Polemik Revitalisasi Halte Bundaran HI, Fraksi PDIP Bakal Panggil TransJakarta

MerahPutih.com - Revitalisasi halte Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang dilakukan PT TransJakarta menuai polemik. Pembangunan tersebut disebut bersinggungan dengan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB).

Menyikapi hal ini, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengaku, bakal memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan TransJakarta buntut pembangunan halte ikonik tersebut.

Sebab kata dia, pembangunannya dianggap menyalahi aturan karena tidak melibatkan Tim Sidang Pemugaran (TSP) DKI Jakarta soalnya masuk sebagai kawasan cagar budaya.

Baca Juga:

Revitalisasi Halte TransJakarta, PSI: Jangan Abaikan Sejarah Demi Lebih Modern

"Fraksi PDI Perjuangan akan menindaklanjuti dalam bentuk rapat-rapat dengan OPD terkait, sekaligus menjawab keresahan masyarakat. Ke depan, PDIP akan menginstruksikan anggota di komisi untuk protes keras ini," kata Dwi di Fraksi PDIP DPRD DKI usai memanggil anggota TSP DKI Jakarta JJ Rizal dan anggota Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) DKI Jakarta Yayat Supriatna, Jumat (7/10).

"Kesimpulan pertemuan ini adalah seperti api dalam sekam dan fenomena gunung es yang mungkin terjadi di banyak tempat. Artinya, ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kerja Pemda DKI Jakarta abai dan lalai dan tidak memerhatikan faktor-faktor seperti ini," ucap anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini TransJakarta harusnya merawat dan menghargai benda warisan para pendahulu. Apalagi daerah-daerah lain di Indonesia banyak yang menjadikan objek cagar budaya ini sebagai kekayaan daerahnya masing-masing.

"Objek cagar budaya ini menjadi kekayaan yang harusnya selalu dilestarikan," imbuhnya.

Baca Juga:

Polemik Halte Bundaran HI, DPRD DKI akan Panggil TransJakarta

Anggota TSP DKI Jakarta JJ Rizal mengatakan, sudah sepatutnya TransJakarta merawat dan menghargai lanskap peninggalan masa lampau. Namun, kehadiran halte TransJakarta yang baru justru merusak lanskap yang sudah ada saat ini.

Rizal memandang, langkah TransJakarta bertentangan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal lanskap. Adapun Anies sempat merobohkan jembatan penyeberangan orang (JPO) agar lanskap patung di Bundaran HI dapat terlihat jelas.

"Gubernur itu punya pemikiran bahwa kota itu punya lanskap dan itu harus dihargai, bukan hanya lanskap dalam artian bangunan melalui karya arsitek pasca-Bung Karno, tapi lanskap sejarah yang diwariskan Sukarno," jelasnya.

TransJakarta juga dinyatakan mengacuhkan rekomendasi TABG soal pembangunan halte yang berada di kawasan cagar budaya. (Asp)

Baca Juga:

Tanggapan TransJakarta Proyek Halte Bundaran HI Lewati Objek Diduga Cagar Budaya