Polemik PSI Tolak Kenaikan RKT, Buat Malu Fraksi Lain DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) anggota DPRD tahun 2021 sebesar Rp888 miliar menjadi polemik di pusaran legislator Kebon Sirih.

Pangkalnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI menginstruksikan untuk menolak kenaikan RKT itu. Mereka sebut hal itu sebagai kenaikan gaji DPRD dalam satu tahun.

Fraksi lain menilai, sejak awal partai yang dikomandoi Grace Natalie telah menyetujui dan tanda tangan. Terlihat jelas Anggara Wicitra Sastroamidjojo telah membubuhkan tanda tangan rencana kenaikan RKT pada 16 November 2020.

Baca Juga:

Golkar Sebut PSI Bohongi Rakyat dan Lecehkan DPRD DKI

Pada Senin, 30 November, PSI DKI menolak adanya rencana peningkatan RKT di 2021.

Dalam APBD tahun 2021, tertulis RKT sebesar Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.

Jika angka itu dibagi dengan 106, jadi tiap anggota DPRD mencapai Rp8,3 miliar.

PSI berdalih, tidak elok hak-hak anggota dewan DKI mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19. Banyak orang kini sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

Angka dalam APBD 2021 tersebut melonjak drastis dibandingkan APBD 2020 yang hanya Rp152 miliar per tahun.

Penolakan RKT tersebut membuat sebagian anggota DPRD lain geram. Dewan menganggap PSI tengah mengambil simpati warga dan membuat pencitraan, tapi hal ini malah merusak nama baik anggota Parlemen Kebon Sirih.

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) M Taufik kecewa dengan tingkah PSI yang dianggap merusak institusi DPRD.

Betapa tidak, di saat rapat mereka setuju, namun setelah usai pembahasan berkoar-koar ke media. Bahwa mereka tidak setuju dengan keputusan itu.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar," tegas M Taufik.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco menegaskan, kenaikan RKT tahun 2021 menjadi Rp888 miliar merupakan nilai yang wajar. Angka ratusan miliar ini nantinya akan digunakan DPRD untuk memperbanyak kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Pada hakikatnya, legislator DKI memiliki kewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil).

Baco pun menganggap PSI telah membohongi rakyat. Lantaran Anggara Wicitra Sastroamidjojo setuju dan tanda tangan saat rapat, tapi setelah pembahasan malah menginstruksikan penolakan.

"Yang tidak wajar adalah yang dilakukan oleh PSI, menipu publik dan melecehkan institusi DPRD," terang Baco.

Baca Juga:

Beredar Video Anggota PSI Merokok saat Rapat Resmi DPRD DKI

Ketika persoalan ini ramai di publik. Tersebar video anggota DPRD Fraksi PSI tengah mengklarifikasi. Video itu salah satunya diunggah akun Twitter @Wisnu_asif.

Terpampang di video itu dua anggota Fraksi PSI, Viani Limardi dan Wiliam Aditya Sarana. Mereka mengaku sangat sedih lantaran ada perbedaan pandangan di fraksinya.

"Beberapa anggota fraksi kami, juga sangat terpukul, merasa sangat dikhianati, merasa sangat dibohongi dan merasa sangat dilecehkan dengan langkah yang diambil oleh fraksi," ujar Viani dalam video berdurasi 2:20 pada Rabu (2/12).

Sebagai satu kesatuan dalam fraksi, ia menyadari kalau dirinya tidak bisa bicara perorangan. Sehingga, langkah apa pun yang sudah diambil fraksi akan ia terima.

William pun merasa malu karena ternyata fraksinya membuat kebijakan lain di luar yang disuarakan. Saking malunya, ia tidak mau berjumpa dengan anggota komisi DPRD lainnya.

Dalam permasalahan kenaikan RKT ini, anggota Komisi A DPRD ini mengaku terjepit. Komisi setuju dengan peningkatan RKT tapi di partai, ia harus menolak rencana ini.

"Mau ditaruh di mana muka saya. Satu sisi saya takut dengan partai, saya anggota partai, saya anggota Komisi A," tegas Wiliam. (Asp)

Baca Juga:

Golkar DKI: PSI Ngibulin Rakyat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1.159 Perusahaan di Jateng Bayar THR Tanpa Dicicil
Indonesia
1.159 Perusahaan di Jateng Bayar THR Tanpa Dicicil

"Kami melakukan pemantauan dalam pembayaran THR di Jateng, total ada 112 perusahaan membayar THR secara mencicil," kata Sakina, Rabu (12/5).

[Hoaks atau Fakta]: KTP Elektronik Dipasangi Chip GPS
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: KTP Elektronik Dipasangi Chip GPS

Video itu memperlihatkan seseorang yang menemukan chip di dalam KTP elektronik miliknya.

[Hoaks atau Fakta]: Tenaga Kesehatan di Wisma Atlet Minta Bantuan Kaos Oblong
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Tenaga Kesehatan di Wisma Atlet Minta Bantuan Kaos Oblong

BNPB mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi atau pun menyebarluaskan berita yang dapat memicu kepanikan atau pun ketidaknyamanan masyarakat.

Ridwan Kamil Hingga Sesama DPR Desak Arteria Dahlan Minta Maaf
Indonesia
Ridwan Kamil Hingga Sesama DPR Desak Arteria Dahlan Minta Maaf

Polemik berawal dari Arteria Dahlan meminta Kejaksaan Agung memecat Kajati Jawa Barat karena menggunakan bahasa sunda saat rapat.

Aniaya Junior hingga Tewas, Lima Taruna PIP Semarang Jadi Tersangka
Indonesia
Aniaya Junior hingga Tewas, Lima Taruna PIP Semarang Jadi Tersangka

Lima taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang ditetapkan sebaga tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Zidan Muhammad Faza, taruna yang merupakan junior kelima pelaku.

Klaster Cilangkap Terus Bertambah, Wagub DKI: Ditangani Satgas COVID-19
Indonesia
Klaster Cilangkap Terus Bertambah, Wagub DKI: Ditangani Satgas COVID-19

Pemprov DKI Jakarta langsung bergerak cepat menangani kasus COVID-19 di RT 003/RW 003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

TWK Filter SDM KPK untuk Satu Tujuan, Istana: Enggak Usah Lagi Buka Polemik Itu
Indonesia
TWK Filter SDM KPK untuk Satu Tujuan, Istana: Enggak Usah Lagi Buka Polemik Itu

Ade mengingatkan lembaga antirasuah itu pasti memiliki alasan tersendiri

Survei Indikator: Dukungan Hukuman Mati Koruptor dan Kriminal Kakap Capai 96,6 Persen
Indonesia
Survei Indikator: Dukungan Hukuman Mati Koruptor dan Kriminal Kakap Capai 96,6 Persen

Di antara responden yang mengetahui hampir seluruhnya menyetujui sanksi hukuman mati diterapkan.

Dua Pertimbangan Pokok Alih Status 57 Eks Pegawai KPK jadi ASN Polri
Indonesia
Dua Pertimbangan Pokok Alih Status 57 Eks Pegawai KPK jadi ASN Polri

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polda Metro Kaji Penambahan Titik Penyekatan PPKM Darurat
Indonesia
Polda Metro Kaji Penambahan Titik Penyekatan PPKM Darurat

Polda Metro Jaya sedang melakukan kajian untuk menambah lagi jumlah pos penyekatan PPKM Darurat yang saat ini telah terdapat 75 titik.