Polemik NKRI Bersyariah, Tito Harusnya Tanya ke FPI Massa Front Pembela Islam (FPI) dalam sebuah aksi di Jakarta (Foto: screenshot NETTV)

Merahputih.com - Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi menilai seharusnya Kemendagri meminta langsung penjelasan konsepsi NKRI bersyariah kepada FPI.

"Mendagri Tito Karnavian minta penjelasan rinci maksud NKRI Bersyariah yang diinginkan FPI seperti apa," ujar Baidowi, Jumat (29/11).

Baca Juga:

Pemerintah Jangan Terjebak Surat Pernyataan FPI di Atas Meterai 6000

Baidowi menilai NKRI Bersyariah merupakan sebuah konsep bukan ideologi. Dimana konsep itu ingin menanamkan nilai-nilai keislaman dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikhususkan untuk umat Islam.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengklaim Kementerian Agama tengah mendalami konsepsi NKRI Bersyariah. "Ini sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama karena ada pertanyaan yang muncul, karena ini ada kabur bahasanya," ujar dia.

Logo FPI (Foto: Antara/Istimewa)
Logo FPI (Foto: Antara/Istimewa)

Pada pasal 6 AD/ART dari FPI, terdapat pernyataan bahwa visi dan misi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah, melalui pelaksanaan dakwah penegakan hisbah dan pengawalan jihad.

Kalimat dalam AD/ART itu seperti khilafah islamiah, kata dia, salah satu yang masih didalami sebelum penerbitan SKT. Menurut dia, wacana-wacana yang diusung dalam anggaran dasar FPI tadi bisa berdampak pada goyangnya solidaritas kebhinekaan.

Baca Juga:

Selain Setia Kepada Pancasila, Menag: FPI Janji Tak Langgar Hukum Lagi

Karena, kalau dibiarkan masing-masing golongan yang berbeda dikhawatirkan membuat peraturan masing-masing."Ini semua saya kira silakan kita pikirkan sebagai wacana. Di Papua dulu, Manokwari pernah membuat Perda sendiri, sesuai dengan prinsip keagamaan di sana. Nanti Bali juga membuat Perda sendiri sesuai prinsip keagamaan," kata Tito. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak-Anak Pengungsi Merapi Masih Bisa Tetap Belajar
Indonesia
Anak-Anak Pengungsi Merapi Masih Bisa Tetap Belajar

Pemerintah Kabupaten Sleman memasang wireless fidelity (Wi-fi) gratis di lokasi pengungsian Merapi di desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan.

Terjerat Kasus Korupsi Benur, Segini Harta Kekayaan Edhy Prabowo
Indonesia
Terjerat Kasus Korupsi Benur, Segini Harta Kekayaan Edhy Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu tercatat melaporkan harta kekayaan terakhir pada 19 Desember 2019.

Pasien Corona Mayoritas Berusia Produktif dan Didominasi Laki-laki
Indonesia
Pasien Corona Mayoritas Berusia Produktif dan Didominasi Laki-laki

Ada yang patut disyukuri karena rentang usia tersebut dalam kondisi imunitas baik.

Bansos DKI Bertuliskan 'Dibiayai APBD DKI', DPRD DKI: Rakyat Harus Tahu
Indonesia
Bansos DKI Bertuliskan 'Dibiayai APBD DKI', DPRD DKI: Rakyat Harus Tahu

Memang pada kenyataannya, kata Suhaimi, bansos tersebut bersumber dari APBD, yang berarti uang rakyat yang dikelola Pemprov DKI.

Warga Tangsel Sudah Banyak yang Kenal Benyamin
Indonesia
Warga Tangsel Sudah Banyak yang Kenal Benyamin

Publik lebih menginginkan pertemuan tatap muka dengan pasangan calon kepala daerah

Kata Jokowi Usai Divaksin Corona
Indonesia
Kata Jokowi Usai Divaksin Corona

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah selesai melakukan vaksinasi COVID-19 Sinovac di Istana Negara, Rabu (13/1).

Delapan Orang Jadi Tersangka Kebakaran Kejagung, Terancam Hukuman 5 Tahun
Indonesia
Delapan Orang Jadi Tersangka Kebakaran Kejagung, Terancam Hukuman 5 Tahun

Bareskrim Polri menetapkan sejumlah tersangka kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung.

Hasanuddin: Hentikan Kegaduhan dan Fokus Kepada Kesejahteraan Rakyat Papua
Indonesia
Hasanuddin: Hentikan Kegaduhan dan Fokus Kepada Kesejahteraan Rakyat Papua

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI AD (purn) TB Hasanuddin berharap agar kegaduhan dan polemik soal Papua dihentikan.

Respon Wijaya Karya Salah Satu Manajernya Ditahan KPK
Indonesia
Respon Wijaya Karya Salah Satu Manajernya Ditahan KPK

Wijaya Karya juga mendorong bagi seluruh jajarannya untuk berkomitmen dan konsisten dalam menerapkan etika bisnis, aturan hukum

Fraksi PDIP Nilai Jalur Sepeda di Jakarta Program Gagal
Indonesia
Fraksi PDIP Nilai Jalur Sepeda di Jakarta Program Gagal

Gilbert mengatakan hampir tidak ada orang yang menggunakan jalur sepeda sehingga anggaran sebesar Rp 62 miliar menjadi sia-sia