Polemik Pelarangan Mudik, Pengamat: yang Jadi Bos Menteri Luhut Atau Jokowi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (Antaranews)

Merahputih.com - Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai, sikap melunak Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang merangkap sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim terkait soal larangan mudik lebaran 2020 oleh presiden menunjukkan bahwa Luhut masih loyal kepada Presiden Jokowi sebagai atasannya.

Padahal, sebelumnya Luhut kerap menolak adanya pelarangan mudik termasuk pembatasan angkutan umum di seputaran Jabodetabek. Menurut Karyono, aneh jika Luhut tidak mematuhi perintah presiden.

Baca Juga:

Bantuan Sembako Anies untuk Korban COVID-19 di Jakarta Dinilai Terlalu Kecil

"Nanti publik akan bertanya, yang jadi bos para menteri itu Luhut atau Jokowi," kata Karyono kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (22/4).

Ia menyayangkan persoalan mudik ini sebelumnya terjadi perbedaan pendapat di antara pejabat pemerintah. Pada awal April, Luhut Panjaitan sempat melontarkan pernyataan bahwa pemerintah tidak bisa melarang masyarakat untuk mudik.

Bahkan menurut Luhut, pemerintah telah memutuskan tidak melarang mudik dengan alasan kalaupun ada keputusan melarang mudik lebaran tidak akan diindahkan masyarakat. Pemerintah hanya akan menghimbau agar masyarakat tidak mudik.

"Perbedaan pendapat yang menimbulkan polemik itu justru menambah kebingungan masyarakat di tengah kepanikan menghadapi serangan COVID-19," sebut Karyono.

Menteri Perhubungan ad interim Luhut Panjaitan sebut larangan mudik mulai tanggal 24 April
Menko Marves yang juga Menhub ad interim Luhut Panjaitan (Foto: antaranews)

Celakanya, polemik yang terjadi tidak hanya persoalan mudik, soal pengaturan transportasi juga terjadi perbedaan pendapat di internal pemerintah.

Bahkan ada perbedaan aturan antara Peraturan Menteri Perhubungan No.18 tahun 2020 dengan Permenkes 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

"Polemik yang mengemuka antara lain terkait dengan boleh tidaknya ojek online mengangkut penumpang disaat PSBB diberlakukan," terang Karyono.

Karyono melihat, dalam hal keputusan melarang mudik yang dikeluarkan presiden sangat tepat karena mengakhiri polemik yang hanya membuat gaduh itu. "Ini baru presiden karena berani mengambil keptusan yang tegas," jelas Karyono.

Baca Juga:

Bea dan Cukai Bantu 21 Ribu Masker N95 Bagi Tenaga Medis yang Menangani Pasien COVID-19

Karena presiden sudah mengeluarkan perintah melarang mudik lebaran, diharapkan tidak ada lagi polemik di internal pemerintah, termasuk Luhut harus patuh pada perintah presiden.

"Semua jajaran instansi pemerintah yang terkait dengan kebijakan larangan mudik harus segera koordinasi mempersiapkan payung hukum dan segala sesuatunya untuk pelaksanaan teknis," sebut Direktur Indonesia Public Institute ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KKP Hentikan Sementara Penerbitan Surat Ekspor Benur
Indonesia
KKP Hentikan Sementara Penerbitan Surat Ekspor Benur

KKP menghentikan sementara penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) terkait ekspor benih lobster atau benur.

Petugas Kesehatan Pastikan Screening Sebelum Vaksinasi
Indonesia
Petugas Kesehatan Pastikan Screening Sebelum Vaksinasi

“Nanti dokter atau tenaga kesehatan yang menjadi petugas pasti akan melakukan pemeriksaan (screening) sebelum diberikan vaksin," kata dr Dirga Sakti Rambe

Sebelum Ditangkap, Gubernur Sulsel Hubungi Ketua DPD PDIP
Indonesia
Sebelum Ditangkap, Gubernur Sulsel Hubungi Ketua DPD PDIP

"Prof Nurdin sama sekali tidak tahu menahu atas kejadian yang menimpanya," kata Ridwan

Jokowi Minta Menkes Terawan Audit dan Koreksi Protokol Keamanan untuk Nakes
Indonesia
Jokowi Minta Menkes Terawan Audit dan Koreksi Protokol Keamanan untuk Nakes

Pastikan ketersediaan tempat tidur dan ICU di RS rujukan untuk kasus-kasus yang berat

Rp192 Triliun Sudah Dikucurkan Buat Pulihkan Ekonomi
Lainnya
Rp192 Triliun Sudah Dikucurkan Buat Pulihkan Ekonomi

Pemerintah melakukan berbagai langkah agar serapan optimal, diantaranya perpanjangan berbagai program hingga Desember 2020.

 Pilkada Serentak Diprediksi Bakal Diundur
Indonesia
Pilkada Serentak Diprediksi Bakal Diundur

"Maka opsi penundaan Pilkada melalui Perppu sangat mungkin menjadi solusi untuk menjamin kualitas Pilkada tidak dipertaruhkan," tutup Lucius.

Masa Tanggap Darurat Gunung Semeru Diperpanjang sampai 21 Desember
Indonesia
Masa Tanggap Darurat Gunung Semeru Diperpanjang sampai 21 Desember

BPBD Lumajang, Provinsi Jawa Timur tetapkan perpanjang waktu status tanggap darurat bencana di Gunung Semeru hingga 21 Desember 2020.

KPK-Kemnaker Bahas Penyaluran Bantuan Subsidi Gaji Pekerja
Indonesia
KPK-Kemnaker Bahas Penyaluran Bantuan Subsidi Gaji Pekerja

Para pekerja akan menerima subsidi gaji/upah Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan

KPK Periksa Bos Bea Cukai Soekarno-Hatta Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Periksa Bos Bea Cukai Soekarno-Hatta Terkait Kasus Edhy Prabowo

Selain Finari, penyidik KPK juga memanggil tiga saksi lagi

Positif COVID-19, Anies Memohon Doa kepada Warga Jakarta
Indonesia
Positif COVID-19, Anies Memohon Doa kepada Warga Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkonfirmasi positif COVID-19.