Polisi bakal Jaga Ketat SPBU SPBU Pertamina (ANTARA/HO-Pertamina)

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya akan memperkuat pengamanan di sejumlah SPBU terkait isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Penguatan pengamanan ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak kriminal.

"Kami sudah petakan semua SPBU yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini kurang lebih 613 SPBU," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Jumat (2/9).

Baca Juga

Beli BBM Bersubsidi Antre Lama, Pertamina Awasi Penjualan di SPBU

Kendati begitu, Zulpan belum menyampaikan secara rinci terkait teknis penguatan pengamanan di ratusan SPBU tersebut. Menurut dia, hal ini juga sebagai langkah antisipasi adanya pihak yang ingin melakukan penimbunan BBM.

"Kita sudah menempatkan personel kita untuk memantau agar di situ tidak ada penimbunan dan sebagainya. Kita pastikan semua aman. Sampai saat ini situasi aman terkendali," jelas Zulpan.

Baca Juga

Antisipasi Panic Buying Kenaikan BBM, Polresta Surakarta Amankan 21 SPBU

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran menegaskan akan menindak tegas pelaku penimbunan bahan bakar minyak. Pasalnya, hal tersebut bisa merugikan masyarakat.

"Tentu kita akan melakukan penindakan kepada mereka-mereka yang mengambil keuntungan (penimbunan) di masa yang sempit ini," jelas Fadil Imran.

Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Namun, kapan wacana itu akan direalisasikan masih belum jelas. (Knu)

Baca Juga

Cabut Izin SPBU Yang Jual Pertalite Pada Pengendara Mobil Mewah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kritik Perppu Cipta Kerja, AHY: Esensi Demokrasi Diacuhkan
Indonesia
Kritik Perppu Cipta Kerja, AHY: Esensi Demokrasi Diacuhkan

Partai Demokrat mengkritik Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja.

Siapkan Hukuman bagi Pelanggar, Menteri PAN/RB Tak Ingin ASN Sibuk Jadi Panitia Bukber
Indonesia
Siapkan Hukuman bagi Pelanggar, Menteri PAN/RB Tak Ingin ASN Sibuk Jadi Panitia Bukber

Pemerintah tetap bergeming meski ada pro kontra dibalik kebijakan pelarangan buka bersama (bukber) pejabat negara.

Bawaslu Putuskan Laporan Penyebaran Tabloid Anies tidak Penuhi Syarat Materil
Indonesia
Bawaslu Putuskan Laporan Penyebaran Tabloid Anies tidak Penuhi Syarat Materil

"Laporan pelapor belum memuat dugaan pelanggaran pemilu karena belum adanya peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU dalam Pemilu 2024," ucap anggota Bawaslu RI Puadi

Bandara I Gusti Ngurah Rai Beroperasi 24 Jam Selama KTT G20
Indonesia
Bandara I Gusti Ngurah Rai Beroperasi 24 Jam Selama KTT G20

"Pengaturan operasional pesawat selama KTT G20 dilakukan mulai 12-18 November 2022 di Bandara Ngurah Rai, dengan jam operasional 24 jam dan penerbangan komersial dilarang melakukan parkir menginap (Remain Over Night/RON)," ujarnya.

Ketua KPK Sebut Koruptor Lebih Takut Dimiskinkan Ketimbang Dipenjara
Indonesia
Ketua KPK Sebut Koruptor Lebih Takut Dimiskinkan Ketimbang Dipenjara

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan pelaku tindak pidana korupsi lebih takut dimiskinkan ketimbang dipenjara.

Butuh Kebijakan Strategis dan Langkah Konkret untuk Mengungkap Pelanggar HAM
Indonesia
Butuh Kebijakan Strategis dan Langkah Konkret untuk Mengungkap Pelanggar HAM

Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas'ud berharap, agar pernyataan Presiden tersebut dapat diikuti dengan proses hukum dan sebuah kebijakan strategis.

Penempatan Kembali PMI di Malaysia Perlu Diawasi Ketat
Indonesia
Penempatan Kembali PMI di Malaysia Perlu Diawasi Ketat

Penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia perlu diawasi ketat, agar tetap berlandaskan pada komitmen Nota Kesepahaman (MoU) antara dua negara yang telah diteken pada 1 April dan 28 Juli 2022.

Presiden Jokowi Beri Arahan pada Rapim TNI dan Polri 2023
Indonesia
Presiden Jokowi Beri Arahan pada Rapim TNI dan Polri 2023

Jokowi dijadwalkan memberikan pembekalan dan pengarahan pada Rapim TNI-Polri 2023.

Pemerintah Diminta Gencarkan Penelitian dan Edukasi Cegah Hepatitis Akut
Indonesia
Pemerintah Diminta Gencarkan Penelitian dan Edukasi Cegah Hepatitis Akut

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait adanya 228 kasus hepatitis yang terjadi di 20 negara.

Kemenkop UKM Terima 21 Aduan Masyarakat Terkait Impor Ilegal Pakaian Bekas
Indonesia
Kemenkop UKM Terima 21 Aduan Masyarakat Terkait Impor Ilegal Pakaian Bekas

Sampai saat ini, tercatat 21 total laporan selama periode 23-24 maret 2023, terdiri dari 17 laporan terverifikasi dan 4 laporan tanpa identitas yang terverifikasi.