Polisi Bongkar Kasus Pengadaan Fiktif Belasan Miliar di Anak Perusahaan BUMN Konferensi pers terkait kasus dugaan korupsi pengadaan fiktif di anak perusahaan BUMN PT PDS. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan fiktif di PT PDS. Perusahaan tersebut diduga tak merealisasikan sejumlah pengadaan yang telah dianggarkan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, sejumlah pengadaan tersebut antara lain terkait data storage, network performance monitoring and diagnotic, serta SIEM dan manage service.

"PT PDS salah satu anak perusahaan BUMN melaksanakan pengadaan penyediaan data dengan nilai Rp 13 miliar, yang bersumber pada kas operasional PT PDS," kata Kombes Endra Zulpan di kantornya, Jumat (26/11).

Menurutnya, proses pengadaan oleh PT PDS tersebut terjadi pada 2018 lalu. Dari nilai proyek Rp 13,1 miliar, baru dibayarkan sebesar Rp 10,2 miliar. Pembayaran ini dilakukan tiap bulan sebesar Rp 548 juta.

Baca Juga:

Tersangka Kasus Kredit Fiktif Rp 11,6 Miliar Diserahkan ke Kejari Magelang

"Secara administratif dokumennya telah dilengkapi, tapi enggak pernah dilakukan proses pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Penyidik Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pun menyita uang tunai sebesar Rp 8,9 miliar.

Selain itu, sekitar 40 orang saksi telah diperiksa, termasuk petinggi PT PDS.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis mengatakan, belum terdapat tersangka dalam kasus ini.

Pihaknya masih terus menyelidiki kasus di anak perusahaan plat merah tersebut.

"Jadi seperti disampaikan Kabid, kami sudah periksa 40 saksi, hampir menjurus ke tersangka," kata mantan Kapolrestabes Semarang ini.

Baca Juga:

Dugaan Kredit Fiktif Rp 39,5 Miliar di BTN Medan, Ini Pernyataan Manajemen

Auliansyah memastikan, penyidik akan mendalami para pihak yang menikmati aliran uang hasil dugaan korupsi tersebut.

"Siapa yang nikmati masih kami telusuri, mudah-mudahan bisa segera tentukan tersangka," ujar Aulia yang mengenakan kemeja batik ini.

Di depan awak media, polisi memamerkan uang dari PT PDS uang sebagai barang bukti sebesar Rp 8,9 miliar.

Jumlah uang kes yang banyak membuat tumpukan uang itu hampir memenuhi meja siaran pers.

Kasus tersebut disangkakan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. (Knu)

Baca Juga:

DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Data 97 Ribu ASN Fiktif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi Lansia Ditargetkan Rampung Juni
Indonesia
Vaksinasi Lansia Ditargetkan Rampung Juni

Budi mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Samator Grup yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk para lansia yang ada di Surabaya.

Begini Aturan Anyar Sanksi Administratif Perpajakan Setelah UU HPP Disahkan
Indonesia
Begini Aturan Anyar Sanksi Administratif Perpajakan Setelah UU HPP Disahkan

Dengan adanya perubahan dalam UU HPP, maka pengenaan sanksi dalam SKPKB menjadi bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20 persen.

Jokowi Tunjuk Kabareskrim Jadi Penagih Utang Pengemplang BLBI
Indonesia
Jokowi Tunjuk Kabareskrim Jadi Penagih Utang Pengemplang BLBI

Penunjukkan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) baru yang diteken Presiden Jokowi, Rabu (6/10)

Kelompok Buruh Galang Dana untuk Perjuangan Palestina
Indonesia
Kelompok Buruh Galang Dana untuk Perjuangan Palestina

Kelompok buruh menggalang aksi solidaritas berupa pengumpulan dana untuk perjuangan rakyat Palestina di Timur Tengah.

[HOAKS atau FAKTA]: Lanjut 3 Periode, Jokowi Dipercaya Bangun Penghubung Mali-Senegal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Lanjut 3 Periode, Jokowi Dipercaya Bangun Penghubung Mali-Senegal

Sementara proyek jalur kereta api sepanjang 1.023 km sendiri merupakan garapan PT INKA

Angka Kesembuhan COVID-19 di Jakarta Tertinggi di Indonesia
Indonesia
Angka Kesembuhan COVID-19 di Jakarta Tertinggi di Indonesia

Angka kesembuhan pada Minggu (11/7) dengan 20.602 pasien sembuh.

THR dan Gaji ke-13 Bakal Dorong Konsumsi Sampai Rp215 Triliun
Indonesia
THR dan Gaji ke-13 Bakal Dorong Konsumsi Sampai Rp215 Triliun

"Saat peniadaan mudik dan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah menyiapkan program untuk mendorong konsumsi, yang dibarengi dengan berbagai program untuk meningkatkan daya beli," kata Airlangga.

Bupati Indramayu akan Rujuk Enam Korban Kebakaran Kilang Balongan ke RSAP Jakarta
Indonesia
Bupati Indramayu akan Rujuk Enam Korban Kebakaran Kilang Balongan ke RSAP Jakarta

"Secepatnya Pak Kadis, Bu Direktur enam pasien ini dirujuk ke RSAP Jakarta, kasihan luka bakarnya sangat serius," pinta Nina

Pemprov DKI Tawarkan Proyek Infrastruktur Rp 41 Triliun, Ini Daftarnya
Indonesia
Pemprov DKI Tawarkan Proyek Infrastruktur Rp 41 Triliun, Ini Daftarnya

Melalui ajang bisnis ini, diharapkan menjadi momentum tepat memulihkan perekonomian di tengah terkendalinya pandemi COVID-19.

Negara Maju Berkomitmen Gelontorkan Dana Stimulus
Indonesia
Negara Maju Berkomitmen Gelontorkan Dana Stimulus

Namun terlepas dari jumlahnya yang besar, masalah dengan peluncuran vaksin secara global dan munculnya varian virus corona baru membuat jalur pemulihan di masa depan tetap tidak pasti.