Polisi Beberkan Dua Dugaan Tindak Pidana Adelin Lis Saat Buron Adelin Lis merupakan buronan kasus pembalakan liar sejak 2008 namanya masuk dalam daftar 'red notice' Interpol. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Bareskrim Polri terus mengusut kasus pemalsuan paspor terpidana pembalakan liar Adelin Lis alias AL. Paspor itu diduga digunakannya pada saat pelarian ketika menjadi buronan.

"Hasil koordinasi dan penyelidikan bersama Ditjen Imigrasi serta dengan Atpol Singapura, diketahui dua hal dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh buronan AL alias HL selama pelariannya," ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi kepada wartawan, Rabu (23/6).

Baca Juga

Bareskrim Mulai Selidiki Kasus Dugaan Paspor Palsu Adelin Lis

Andi menyampaikan, semua substansi kedua perbuatan melawan hukum atau tindak pidana itu secara khusus telah diatur di dalam Pasal 126 huruf a dan c UU 6/2011 tentang Keimigrasian, dan penegakan hukumnya menjadi kewenangan PPNS Keimigrasian berdasarkan asas lex spesialis derogat legi generali.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Polri. Termasuk di antaranya bantuan penyerahan barang bukti dokumen perjalanan RI atau paspor asli tapi palsu yang masih diamankan oleh Kedubes RI cq Atpol/SLO Polri di Singapura.

"Penyidikan terkait dugaan dua tindak pidana di atas oleh PPNS Keimigrasian sudah dimulai sejak koordinasi intensif dilakukan minggu lalu," katanya.

Terpidana kasus pembalakan liar Adelin Lis dihadirkan saat konferensi pers terkait pemulangannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (19/6/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Terpidana kasus pembalakan liar Adelin Lis dihadirkan saat konferensi pers terkait pemulangannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (19/6/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Menurut Andi, dugaan pelanggaran tindak pidana itu pertama dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan RI -paspor- yang diketahui atau patut diduga palsu atau dipalsukan.

"Kedua memberikan data tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan bagi dirinya sendiri," katanya.

Sebelumnya diberitakan, usai dipulangkannya terpidana pembalakan liar Adelin Lis dari Singapura ke Jakarta, Dit Tipidum Bareskrim Polri mengusut penggunaan paspor palsu oleh buronan terpidana Adelin Lis atas nama Hendro Leonardi yang dipakai saat buron di Singapura.

Adelin Lin ditangkap oleh Pemerintah Singapura karena penggunaan paspor palsu atas nama Hendro Leonardi dan hukum denda 14 ribu dollar Singapura atau sekitar Rp140 juta, dan dideportasi dari negeri singa putih tersebut.

Kedutaan Besar RI di Singapura kemudian menyampaikan brafax kepada Jaksa Agung perihal proses hukum WNI atas nama Hendro Leonardi dengan dakwaan pemalsuan identitas atas nama Adelin Lis.

Lalu pada 8 Maret 2021, dari hasil koordinasi Atase Polri dengan Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara, diperoleh hasil bahwa Adelin Lis merupakan WNI dan merupakan DPO Penyidik Polda Sumatera Utara.

Adelin Lis juga masuk ke dalam Red Notice Interpol No. A-2671/1-12007, tanggal 19 November 2007 dan belum kedaluwarsa.

Kejaksaan Agung membawa Adelin Lis dari Singapura ke Jakarta pada Sabtu (19/6), untuk langsung menjalani eksekusi atas vonis hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukum kepada Adelin dipidana 10 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti Rp199,8 miliar dan reboisasi 2,938 juta dollar AS.

Adelin Lis ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Sebelum menjalani pidana penjara dan denda, Adelin Lis terlebih dahulu menjalani isolasi sesuai protokol kesehatan COVID-19 selama 14 hari. (Knu)

Baca Juga

Imigrasi: Adelin Lis Gunakan Paspor Atas Nama Hendro Leonardi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Lantik Direktur Labuksi
Indonesia
KPK Lantik Direktur Labuksi

Fungsi ini juga mendukung optimalisasi pemulihan keuangan negara melalui mekanisme penyitaan, perampasan, serta pembayaran uang pengganti

Polisi Se-Bogor Raya Beberkan Strategi Antisipasi Kenaikan Mobilitas saat Nataru
Indonesia
Polisi Se-Bogor Raya Beberkan Strategi Antisipasi Kenaikan Mobilitas saat Nataru

Lima Polres Bogor Raya merekomendasikan tiga poin dalam pertemuan rapat koordinasi menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Aparat Penegak Hukum di Jateng Diminta Bersinergi Berantas Korupsi
Indonesia
Aparat Penegak Hukum di Jateng Diminta Bersinergi Berantas Korupsi

Inilah wujud semangat anak bangsa untuk perangi korupsi

Warga Tangsel Antusias Sambut Operasi Pasar Minyak Goreng
Indonesia
Warga Tangsel Antusias Sambut Operasi Pasar Minyak Goreng

Harga minyak goreng di Kota Tangsel cukup tinggi dan mulai langka di pasaran.

KPK Buka Peluang Panggil Direksi Pengembang Terkait Kasus Eks Walkot Yogyakarta
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Direksi Pengembang Terkait Kasus Eks Walkot Yogyakarta

KPK juga membuka peluang untuk memanggil direksi perusahaan pengembang sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Haryadi Suyuti.

Selama 8 Hari, Jokowi Akan Sibuk Dengan Pertemuan Internasional
Indonesia
Selama 8 Hari, Jokowi Akan Sibuk Dengan Pertemuan Internasional

Presiden diagendakan bertolak ke Roma, Italia, untuk menghadiri KTT Group of Twenty (G20) yang digelar pada tanggal 30-31 Oktober 2021.

Pemerintah Daerah Diminta Antisipasi Dini Konflik Jelang Pemilu 2024
Indonesia
Pemerintah Daerah Diminta Antisipasi Dini Konflik Jelang Pemilu 2024

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong adanya langkah antisipasi dini terhadap potensi konflik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Air Zam-zam Dilarang Masuk Bagasi Jemaah
Indonesia
Air Zam-zam Dilarang Masuk Bagasi Jemaah

Kepala Daerah Kerja Bandara, Haryanto mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk tidak memasukkan air Zam-zam ke dalam koper bagasi saat akan pulang ke Tanah Air.

Saat Delegasi G20 Menikmati dan Tersihir Desa Antikorupsi Kutuh Pandawa Bali
Indonesia
Saat Delegasi G20 Menikmati dan Tersihir Desa Antikorupsi Kutuh Pandawa Bali

Masyarakat berhasil mengembangkan potensi pariwisata alam dan budaya. Wisata berbasis alam seperti Pantai Pandawa, Pantai Gunung Payung, Pantai Timbis, dan Pantai Kongkongan.

Ketua MK Bakal Jadi Ipar Jokowi, Pimpinan DPR: Ranah Pribadi, Tidak Perlu Dibahas
Indonesia
Ketua MK Bakal Jadi Ipar Jokowi, Pimpinan DPR: Ranah Pribadi, Tidak Perlu Dibahas

“Saya pikir soal itu sebenarnya soal pribadi yang tidak tidak perlu dibahas,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).