Polemik Pelantikan Bupati Terpilih Talaud, Begini Kata Yusril Yusril Ihza Mahendra. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Bupati terpilih Kepulauan Talaud Elly Lasut memprotes keras karena tak kunjung dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey. Padahal, dia sudah memenangi Pilkada Talaud meski pernah memimpin daerah tersebut nyaris dua periode.

Pakar hukum tata negara yang mendampingi Elly, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, yang bertugas menetapkan kepala daerah adalah KPU dan kemudian pemerintah yang mengesahkan.

Baca Juga:

KPK Jebloskan Penyuap Bupati Kepulauan Talaud ke Lapas Tanggerang

Yusril mengatakan, Gubernur Dondokambey menunda pelantikan karena Elly dinilai akan menjabat selama tiga periode apabila dilantik.

"Kalau ditanya pendapat saya soal ini, saya sudah mempelajari dengan mendalam persoalannya, jadi bukan lagi persoalan sebab berkepanjangan apakah yang itu sudah pernah menjadi bupati dua periode atau belum," ujar Yusril di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).

Yusril mengatakan, seorang kepala daerah terhitung menjabat selama satu periode apabila masa jabatannya lebih dari 2,5 tahun. Yusril menyebut, Elly menjabat sebagai Bupati Talaud 5 tahun pada periode pertama dan 2 tahun 1 bulan pada periode kedua.

"Memang agak kontroversial tentang hal itu, walaupun menurut bacaan saya sebenarnya beliau itu efektif menjabat bupati itu satu kali memang full lima tahun. Yang kedua itu hanya 2 tahun 1 bulan. Jadi tidak sampai 2,5 tahun seperti yang disyaratkan kalau 2,5 tahun maka dianggap dua periode dan tidak bisa maju untuk ketiga kalinya sebagai bupati," katanya.

Yusril mengatakan, permasalahan masa jabatan itu sudah selesai karena KPU setempat telah meloloskan pencalonan Elly untuk maju di Pilkada Talaud. Hingga kemudian KPU menetapkan Elly dan Moktar sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.

"Jadi karena kontroversi persoalan ini sebenarnya sudah terselesaikan dengan adanya keputusan dari KPU setempat yang meloloskan pencalonan beliau itu sebagai calon bupati. Itu KPU sudah mengatakan beliau telah memenuhi syarat dan ikut dalam pilkada dan kemudian sudah memenangkan," tuturnya.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. (Foto: Antara)
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. (Foto: Antara)

Yusril mengatakan, persoalan tiga periode sudah kedaluarsa. Persyaratan administrasi Elly dan Moktar untuk maju pada Pilkada Talaud telah selesai hingga terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Dia menyebut Elly dan Moktar tinggal dilantik oleh pemerintah.

"Jadi kalau misalnya syarat-syarat jadi calon bupati itu tidak terpenuhi dan sekarang baru dipersoalkan, saya kira itu sudah lewat waktunya. Ketika persyaratan calon bupati itu tidak terpenuhi kan ada mekanisme. Jadi semua persyaratan administratif itu sudah selesai. Dan kemudian pemilunya sendiri sudah selesai. Jadi sekarang tinggal pengesahan sebagai bupati dan pelantikan," kata Yusril.

"Nah kalau sudah dinyatakan menang oleh KPU dalam pilkada maka pemerintah hanya mengesahkan. Mendagri itu menerbitkan keputusan pengesahan dia sebagai bupati dan kemudian gubernur melakukan pelantikan," sebut Yusril.

Baca Juga:

Akui Terima Barang Mewah dari Swasta, Bupati Talaud: Dia Senang Sama Saya

Sementara, ahli hukum Kemendagri Ruliandi mengatakan, ada konsukuensi pidana jika Elly tak dilantik.

"Bila tidak melantik Elly Lasut, Olly terancam pidana. Karena ini kewajiban pemerintah," jelas Ruliandi.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey masih menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kepulauan Talaud. Olly menyebut akan mengikuti kebijakan pemerintah.

"Kan Mendagri itu pimpinan. Kalau memang keputusan diambil kita sebagai kepala daerah mengikuti," ujar Olly.

Olly mengatakan, pertemuannya dengan Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde yang difasilitasi Kemendagri itu berjalan lancar. Dia mengatakan, semua pihak sepakat memberikan yang terbaik untuk Sulut dan Talaud.

