Polisi Ancam Bubarkan Kegiatan FPI Baru Petugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MerahPutih.com - Polri mengancam bakal membubarkan seluruh kegiatan Front Persatuan Islam (FPI) di semua daerah yang mulai mendeklarasikan organisasi tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Rusdi Hartono menegaskan, organisasi Front Persatuan Islam tidak memiliki legalitas dan payung hukum.

Baca Juga

Polda Metro Jaya Jelaskan Proses Penetapan Tersangka Rizieq

"Pemerintah juga wajib untuk membubarkan kegiatan ormas itu," kata Rusdi kepada wartawan, Selasa (5/1).

Menurutnya, jika Front Persatuan Islam berencana membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan, maka harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang (UU) Ormas.

"Tentunya kalau ingin diakui menjadi Ormas, mereka harus mengikuti aturan sesuai dengan UU Keormasan," ujarnya.

Logo Front Persatuan Islam

Mantan Kapolrestabes Makassar ini mengingatkan, sudah banyak pengalaman di masa lalu terkait pembubaran ormas yang menyalahi aturan. Salah satunya dengan tidak mendaftarkan keberadaan ormas tersebut ke pemerintah.

"Apabila tidak mendaftarkan atau mengikuti aturan yang berlaku artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan membubarkan, karena tidak mendaftarkan," jelas dia.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada 30 Desember 2020. Mahfud menyebut Front Pembela Islam sudah tak memiliki legalitas sebagai organisasi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga melihat bahwa FPI telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat misalnya sweeping, provokasi dan melanggar ketertiban dan keamanan.

"Karena itu kepada aparat dan pemerintah daerah kehadiran FPI ditolak, karena telah dilarang sejak hari ini," tegasnya. (Knu)

Baca Juga

Polda Metro Segera Tetapkan Tersangka Aksi Tuntut Pembebasan Rizieq

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Putusan Pemecatan Yang Ditandatangani Firli Beredar, Jubir KPK Cek Keabsahan
Indonesia
Putusan Pemecatan Yang Ditandatangani Firli Beredar, Jubir KPK Cek Keabsahan

Dalam surat itu juga, termuat salinan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Pengawas KPK, serta para pegawai yang tak lolos ASN.

Wagub DKI Ungkap Nasib Proyek Rumah DP 0 Rupiah Pasca-Dugaan Korupsi
Indonesia
Wagub DKI Ungkap Nasib Proyek Rumah DP 0 Rupiah Pasca-Dugaan Korupsi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa program Rumah DP Rp 0 tetap jalan.

Call Center Layanan Isi Ulang Oksigen Jatim Layani 1.600 Penelepon Per Hari
Indonesia
Call Center Layanan Isi Ulang Oksigen Jatim Layani 1.600 Penelepon Per Hari

Layanan isi ulang gratis oksigen dari Pemprov Jatim tersebut diresmikan pada 17 Juli 2021 lalu itu dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jatim.

15 Provinsi Lakukan PPKM Mikro Sampai 5 Maret 2021
Indonesia
15 Provinsi Lakukan PPKM Mikro Sampai 5 Maret 2021

Lima daerah tambahan yang melalukan PPKM Mikro adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Rizieq Shihab Kembali Jalani Sidang Perkara Berita Bohong Tes Swab di RS UMMI
Indonesia
Rizieq Shihab Kembali Jalani Sidang Perkara Berita Bohong Tes Swab di RS UMMI

Sidang kasus berita bohong terkait hasil tes swab Rizieq Shihab (HRS) di RS Ummi kembali digelar hari ini.

Pencairan Gaji ke-13 Dorong Peningkatan Ekonomi Daerah
Indonesia
Pencairan Gaji ke-13 Dorong Peningkatan Ekonomi Daerah

pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini bakal lebih baik dibandingkan kuartal pertama. Hal ini tentunya didorong oleh Konsumsi masyarakat pada periode April-Juni tahun ini.

Perayaan Imlek Secara Daring Bentuk Kepedulian Antar Sesama di Masa Pandemi
Indonesia
Perayaan Imlek Secara Daring Bentuk Kepedulian Antar Sesama di Masa Pandemi

Memperingati lewat cara yang baru di tengah pandemi COVID-19, sembari menggugah kesadaran bersama akan pentingnya mawas diri, peduli, serta rela berbagi dengan sesama melatarbelakangi peringatan Imlek Nasional 2021.

Tindakan Polisi Tangkap Pentolan KAMI Tidak Dapat Dikualifikasi Tindakan Represif
Indonesia
Tindakan Polisi Tangkap Pentolan KAMI Tidak Dapat Dikualifikasi Tindakan Represif

Mendahulukan kepentingan umum, sudah menjadi jati diri Polri

Indonesia Telah Terima 8,2 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca
Indonesia
Indonesia Telah Terima 8,2 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca

Pada Jumat (11/6) siang juga akan tiba lagi 1 juta dosis vaksin Sinopharm yang akan digunakan untuk program Vaksin Gotong-Royong.