Polemik Surat Izin Dewas Upaya PDIP Kambing Hitamkan Penyidik KPK DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

MerahPutih.com - Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, polemik tentang perlunya Surat izin Dewas bagi KPK dalam Penggeledahan dan Penyegelan di Kantor DPP. PDIP, harus diakhiri. Menurut Petrus, masalah utama tidak terletak pada Izin Dewas KPK melainkan pada sikap membangkang DPP PDIP.

"PDIP menolak kantornya digeledah. Soal Surat Ijin Dewas KPK hanyalah upaya mengkambing hitamkan Penyidik KPK seakan-akan KPK sewenang-wenang dan lalai melengkapi dokumen dalam tugas-tugas proyustisia," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (18/1).

Baca Juga

"Ngadu" ke Bareskrim, Tim Hukum: PDIP Babak Belur Dipojokan Oleh Pemberitaan

Petrus melanjutkan, secara normatif sesungguhnya baik KPK maupun PDIP sama-sama tahu bahwa tidak semua tindakan penggeledahan dan penyitaan memerlukan Surat Izin. Karena pasal 34 ayat (1) KUHAP membolehkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak.

"Tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa harus mendapatkan izin terlebih dahulu," kata Petrus.

Petrus
Petrus Selestinus

Dengan demikian, lanjut Petrus, polemik dan tuduhan seputar tidak adanya Surat Izin Penggeledahan sebagai penyebab gagalnya penggeledahan dan penyegelan Penyidik KPK atas ruang kerja Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Sebetulnya itu hanya pepesan kosong, bahkan publik terjebak dalam.pepesan kosong itu, sementara Hasto Kristiyanto sukses membuat framing untuk mengkambing- hitamkan Surat Izin Dewas sebagai penyebab gagalnya penggeledahan," terang Petrus.

Baca Juga

Buntut OTT KPK, DPP PDI Perjuangan Bentuk Tim Hukum

Ia mengingatkan, fakta sejarah memperlihatkan bahwa Ketua Umum DPP. PDIP Megawati Soekarnoputri, pernah bersikap bangkang terhadap KPK ketika KPK pernah memanghilnya pada tanggal 21 Februari 2011, Max Moein sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi gratifikasi penerimaan Traveler Cheque, terkait pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda S Gultom di KPK.

"Itupun Megawati Soekarnoputri menolak hadir disertai demo dari simpatisan PDIP terhadap KPK," jelas Petrus.

Tim Hukum DPP PDI Perjuangan sampaikan tujuh poin kepada Dewas KPK terkait ott Wahyu KPU
DPP PDIP bentuk tim hukum yang diketuai I Wayan Sudirta (MP/Ponco Sulaksono)

Petrus menjelaskan, ini memang sangat memalukan dan merugikan terutama bagi DPP.

"PDIP sebagai Partai Politik yang Fraksinya di DPR ikut aktif sebagai penentu dalam merevisi UU KPK, tetapi bersikap resisten terhadap pelaksanaan atau penerapannya, bahkan seolah-olah tidak paham ketika menghadapi KPK ketika dalam pelaksanaan tugas Pencegahan dan Pemberantasan korupsi," terang Petrus.

Baca Juga

Tim Hukum PDIP Sampaikan Tujuh Poin Laporan ke Dewas KPK

"Ini menjadi tontonan yang tidak menarik dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik tidak saja bagi kader-kader PDIP, tetapi juga bagi publik," ungkap Petrus. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri Wishnutama Siapkan Hotel untuk Tempat Inap Dokter dan Relawan COVID-19
Indonesia
Menteri Wishnutama Siapkan Hotel untuk Tempat Inap Dokter dan Relawan COVID-19

Wishnu mengatakan kerja sama dengan jaringan hotel ini diharapkan dapat memberikan tempat istirahat yang nyaman bagi petugas medis

Ingat! Penyelenggara Pemilu Ngopi Bareng Timses Termasuk Langgar Kode Etik
Indonesia
Ingat! Penyelenggara Pemilu Ngopi Bareng Timses Termasuk Langgar Kode Etik

Setelah jadi penyelenggara pemilu, kebebasan itu digadai untuk sementara agar tak terkesan memihak

Peralatan Damkar Anak Buah Anies Belum Ideal, ORI Jakarta Beri Empat Catatan
Indonesia
Peralatan Damkar Anak Buah Anies Belum Ideal, ORI Jakarta Beri Empat Catatan

Minimnya petugas ini menyebabkan tidak optimalnya pengawasan

Edhy Prabowo Jalani Rapid Test Sebelum Ditahan KPK, Ini Hasilnya
Indonesia
Edhy Prabowo Jalani Rapid Test Sebelum Ditahan KPK, Ini Hasilnya

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK.

Pasien Sembuh COVID-19 di Jakarta Nyaris 350 Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di Jakarta Nyaris 350 Orang

Psikolog dan tenaga kesehatan jiwa di Puskesmas memberikan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psiko sosial melalui telepon dan chat

JHL Group Serahkan Ratusan APD ke Sejumlah Puskesmas dan 1 Ton Beras ke Polres Tangsel
Indonesia
JHL Group Serahkan Ratusan APD ke Sejumlah Puskesmas dan 1 Ton Beras ke Polres Tangsel

JHL Group menyerahkan ratusan APD yang nantinya akan dibagikan ke para tenaga medis di sana

Rizieq Shihab Ditahan, Wamenag Sampaikan Pesan Ini
Indonesia
Rizieq Shihab Ditahan, Wamenag Sampaikan Pesan Ini

“Tidak perlu berlebihan, ikuti saja prosesnya," kata Zainut

Tambah Ratusan Kasus Per Hari, Pemerintah Sebut Masyarakat Tak Disiplin Lakukan Pembatasan Sosial
Indonesia
Tambah Ratusan Kasus Per Hari, Pemerintah Sebut Masyarakat Tak Disiplin Lakukan Pembatasan Sosial

pemerintah juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka meningkatkan efektivitas physical distancing.

Operasi Zebra Dimulai, Ini Jenis Pelanggaran yang Paling Diincar Polisi
Indonesia
Anak Buah Anies Ungkap Sumber Penularan Hingga Timbul 'Klaster Perkantoran'
Indonesia
Anak Buah Anies Ungkap Sumber Penularan Hingga Timbul 'Klaster Perkantoran'

Dari berbagai klaster kasus positif di perkantoran tersebut, harus diterapkan berbagai perlakuan dengan menutup gedung perkantoran