"Hasil pertemuan semua tim ahli memberikan pendapat menyangkut pilkada, pelantikan yang ada di Kabupaten Talaud semua sudah memberikan argumentasi. Mudah-mudahan Mendagri mendapat suatu kesimpulan yang baik buat Sulawesi Utara dan Kabupaten Talaud," tutur Olly.

Olly menuturkan, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk berbicara. Olly menegaskan akan menaati keputusan pemerintah.

"Diskusinya bebas, bicara santai semua, kami ada tiga dari tim ahli tata negara, Elly Lasut juga tiga, Pemerintah juga tiga. Intinya kembali ke Kementerian Dalam negeri untuk mengambil keputusan," katanya.

Diketahui, Olly menunda untuk melantik Elly dan Moktar dengan alasan putusan MA soal masa jabatan Elly dinyatakan tiga periode apabila dilantik. Sementara itu, Elly menegaskan dirinya sebagai calon terpilih sah berdasarkan keputusan KPU. Atas dasar polemik tersebut, Kemendagri akhirnya menjembatani kedua belah pihak. (Knu)

Baca Juga:

Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Dituntut 7 Tahun Bui

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diancam Digebuki Henry Yosodiningrat, Andi Arief: Saya Tunggu!
Indonesia
Diancam Digebuki Henry Yosodiningrat, Andi Arief: Saya Tunggu!

Andi Arief mengaku tidak ahli baku hantam dan menunggu kedatangan Henry Yosodiningrat ke rumah. Ia tidak akan melapor ke polisi.

Pejabat AS: Pasukan Rudal Iran Sudah Siaga Tinggi
Indonesia
Pejabat AS: Pasukan Rudal Iran Sudah Siaga Tinggi

Amerika Serikat telah mendeteksi pasukan rudal Iran pada kondisi siaga tinggi. Demikian pernyataan pejabat Amerika Serikat.

Pengunjung Sidang Jiwasraya Berdempetan, Abaikan Protokol Kesehatan
Indonesia
Pengunjung Sidang Jiwasraya Berdempetan, Abaikan Protokol Kesehatan

Rencananya JPU hanya membaca satu dakwaan yang mewakili keenam dakwaan

Pemerintah Diminta Tak Bebankan Biaya Vaksin COVID-19 ke Rakyat
Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Biaya Vaksin COVID-19 ke Rakyat

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta seharusnya seluruh biaya vaksinasi COVID-19 ditanggung pemerintah.

Anies Terapkan PSBB Total, Gerindra: Sangat Dilematis
Indonesia
Anies Terapkan PSBB Total, Gerindra: Sangat Dilematis

Perekonomian Jakarta akan terus anjlok dengan penerapan pembatasan aktivitas dalam PSBB total.

 Golkar Apresiasi MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor untuk Ikut Pilkada
Indonesia
Golkar Apresiasi MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor untuk Ikut Pilkada

"Menghormati keputusan dari MK. Kedua kita juga harus menghormati hak asasi setiap warga negara. Ketiga tentunya kita juga harus menghormati kebijakan Partai Golkar, yaitu gerakan Golkar Bersih," kata Lodewijk

Jadi Dirut BNI, Royke Tumilaar Janji Bawa BNI ke Tingkat Global
Indonesia
Jadi Dirut BNI, Royke Tumilaar Janji Bawa BNI ke Tingkat Global

Penunjukan tersebut akan membawa konsekuensi yang harus dijalani, antara lain target atau ekspektasi dari pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN.

Pemkot Solo Pangkas Gaji-13 ASN untuk Penanganan COVID-19
Indonesia
Pemkot Solo Pangkas Gaji-13 ASN untuk Penanganan COVID-19

Gaji ke-13 ASN tersebut merupakan salah satu di antara anggaran terkena pemotongan, Pemkot Solo untuk penyesuaian anggaran pada APBD 2020.

Jokowi Diminta tak Ikut Campur Kiprah Gibran dan Bobby di Pilkada
Indonesia
Jokowi Diminta tak Ikut Campur Kiprah Gibran dan Bobby di Pilkada

potensi adanya tuduhan bahwa terjadi praktik nepotisme dalam majunya Gibran dan Bobby akan bisa dibantah jika keduanya bertarung secara sehat.

Wamenag Sebut Gus Sholah Jembatan Semua Golongan
Indonesia
Wamenag Sebut Gus Sholah Jembatan Semua Golongan

Bangsa Indonesia kehilangan Gus Sholah