Polisi Bakal Turun Tangan Selidiki Dugaan Kepala Daerah Punya Rekening Kasino Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Mohammad Iqbal. (Foto: MP/Kanugrahan)

Merahputih.com - Polri bakal ikut melakukan penyelidikan jika menemukan adanya tindak pidana atas kasus transaksi keuangan sejumlah kepala daerah yang diduga berada di rekening kasino di luar negeri.

"Prinsipnya kalau memang terbukti, bukti cukup, karena laporan itu harus ada cukup bukti, minimal dua alat bukti melanggar tindak pidana, pasti akan ditindaklanjuti," kata Kadiv Humas Polri Irjen Mochammad kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/12).

Baca Juga:

KPK Didesak Usut Temuan PPATK Soal Rekening Kasino Kepala Daerah Rp50 Miliar

Polri sendiri masih menunggu laporan hasil analisis temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening kasino tersebut.

"Kita nunggu hasil PPATK seperti apa. Nanti dia (PPATK) keluarkan LHA atau laporan hasil analisis seperti apa," tutur Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra.

Casino Baden-Baden yang berada di Jerman. (Foto: Baden-Baden)
Ilustrasi: Casino Baden-Baden yang berada di Jerman. (Foto: Baden-Baden)

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin sebelumnya menyampaikan beberapa hal tentang refleksi PPATK selama periode 2019.

Salah satu yang paling menarik, Kiagus menyebutkan PPATK menemukan dugaan TPPU kepala daerah.

Baca Juga

KPK Dalami Sumber Uang Rp50 M Milik Kepala Daerah di Rekening Kasino Luar Negeri

Ia menyatakan kepala daerah itu menaruh uangnya di luar negeri.

"PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," ujar Kiagus. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hampir 3 Ribu Personel Gabungan Jaga Demo Buruh di Gedung DPR/MPR
Indonesia
Perkembangan COVID-19 Juni, Angka Positivity Rate Lebih Rendah daripada Bulan Mei
Indonesia
Perkembangan COVID-19 Juni, Angka Positivity Rate Lebih Rendah daripada Bulan Mei

Secara nasional positivity rate Indonesia mencapai 12% yang masih di atas standar positivity rate yang ditetapkan WHO yaitu sebesar 5%

Catat! Mulai 1 Juli Perdagangan Sistem Elektronik Kena PPN 10 Persen
Indonesia
Catat! Mulai 1 Juli Perdagangan Sistem Elektronik Kena PPN 10 Persen

Penerapan PPN ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara

KPK Sita Dokumen Penting dan HP dari Kantor Hukum Adik Ipar Nurhadi
Indonesia
KPK Sita Dokumen Penting dan HP dari Kantor Hukum Adik Ipar Nurhadi

KPK juga menyita alat komunikasi berupa telepon genggam dari kantor hukum milik adik istri dari eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida.

Total Pemeriksaan Capai 21.233 Spesimen, Angka Kasus Sembuh 417
Indonesia
Total Pemeriksaan Capai 21.233 Spesimen, Angka Kasus Sembuh 417

Penambahan tertinggi kasus positif harian teridentifikasi di Provinsi Jawa Timur dengan 183 kasus.

Tolak Mentah-Mentah Usulan PAN Bentuk Pansus Wagub, Gerindra: Jangan Asal Ngomong
Indonesia
Tolak Mentah-Mentah Usulan PAN Bentuk Pansus Wagub, Gerindra: Jangan Asal Ngomong

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, M. Taufik tolak usulan pembentukan panitia Khusus (Pansus) pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI.

Massa Makin Beringas, Kericuhan Meluas hingga Tugu Tani dan Menteng
Indonesia
Massa Makin Beringas, Kericuhan Meluas hingga Tugu Tani dan Menteng

Massa yang terdorong dari Thamrin, merembet hingga ke sejumlah penjuru.

Kemenkes Pastikan Belum Ada Kasus Virus Korona di Indonesia
Indonesia
Kemenkes Pastikan Belum Ada Kasus Virus Korona di Indonesia

Anung Sugihartono memastikan sampai saat ini tidak ada yang dinyatakan positif terjangkit virus korona.

Anies Dipanggil DPR Soal Revitalisasi Monas, Gerindra: Bagus Lah
Indonesia
Anies Dipanggil DPR Soal Revitalisasi Monas, Gerindra: Bagus Lah

Pemprov DKI untuk berkoordinasi dengan penggiat seni

Erick Thohir: Inpres Pelibatan TNI-Polri Bukan untuk Takuti Masyarakat
Indonesia
Erick Thohir: Inpres Pelibatan TNI-Polri Bukan untuk Takuti Masyarakat

Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tak berarti pemerintah menakut-nakuti masyarakat.