Polemik JHT Bikin Gaduh, Pemerintah Dinilai Lemah Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 soal Jaminan Hari Tua (JHT) mendapatkan penolakan dari para buruh dan pekerja di tanah air.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai dalam kebijakan ini tak ditemukan adanya kolaborasi hingga partisipasi masyarakat.

Baca Juga

Ketua DPD Minta Polemik Permenaker Pencairan JHT Segera Diakhiri

"Meskipun formulainya bagus, ketika ditolak berarti ada masalah di situ," kata Trubus di Jakarta, Minggu (20/2).

Selain itu, Trubus juga menilai bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam hal ini lemah dalam menjalankan komunikasi publik.

Trubus juga menilai bahwa masyarakat pada era post truth saat ini juga mulai sulit mempercayai informasi yang bersumber dari lembaga formal. Hal ini memperbesar adanya penolakan terhadap kebijakan baru tentang JHT

"Masyarakat lebih percaya kepada yang namanya ideologi yang berasal dari medsos," imbuh pengajar dari Universitas Trisakti ini.

Untuk itu, pemerintah perlu menggali lebih dalam permasalahan yang menimbulkan resistensi. Terutama jika kebijakan yang akan diambil bersifat top-down, yang lebih rentan terhadap penolakan.

Baca Juga

Sekjen Gerindra: JHT Modal bagi Korban PHK untuk Bangkitkan Ekonomi

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyebut bahwa konsisi sosiologis masyarakat yang sedang ditimpa krisis akibat pandemi juga harus dijadikan pertimbangan oleh pemerintah sebelum mengambil kebijakan.

"Situasi pandemi ini membuat masyarakat gampang emosi. Jadi nggak boleh lagi pemerintah itu secara arogan membuat kebijakan. Betul-betul harus ada komunikasi publik," katanya.

Trubus juga menyarankan supaya pemerintah nengkaji ulang kebijakan tersebut dengan melibatkan lebih banyak suara buruh sebagai penerima manfaat dari kebijakan tersebut.

"Perlu dikaji ulang lagi sehingga ada keterlibatan dari pihak buruh dan kawan-kawan, sehingga ada suara-suara yang didengar," tandasnya. (Knu)

Baca Juga

Kondisi Rakyat Masih Berat, Pemerintah Diminta Tunda Aturan JHT Cair di Usia 56

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PAM Jaya Undang 66 Vendor untuk Tender Pelayanan Air Bersih
Indonesia
PAM Jaya Undang 66 Vendor untuk Tender Pelayanan Air Bersih

Mereka melingkupi bidang antara lain penyediaan material pipa dan aksesoris, suku cadang (spareparts), mekanikal dan elektrikal, tagihan (billing), pembaca meteran (meter reading), pusat informasi (contact center), teknologi informasi (IT) dan pemasaran (marketing).

MUI Tak Ingin Ekonomi Masyarakat Terpukul Gegara Penyebaran Omicron
Indonesia
MUI Tak Ingin Ekonomi Masyarakat Terpukul Gegara Penyebaran Omicron

Pasien Omicron pertama terkonfirmasi pada Kamis lalu atas inisial N

Isu Reshuffle Mencuat, PDIP: Jokowi Perlu Menteri yang Loyal
Indonesia
Isu Reshuffle Mencuat, PDIP: Jokowi Perlu Menteri yang Loyal

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, wacana reshuffle yang disampaikan Jokowi sangat bagus, karena merupakan hak prerogatif dari presiden.

[HOAKS atau FAKTA]: Link Penerima BLT UMKM Bulan Januari 2022 Sebesar Rp 1,2 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Link Penerima BLT UMKM Bulan Januari 2022 Sebesar Rp 1,2 Juta

Akun Facebook dengan nama pengguna “Ari Ramadhan” mengunggah sebuah tautan untuk memeriksa nama-nama penerima BLT UMKM bulan Januari 2022.

Daop 6 Yogyakarta Operasionalkan 7 KA Tambahan Selama Libur Lebaran 2022
Indonesia
Daop 6 Yogyakarta Operasionalkan 7 KA Tambahan Selama Libur Lebaran 2022

Tiket KA Angkutan Lebaran, 22 April-13 Mei, telah terjual sekitar 64 persen atau 182.669 tiket dengan keberangkatan dari berbagai stasiun.

RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres
Indonesia
RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

Wakil Ketua MPR Usul Agar Jakarta Jadi Daerah ‘Istimewa’
Indonesia
Wakil Ketua MPR Usul Agar Jakarta Jadi Daerah ‘Istimewa’

Hidayat mengusulkan agar ke depan Jakarta tetap diputuskan menjadi provinsi yang bersifat istimewa, sebagaimana Yogyakarta yang diputuskan menjadi Daerah Istimewa.

Anak dan Mantu Jokowi Sambangi Ganjar, Klaimnya Hanya Makan Siang
Indonesia
Anak dan Mantu Jokowi Sambangi Ganjar, Klaimnya Hanya Makan Siang

Putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution mendadak mengunjungi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di kantornya, Semarang, Senin (28/3).

Bus AKAP dari Luar Jakarta Jalani Ramp Check di Terminal Terpadu Pulogebang
Indonesia
Bus AKAP dari Luar Jakarta Jalani Ramp Check di Terminal Terpadu Pulogebang

Penguji Penyelia UP PKB Ujung Menteng, Zulkifli mengatakan, ramp check dilakukan untuk memastikan bus AKAP dalam kondisi prima atau laik jalan.

Gerindra Gelar Rakernas Agustus, Deklarasi Prabowo Capres
Indonesia
Gerindra Gelar Rakernas Agustus, Deklarasi Prabowo Capres

DPP Partai Gerindra berencana menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Agustus 2022 mendatang.