Polisi Beberkan Berbagai Faktor Penyebab Kemacetan Saat Libur Nataru Ilustrasi Macet.Foto: ANTARA

Merahputih.com - Korlantas Polri menyatakan bahwa kemacetan lalu lintas dapat terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor.

"Kemacetan merupakan perlambatan dari berbagai faktor seperti faktor jalan, faktor kendaraan, faktor kecepatan dan faktor alam," kata Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Chryshnanda Dwilaksana dalam keterangannya, Sabtu (22/12).

Baca Juga:

Mau Traveling Gak Biasa, Nih Kamu Mesti Coba Wisata Nuklir di Bandung

Hal itu dikatakannya untuk menanggapi kemacetan yang terjadi di beberapa titik pada masa libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.Oleh karena itu ia menilai bahwa untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan tidak hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian Lalu Lintas saja.

Ilustrasi: Antrean pengendara yang melintas di kawasan Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/10/2019). (Foto: ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

Kepolisian akan menerapkan berbagai prosedur rekayasa arus lalu lintas ketika kapasitas jalan sudah tidak dapat menampung jumlah kendaraan.

"Ketika kapasitas tidak memungkinkan lagi maka barulah dibuat prioritas seperti pengalihan arus, buka tutup, contraflow, ganjil genap hingga one way," jelas dia.

Baca Juga

Atasi Banjir, Pemprov DKI Gelar Kerja Bakti

Chryshnanda mengatakan untuk mengatur lalu lintas agar aman, selamat, tertib dan lancar membutuhkan manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan dan manajemen emergensi.

"Dalam mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar, dibutuhkan sinergitas antar stakeholder, tidak sebatas aktual tetapi juga secara virtual melalui IT for Road Safety sehingga ada pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses," kata dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 ICW Anggap Wajar Pimpinan KPK Apresiasi Usul Yasonna Terkait Pembebasan Koruptor
Indonesia
ICW Anggap Wajar Pimpinan KPK Apresiasi Usul Yasonna Terkait Pembebasan Koruptor

"Kami tak terlalu kaget, karena mereka tidak memahami proses-proses yang mengebiri kasus korupsi," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana

Penumpang Bersuhu 38 Derajat Dilarang Naik KA Bandara
Indonesia
Penumpang Bersuhu 38 Derajat Dilarang Naik KA Bandara

PT Railink telah menempatkan petugas untuk melakukan pengecekan suhu badan bagi calon penumpang

Kontraktor Proyek Anies Revitalisasi Monas Tak Jelas, PSI Lapor KPK
Indonesia
Kontraktor Proyek Anies Revitalisasi Monas Tak Jelas, PSI Lapor KPK

Patut diduga PT Bahana Prima Nusantara adalah 'perusahaan bendera'

MPR Siap Gelar Sidang Tahunan 2020
Indonesia
MPR Siap Gelar Sidang Tahunan 2020

Persiapan acara Sidang Tahunan MPR sudah mendekati final baik secara teknis dan administratif.

Teknologi Industri 4.0 Diklaim Bikin Industri Makan dan Minum Efisien
Indonesia
Teknologi Industri 4.0 Diklaim Bikin Industri Makan dan Minum Efisien

Implementasi teknologi Industri 4.0 dapat menjadi solusi ketika pabrik belum dapat sepenuhnya beroperasi secara normal.

Erick Thohir dan Sandiaga Uno Bertemu, Bahas Apa?
Indonesia
Erick Thohir dan Sandiaga Uno Bertemu, Bahas Apa?

Menteri BUMN Erick Thohir juga mengunggah foto dirinya bersama Sandiaga Uno di ruang kerja Menteri BUMN.

Pemerintah Kini Miliki 20 PCR untuk Tes COVID-19
Indonesia
Pemerintah Kini Miliki 20 PCR untuk Tes COVID-19

Apabila semua alat tes telah terinstal maka dalam satu hari bisa mengetahui hasil tes 9.000 hingga 10.000

Jumlah Tenaga Medis yang Meninggal Akibat COVID-19 Tembus 253 Orang
Indonesia
Jumlah Tenaga Medis yang Meninggal Akibat COVID-19 Tembus 253 Orang

Bahkan, hilangnya pekerja medis dan kesehatan ahli tidak dapat tergantikan dalam waktu singkat

KPK Periksa Dirut PT Abadi Sentosa Perkasa Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Periksa Dirut PT Abadi Sentosa Perkasa Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Belum diketahui secara pasti materi pemeriksaan yang bakal dijalani Didi

Legislator Golkar: RUU Larangan Minuman Beralkohol Bisa Ciptakan Pengangguran
Indonesia
Legislator Golkar: RUU Larangan Minuman Beralkohol Bisa Ciptakan Pengangguran

Fraksi Golkar DPR menyampaikan sejumlah catatan kritis menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol), yang telah dipaparkan para pengusul pada Selasa (10/11) lalu.