Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - POLISI Korea Selatan dikabarkan akan mengerahkan semua sumber daya yang tersedia untuk mencegah kerusuhan sipil potensial pada hari keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol. Keputusan itu diharapkan akan diumumkan akhir bulan ini.
Rencana ini disiapkan setelah berkaca dari insiden di Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Januari lalu. Saat itu, para demonstran sayap kanan yang mendukung Suk-yeol menyerbu gedung pengadilan, menyebabkan bentrokan fisik dengan polisi dan kerusakan properti. Mengingat perpecahan tajam terkait pemakzulan presiden terjadi di 'Negeri Ginseng', kekhawatiran meningkat bahwa mereka yang menentang putusan tersebut dapat berubah menjadi kekerasan.
Sebelumnya, ketika pemakzulan Park Geun-hye disahkan pada 10 Maret 2017, protes oleh para pendukungnya menyebabkan empat orang tewas. Kematian tersebut disebabkan dorongan massa, masalah jantung, dan speaker yang jatuh.
Potensi sasaran kekerasan mencakup tidak hanya pengadilan, tetapi juga kedutaan asing di Korea. Oleh karena itulah, polisi juga berencana memperkuat penjagaan.
"Kami akan mengerahkan semua kekuatan polisi untuk mencegah terulangnya kekerasan dan menghalangi bentrokan fisik antara mereka yang pro dan kontra pemakzulan Suk-yeol," kata Lee Ho-young, pejabat kepala Sementara Kepolisian Nasional, merujuk kemungkinan kekerasan yang meletus di Mahkamah Konstitusi.
Baca juga:
Korea Memanas, Ribuan Orang akan Turun ke Jalan Terkait Pemakzulan Yoon Suk Yeol
Hingga Kamis (6/3), hampir 600 unggahan yang menyertakan kata 'kerusuhan diunggah di papan pengumuman daring Mahkamah Konstitusi sejak persidangan pemakzulan dimulai pada 14 Januari. Sebagian besar unggahan itu memperingatkan bahwa putusan pengadilan terhadap pemakzulan Suk-yeol akan memicu kerusuhan besar-besaran.
Ancaman serupa dan pernyataan kekerasan telah menyebar di dunia maya. Aksi protes offline menjadi semakin agresif belakangan ini. Para peserta sering mengancam akan menghancurkan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Nasional. Para demonstran sayap kanan telah menuduh komisi tersebut melakukan kecurangan pemilu, klaim yang didorong Suk-yeol.
Polisi berencana mengeluarkan siaga tingkat tertinggi pada hari putusan, yang biasanya dikeluarkan pada acara protes besar yang melibatkan kekerasan atau serangan teroris, atau ketika kejadian tersebut amat mungkin akan terjadi. Dengan siaga tersebut, semua petugas polisi dilarang untuk cuti dan harus siap dimobilisasi. Terakhir kali siaga ini diberlakukan ialah pada 2010, saat KTT G-20 diadakan di Seoul.
Polisi juga mempertimbangkan untuk mengerahkan unit operasi khusus di dekat Mahkamah Konstitusi untuk menangani operasi penyelamatan jika terjadi insiden keamanan, seperti penumpukan orang. Keamanan juga akan diperkuat di kedutaan AS, Jepang, dan China di Seoul. Hal itu dilakukan berdasarkan penilaian bahwa kedutaan ini dapat menjadi sasaran bergantung pada putusan yang dikeluarkan.
Langkah-langkah pengamanan yang meningkat untuk kedutaan ini mengikuti insiden awal tahun ini ketika seorang yang diduga pendukung Suk-yeol mencoba menyerbu Kedutaan China. Protes anti-China dan tuduhan campur tangan China dalam pemilu Korea telah mendapatkan momentum di kalangan pendukung Suk-yeol.
Mobil patroli telah ditempatkan di rumah para hakim Mahkamag Konstitus. Tim keamanan khusus telah dikerahkan untuk memastikan keselamatan mereka. Polisi berencana membatasi akses di sekitar Stasiun Anguk dan Mahkamah Konstitusi, lokasi protes, baik pendukung maupun penentang pemakzulan akan berlangsung.
Kantor Pendidikan Distrik Jungbu Seoul mengatakan sekolah-sekolah di sekitar pengadilan mungkin akan ditutup pada hari putusan karena kekhawatiran terhadap protes kekerasan.(dwi)
Baca juga:
Yoon Suk-yeol Keukeuh Bela Dekret Darurat dalam Sidang Terakhir Pemakzulan, tapi Tetap Minta Maaf
