Polisi Bertindak Cepat dengan Bikin Laporan Model A untuk Selidiki Penjarahan di Rumah Eko Patrio

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Polisi Bertindak Cepat dengan Bikin Laporan Model A untuk Selidiki Penjarahan di Rumah Eko Patrio

Massa datangi rumah politikus Eko Patrio.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kepolisian membuat Laporan Polisi Model A untuk menyelidiki kasus penjarahan yang terjadi di rumah anggota DPR, Eko Hendro Purnomo atau yang lebih dikenal dengan nama Eko Patrio. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 30 Agustus, di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, laporan tersebut dibuat untuk memulai proses penyelidikan. Laporan Polisi Model A adalah laporan resmi yang dibuat oleh pihak kepolisian saat ada dugaan tindak pidana.

"Kita sudah buat laporan polisi model A untuk kita melakukan penyelidikan," ujar Kombes Ary, Senin (1/9).

Baca juga:

Polisi Mulai Cari Penjarah Rumah Anggota DPR Eko Patrio, Ingin Suasana Segera Kondusif

Ia berjanji akan mengungkap para pelaku dan dalangnya, dengan memanfaatkan bukti-bukti yang ditemukan di lokasi, termasuk rekaman CCTV.

Penjarahan itu sendiri terjadi saat rumah Eko Patrio terlihat dalam kondisi berantakan, dengan perabotan seperti kursi, lampu, dan barang elektronik yang berserakan.

Kaca pintu dan jendela pecah, dan sejumlah orang terlihat mengangkut barang-barang seperti koper, pengeras suara, dan kasur keluar dari rumah.

"Kami akan mengungkap para pelaku dan dalang penjarahan itu sendiri," ucap Nicolas.

Baca juga:

PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR

Petugas keamanan yang berjaga tidak dapat menghentikan massa yang terus berdatangan, di mana banyak dari mereka mengaku mengetahui penjarahan tersebut dari video siaran langsung dan potongan klip yang viral di media sosial.

Penjarahan terjadi setelah Eko Patrio menuai kontroversi akibat video parodi "discjokey" yang diunggahnya di TikTok, yang dianggap tidak sensitif. Meskipun ia telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi di Instagram pada malam hari Sabtu, 30 Agustus, insiden penjarahan itu tetap terjadi.

#Eko Patrio #Penjarahan #Kerusuhan Massa #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Bagikan