Polisi dan Tentara Dikerahkan Untuk Cek Pencairan Insentif Bagi PKL dan Warung PKL dapat bantuan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah menyiapkan insentif Rp 1,2 juta untuk satu juta pelaku usaha mikro yakni warung dan pedagang kaki lima di daerah yang melakukan PPKM Level 4 Jawa Bali dan 15 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali.

"Mekanismenya diatur dalam pedoman umum dan petunjuk teknis dan mekanisme penyaluran oleh TNI Polri berdasarkan pedoman umum petunjuk teknis yang dilakukan juga pendampingan oleh Kementerian Keuangan dan BPKP," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (21/7).

Baca Juga:

Bobby Bakal Atur PKL Kota Medan Lewat Zonasi

Untuk calon penerima, lanjutnya, akan didata oleh Babinsa dan Bhabinkamtimbas berdasarkan data dari Dinas Kementerian Tenaga Kerja daerah. Pendataan akan berpatokan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah mendapatkan cleansing atau pembersihan data melalui Badan Pengawaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tentunya diperlukan data terkait jenis usaha, lokasi usaha, NIK daripada pengusaha usaha mikro, dan tentunya ini menjadi bagian dari program selanjutnya dari pemerintah," ujar Menko Airlangga.

Ia berharap mekanisme penyaluran bantuan untuk warung dan pedagang kali lima tersebut akan lebih sederhana dan pertanggungjawabannya akan dilakukan dalam bentuk tanda tangan penerima bantuan yang disertai dengan dokumentasi foto.

PKL
PKL. (Foto: Antara)

Adapun Presiden Joko Widodo mengumumkan untuk melanjutkan pemberlakuan PPKM level empat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021 jika tren kasus COVID-19 terus mengalami penurunan.

Penerapan PPKM level empat tersebut berlaku untuk 122 kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali dan di 15 kabupaten /kota di luar Pulau Jawa-Bali.

Pemberlakuan PPKM level empat di Pulau Jawa-Bali dan di 15 kabupaten/kota di luar Jawa Bali, akan memerlukan dan sebesar Rp 55,21 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk kartu sembako, diskon listrik, subsidi kuota internet, kartu prakerja, bantuan bulog, serta kartu sembako PPKM. (Asp)

Baca Juga:

Terdampak Berat PPKM Darurat, Ini Sejumlah Tuntutan PKL Malioboro

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ahli Polda Metro: Asal Bukti Kuat, Saksi yang Belum Diperiksa Bisa Jadi Tersangka
Indonesia
Ahli Polda Metro: Asal Bukti Kuat, Saksi yang Belum Diperiksa Bisa Jadi Tersangka

"Sebetulnya. bicara tentang saksi itu selalu dalam dua kualitas. Satu saksi korban dan dua saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui sendiri tindak pidana," kata Eva.

Dibiayai APBD, Ketua DPRD DKI Minta TGUPP Dievaluasi
Indonesia
Dibiayai APBD, Ketua DPRD DKI Minta TGUPP Dievaluasi

Prasetio menuduh ada dugaan TGUPP kerap mengintervensi pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI.

Kapolda Metro Minta Buruh dan Mahasiswa Batalkan Demo UU Ciptaker Besok
Indonesia
Kapolda Metro Minta Buruh dan Mahasiswa Batalkan Demo UU Ciptaker Besok

Buruh dan mahasiswa berencana melakukan aksi demo kembali tentang UU Ciptaker di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Oktober 2020.

Polda Metro tak Terbitkan Surat Izin Demo Buruh dan Mahasiswa Besok
Indonesia
Polda Metro tak Terbitkan Surat Izin Demo Buruh dan Mahasiswa Besok

Polda Metro Jaya menegaskan pihaknya tak menerbitkan surat izin unjuk rasa yang rencananya digelar elemen buruh dan mahasiswa, Selasa (20/10).

Kemiskinan Didominasi Para Petani
Indonesia
Kemiskinan Didominasi Para Petani

Meski kontribusi pertanian terhadap PDB cukup besar, yakni 13,7 persen, beban akibat bertambahnya tenaga kerja menjadi persoalan yang dihadapi di sektor ini.

Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar
Indonesia
Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar

Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta mengalami peningkatan dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan.

Komnas HAM Ungkap Kekhawatirannya KKB Dilabeli Teroris
Indonesia
Komnas HAM Ungkap Kekhawatirannya KKB Dilabeli Teroris

Suara perdamaian dari para tokoh masyarakat itu sudah kami sampaikan di dalam berbagai kesempatan

KPK Perketat Pengawasan terhadap 51 Pegawai yang Bakal Dipecat
Indonesia
KPK Perketat Pengawasan terhadap 51 Pegawai yang Bakal Dipecat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memperketat pengawasan terhadap 51 pegawai yang akan dipecat lantaran tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

[HOAKS atau FAKTA]: Empat Orang Alami Kelumpuhan Wajah Setelah Disuntik Vaksin Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Empat Orang Alami Kelumpuhan Wajah Setelah Disuntik Vaksin Corona

Akun Instagram @geloranews mengunggah gambar tangkapan layar artikel di situs Gelora News yang berjudul “4 Orang Alami Kelumpuhan Wajah Setelah Disuntik Vaksin Corona” pada tanggal 10 Desember 2020.

Gugatan Pilpres Trump Butuh Biaya 60 Juta Dolar AS
Dunia
Gugatan Pilpres Trump Butuh Biaya 60 Juta Dolar AS

Tim kampanye Trump telah mengajukan sejumlah gugatan hukum di beberapa negara bagian atas penghitungan suara pemilu.