Polisi Bongkar Sindikat Penipuan Jual-Beli Rumah Mewah Polisi membekuk sindikat penipuan jual beli rumah mewah di wilayah Jakarta. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Polisi menangkap tujuh tersangka kasus penipuan jual beli rumah mewah dengan nama notaris palsu di wilayah Jakarta.

Masing-masing tersangka bernama Dedi Rusmanto, Raden Handi, Arnold Yosep, Henry Primariady, Siti Djubaedah, Bugi Martono, Dimas Okgi Saputra, dan Denny Elza.

Baca Juga:

Kapolri Pastikan Sindikat Penyelundup Mobil Mewah Dihukum Berat

Pelaku ditangkap di kawasan Cinere, Bandung, Tol Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Kota Tangerang, bulan Februari ini.

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengatakan, dua tersangka lainnya yang bernama Neneng dan Ayu masih berstatus buron.

Dedi Rusmanto adalah narapidana atas kasus serupa dan tengah menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Cipinang.

Nana mengungkapkan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda-beda. Adapun pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan salah satu korban bernama Indra Hosein pada akhir tahun 2019.

Dalam laporan yang dibuat oleh korban, korban mengetahui telah ditipu setelah sertifikat rumahnya diagunkan pada seorang rentenir. Awalnya, Indra Hosein hendak menjual rumahnya di kawasan Jakarta Selatan kepada tersangka Diah senilai Rp70 miliar.

Diah kemudian mengajak Indra untuk mengecek keaslian sertifikat rumahnya ke kantor notaris palsu bernama kantor Notaris Idham.

"Itu notaris fiktif dengan nama kantor Notaris Idham. Di sana ada tersangka Raden Handi yang mengaku sebagai notaris Idham. Di kantor Notaris Idham, korban memberikan fotokopi (sertifikat) untuk dicek di (kantor) Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jakarta Selatan," kata Nana di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Polisi membekuk sindikat penipuan jual beli rumah mewah. (Foto: MP/Kanugrahan)
Polisi membekuk sindikat penipuan jual beli rumah mewah di wilayah Jakarta. (Foto: MP/Kanugrahan)

Korban yang diwakili rekannya bernama Lutfi pun ditemani tersangka Dedi Rusmanto mendatangi kantor BPN Jakarta Selatan. Tanpa sepengatahuan Lutfi, sertifikat rumah asli tersebut ditukar ke sertifikat palsu.

Dedi pun mendapatkan upah senilai Rp30 juta karena telah menukar sertifikat rumah tersebut.

"Sertifikat yang asli disimpan (tersangka Dedi Rusmanto), kemudian (sertifikat) yang palsu diserahkan ke saudara Lutfi," ungkap Nana Sudjana.

Selanjutnya, sertifikat asli itu diserahkan kepada Dimas Okgi dan Ayu. Kemudian, keduanya bertemu dengan seorang rentenir untuk mengagungkan sertifikat rumah Indra.

Baca Juga:

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Penipuan Rekrutmen Karyawan KAI

Bahkan, Dimas dan Ayu membawa peran pengganti yang menyamar sebagai Indra dan istrinya untuk meyakinkan rentenir itu. Keduanya mengagungkan sertifikat itu senilai Rp11 miliar.

"Uang sebesar Rp 11 miliar ditransfer ke rekening bank Danamon dan ditarik tunai untuk diserahkan ke tersangka Arnold dan Neneng," ungkap Nana.

Korban baru sadar sertifikatnya telah diagungkan setelah ada pembeli yang berniat membeli rumahnya.

"Korban baru tersadar kalau dokumen asli dipalsukan ketika ada orang yang mau membeli rumahnya, kemudian BPN menyatakan dokumen sertifikatnya palsu," ujar Nana.

Menurut Nana, atas kasus penipuan itu, kerugian ditaksir mencapai Rp85 miliar.

"Kerugian sekitar Rp 85 miliar dengan rincian Rp70 miliar dari pemilik sertifikat rumah dan Rp 11 miliar dari rentenir yang memberikan pinjaman," lanjutnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP dan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Pasal 3, 4, 5 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (Knu)

Baca Juga:

Polres Jakbar Tangkap Artis Anggota Sindikat Penyelundup Sabu Malaysia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahasiswa Harusnya Kawal Penyaluran Bansos, Tidak Termakan Gorengan Murahan Omibus Law
Indonesia
Mahasiswa Harusnya Kawal Penyaluran Bansos, Tidak Termakan Gorengan Murahan Omibus Law

Apalagi, materi di Badan Legislasi (Baleg) juga perlu peran serta masyarakat

 WNI dari Tiongkok, Iran dan Korsel Bakal Jalani Pemeriksaan Medis
Indonesia
WNI dari Tiongkok, Iran dan Korsel Bakal Jalani Pemeriksaan Medis

Pihaknya sempat menolak 126 Warga Negara Asing (WNA) dari berbagai negara masuk ke Indonesia karena wabah virus Corona.

Dailami Firdaus, Kecam Macron
Indonesia
Dailami Firdaus, Kecam Macron

Tetap mengedepankan aksi yang berakhlak dan beradab.

Begini Jawaban Roy Kiyoshi Saat Diingatkan Tak Pakai Narkoba
Indonesia
Begini Jawaban Roy Kiyoshi Saat Diingatkan Tak Pakai Narkoba

Henry berharap tes urine Roy Kiyoshi menunjukkan hasil negatif

Jumlah Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Menurun
Indonesia
Jumlah Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Menurun

Pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet terdiri atas 345 laki-laki dan 190 perempuan.

KPK Korek Dua Saksi Kasus Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR
Indonesia
KPK Korek Dua Saksi Kasus Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR

"Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka LJP (Leonardo Jusminarta/Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Dituding Tak Proses Pelanggaran Prokes Kerumunan Pilkada, Begini Jawaban Polri
Indonesia
Dituding Tak Proses Pelanggaran Prokes Kerumunan Pilkada, Begini Jawaban Polri

"Kami sudah pakai aturan tadi, peraturan perundang-undangan sudah mengatur semua (tentang pilkada)," ucap Awi

Pemilik Warung Ikut Terseret Kasus Kematian Editor Metro TV
Indonesia
Pemilik Warung Ikut Terseret Kasus Kematian Editor Metro TV

"Dari keterangan saksi-saksi yang ada, termasuk di warung ambil keterangan bahwa memang korban sering kesitu," ucapnya

Kasus Korupsi Berlanjut, Bos PT Humpuss Bakal Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Kasus Korupsi Berlanjut, Bos PT Humpuss Bakal Duduk di Kursi Pesakitan

Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Jakarta.

Polri Masih Ragu Larang Mudik Lebaran Saat Wabah Corona, Ini Alasannya!
Indonesia
Polri Masih Ragu Larang Mudik Lebaran Saat Wabah Corona, Ini Alasannya!

Tapi, Korlantas juga sedang menunggu keputusan pemerintah terkait hal ini