Polisi Batalkan SPDP Kasus Makar Prabowo, Padahal Sudah Viral Prabowo Subianto. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Polisi mengklatifikasi beredarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana dengan terlapor Prabowo Subianto.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan, pihaknya menarik SPDP yang beredar tersebut.

"Bapak Prabowo merupakan tokoh bangsa yang harus dihormati," kata Argo dalam keterangannya, Selasa (21/5).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono

Argo mengatakan penyidik telah menganalisis kasus dugaan makar yang melibatkan Eggi Sudjana. Penyidik kemudian menilai belum waktunya untuk menerbitkan SPDP kasus tersebut.

Baca juga: Prabowo Jadi Tersangka Makar?

"Karena nama Pak Prabowo hanya disebut namanya oleh tersangka Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma," katanya.

Oleh karena itu, penyidik masih perlu melakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai keterangan Eggi dan Lieus itu. Penyidik pun memutuskan belum perlu dilakukan penyidikan atas kasus itu.

"Karena perlu dilakukan crosscheck dengan bukti lain. Oleh karena itu, belum perlu sidik, maka SPDP ditarik hari ini," jelas Argo.

Argo membantah Prabowo sudah jadi tersangka. "Yang ditarik SPDP-nya Pak Prabowo saja, yang lain tetap dalam proses," imbuhnya.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Prabowo Subianto

Sebelumnya beredar SPDP terkait kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana. Dalam SPDP tertanggal 17 Mei 2019 itu, disebutkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya mulai menyidik kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana yang dilakukan bersama terlapor lainnya, di antaranya Prabowo Subianto.

Baca juga: Gerindra: Prabowo Tak Bisa Dipidana

"Diberitahukan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 telah dimulai penyidikan yang diduga perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan/atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan atau yang tidak lengkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, diketahui terjadi pada tanggal 17 April 2019 di Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan/atau tempat lainnya dengan tersangka DR H Eggi Sudjana, yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan terlapor lainnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ulama Aceh Minta Aparat Ungkap Maraknya Prostitusi Daring Selama Pandemi
Indonesia
Ulama Aceh Minta Aparat Ungkap Maraknya Prostitusi Daring Selama Pandemi

Ulama Aceh meminta kepada aparat kepolisian termasuk polisi penegak syariat Islam agar mengungkap maraknya indikasi prostitusi daring (online) di tengah masyarakat.

Pasien Positif COVID-19 di Wisma Atlet Bertambah 23 Orang
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 di Wisma Atlet Bertambah 23 Orang

Pasien yang dinyatakan reaktif dari hasil "rapid test" sebanyak 10 orang

 Loyalis Zulhas: Jangan Provokasi Amien Rais Demi Agenda Politik Pribadi
Indonesia
Loyalis Zulhas: Jangan Provokasi Amien Rais Demi Agenda Politik Pribadi

"Jangan memprovokasi pak Amien Rais menjadi cap stempel demi agenda politik pribadi dan ambisi kader yang kecewa," tegas dia.

9 Menteri yang Layak Direshuffle Versi Relawan Jokowi Mania
Indonesia
9 Menteri yang Layak Direshuffle Versi Relawan Jokowi Mania

Berdasarkan hasil survei publik yang dilakukan Joman, setidaknya ada 9 menteri yang memiliki kinerja buruk.

Ini Sanksi yang Didapat jika Perusahaan Telat Penuhi THR
Indonesia
Ini Sanksi yang Didapat jika Perusahaan Telat Penuhi THR

Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada buruh.

ICW Pertanyakan Motif KPK Bocorkan Informasi Penggeledahan Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
ICW Pertanyakan Motif KPK Bocorkan Informasi Penggeledahan Kasus Edhy Prabowo

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, mempertanyakan motif jenderal bintang dua itu menginformasikan rencana penggeledahan tersebut.

KPK Geledah Rumah Dinas Wali Kota Batu
Indonesia
KPK Geledah Rumah Dinas Wali Kota Batu

Kasus gratifikasi ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

Pemerintah Dianggap Blunder Jika Longgarkan PSBB
Indonesia
Pemerintah Dianggap Blunder Jika Longgarkan PSBB

"Pemerintah tetap harus mewaspadai sejumlah potensi masalah yang dapat memicu kembali munculnya kasus baru," ujar Karyon

Bupati Melawi Buka-Bukaan Sekeluarga Positif COVID-19 Tanpa Gejala
Indonesia
Bupati Melawi Buka-Bukaan Sekeluarga Positif COVID-19 Tanpa Gejala

Apa yang dialaminya patut diwaspadai karena terpapar corona tidak harus ada gejala

Rugi Rp11,3 Triliun, Ini Pembelaan Pertamina
Indonesia
Rugi Rp11,3 Triliun, Ini Pembelaan Pertamina

Konsumsi BBM secara nasional yang sampai Juni 2020 hanya sekitar 117 ribu kilo liter (KL) per hari atau turun 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019.