Bakal Difokuskan Rawat Pasien COVID-19 Komorbid

Pemerintah memprioritaskan pasien COVID-19 yang memiliki gejala dan komorbid untuk dirawat dan diisolasi di rumah sakit.

Didesak DMFI Tutup Kuliner Daging Anjing, Gibran Mengaku Akan Lakukan Kajian
Indonesia
Didesak DMFI Tutup Kuliner Daging Anjing, Gibran Mengaku Akan Lakukan Kajian

Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) mendesak Pemkot Solo segera membuat peraturan daerah (perda) tentang larangan menjual dan mengkonsumsi daging anjing.

Bupati Nganjuk dan Para Camat Langsung Dipenjara Setelah Jadi Tersangka
Indonesia
Bupati Nganjuk dan Para Camat Langsung Dipenjara Setelah Jadi Tersangka

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan enam tersangka lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan resmi ditahan.

Waspadai Bakteri di Makanan Cepat Saji
Indonesia
Waspadai Bakteri di Makanan Cepat Saji

Makanan cepat memang enak untuk dikonsumsi. Namun, di balik kelezatannya ada risiko berbahaya jika proses pengolahannya tidak higienis. Salah satunya adalah terdapat bakteri Staphylococcus Aureus.