Polisi Bakal Tilang dan Sita Skuter Matik yang Nekat Mengaspal di Jalanan Skuter listrik menjadi pilihan yang tepat sebagai alat transportasi pribadimu (Foto: Unsplash/Colton Sturgeon)

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian tengah menyusun regulasi mengenai legalitas skuter matik yang saat ini mulai menjamur. Jika tak ada aturan, bukan tak mungkin bisa menimbulkan masalah.

Kadishub DKI Syafrin Liputo mengatakan ada beberapa hal yang harus ditaati oleh operator e-skuter. Seperti operator wajib beroperasi hanya di kawasan khusus atau tertentu, setelah mendapatkan izin dari pengelola kawasan. Selanjutnya untuk operasional di jalan raya, itu tidak diperbolehkan.

Baca juga:

Milenial Indonesia Harus Melek Teknologi Kendaraan Listrik

"Karena kita pahami bersama bahwa saat ini keberadaan e-skuter itu sangat membahayakan. Apakah itu bagi keselamatan pengguna e-skuter itu sendiri maupun oleh pengguna jalan lainnya," kata Syafrin di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11).

Skuter Listrik Terobosan Baru yang Ramah Lingkungan, Ini Keunggulannya
Ilustrasi (Foto: Boostedboards.com)

Polisi sendiri menegaskan skuter matik tak boleh digunakan di jalan raya. Penggunaanya hanya boleh di kawasan tertentu. Dan sudah mendapat izin dari yang punya kawasan. Seperti kawasan GBK, mungkin di mal, bandara, atau di tempat lain yang tidak mengganggu terhadap pengguna jalan lain terutama di jalan umum.

"Itu yang sudah menjadi kesepakatan kita,"papar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf.

Baca Juga:

Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pengguna Skuter Tak Berani Naik JPO Siang Hari

Jika melanggar, pengguna skuter matik bakal diberikan sanksi. "Penindakannya ada dua; pertama adalah represif non yudisial. Maksudnya, kita tegur mereka, kita suruh balik atau kembali masuk. Kedua, tindakan represif yudisial, jadi kita tindak dengan tindakan kita. Tindakan tegas kita. Misalnya ditilang atau sebagainya," ungkap Yusuf.

Sanksi yang diberikan pun sangat tegas. "Kita akan sita kendaraan itu, kita berikan surat tilang dan kemudian proses selanjutnya kita lakukan sesuai aturan yang berlaku," ucap Yusuf. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH