Polemik Halte Bundaran HI, DPRD DKI akan Panggil TransJakarta Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi Halte Transjakarta di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

MerahPutih.com - Proyek revitalisasi halte TransJakarta Tosari dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang menghalangi pandangan warga ke arah Patung Selamat Datang berbuntut panjang.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, akan memanggil pihak PT TransJakarta untuk minta keterangan terkait proses revitalisasi halte tersebut.

Baca Juga

Tanggapan TransJakarta Proyek Halte Bundaran HI Lewati Objek Diduga Cagar Budaya

"Cepat atau lambat, sebagai pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta saya akan memanggil PT TransJakarta dan SKPD terkait untuk menjelaskan pelaksanaan revitalisasi halte Transjakarta yang nyatanya sudah banyak mengecewakan banyak pihak itu," papar Prasetyo di Jakarta, Senin (3/10).

Politikus PDI Perjuangan ini pun mengutip ucapan Presiden RI ke-1 Soekarno atau Bung Karno yang pernah berpesan bahwa "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah!". Maka dari itu, katanya, seharusnya Pemprov DKI menjaga dengan baik wejangan tersebut dalam pelaksanaan pembangunan termasuk revitalisasi halte Bundaran HI dan Tosari.

"Bayangkan, betapa bangganya pemerintah dan rakyat Indonesia ketika Monumen Selamat Datang didirikan ketika itu," lanjut dia.

Menurut dia, hadirnya patung yang dikenal dengan nama 'Monumen Selamat Datang' itu dirancang untuk menyambut peserta Asian Games ke-IV di Jakarta, pada tahun 1962 lalu.

"Patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan itu bukan sekedar pajangan. Namun lebih kepada bahwa Indonesia pantas diperhitungkan di kancah dunia dengan kesiapannya menggelar perhelatan pesta olahraga se-Asia yang ke-4," paparnya.

Baca Juga

TSP Sebut Pembangunan Halte Tosari dan HI Ambil Hak Publik

Oleh karena itu, Prasetyo mengaku kecewa dengan proyek revitalisasi halte Bundaran HI dan Tosari yang dikerjakan jajaran Gubernur Anies Baswedan yang dianggap tak memperhatikan nilai sejarah.

"Dengan gambaran sejarah tersebut, kemudian apa sepadan jika arah tepat lambayan tangan sepasang manusia pada Monumen Selamat Datang sengaja dihalangi dengan alibi revitalisasi?," tanya dia.

Seperti diketahui, Sejarawan JJ Rizal meminta Gubernur Anies Baswedan untuk menghentikan pembangunan halte TransJakarta Tosari dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Karena dianggap mengganggu pandangan masyarakat ke arah patung selamat datang dan air mancur yang bernama Henk Ngantung Fontein.

"Pak gubernur @aniesbaswedan mohon stop pembangunan halte @PT_Transjakarta tosari-bundaran hi yg merusak pandangan ke patung selamat datang en henk ngantung fontein," tulis JJ Rizal melalui akun resmi Twitternya, yang dikutip Jumat (30/9).

Lanjut riza, dua objek itu adalah karya Presiden Soekarno, maestro patung Edhi Sunarso, dan Gubernur Jakarta Henk Ngantung. (Asp)

Baca Juga

Pemprov DKI Akui Proyek Halte Bundaran HI Lewati Objek Diduga Cagar Budaya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Harus Berperan Aktif Damaikan Rusia dan Ukraina
Indonesia
Indonesia Harus Berperan Aktif Damaikan Rusia dan Ukraina

Selain melakukan kontak langsung dengan Rusia, Indonesia juga dapat menyampaikan pendapat kepada negara sahabat dalam forum internasional seperti dalam pertemuan Majelis Umum PBB.

Perluasan Ganjil Genap Jakarta, Ratusan Kendaraan Terjaring Melanggar
Indonesia
Perluasan Ganjil Genap Jakarta, Ratusan Kendaraan Terjaring Melanggar

Penerapan aturan ganjil genap di 26 ruas jalan Jakarta mulai diberlakukan sejak Senin (6/6).

BIN Banten 'Jemput Bola' Lakukan Vaksinasi untuk Anak dan Lansia Jelang Lebaran
Indonesia
BIN Banten 'Jemput Bola' Lakukan Vaksinasi untuk Anak dan Lansia Jelang Lebaran

Menjelang hari raya Lebaran, vaksinasi booster untuk warga terus digencarkan. Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Banten pun sampai turun tangan menyuntik booster 13.075 warga. Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Banten, Brigjen Hilman menyebut pihaknya menggunakan strategi jemput bola.

Ketua DPRD DKI Jakarta Tak akan Biarkan Anies Lepas Saham Bir
Indonesia
Ketua DPRD DKI Jakarta Tak akan Biarkan Anies Lepas Saham Bir

Penjualan saham bir di PT Delta Djakarta yang akan dilakukan Pemerintah DKI Jakarta tak akan terealisasi, jika Prasetyo Edi Marsudi masih menjabat sebagai Ketua DPRD.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Punya Mukjizat Nabi Sulaiman
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Punya Mukjizat Nabi Sulaiman

Beredar tangkapan layar berita dari Merdeka.com berjudul “Ma’ruf: Jokowi punya Mukjizat bisa berbicara dengan binatang seperti nabi Sulaiman” di platform sosial media Helo baru-baru ini.

PNS TGUPP akan Kembali ke SKPD Masing-Masing
Indonesia
PNS TGUPP akan Kembali ke SKPD Masing-Masing

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono masih memikirkan pegawai negeri sipil (PNS) yang berada di dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), pasca dirinya tak berniat untuk meneruskan tim tersebut.

Agenda Jokowi di KTT APEC Thailand
Indonesia
Agenda Jokowi di KTT APEC Thailand

Kepala Negara dijadwalkan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman.

DPR Minta Kasus Penembakan Brigadir J Diusut Tuntas
Indonesia
DPR Minta Kasus Penembakan Brigadir J Diusut Tuntas

DPR RI meminta agar tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat mengungkap dan mengusut secara tuntas kasus penembakan Brigadir J.

Bawaslu Tolak Laporan soal Zulhas, PAN Sebut Pelapor Cari Sensasi
Indonesia
Bawaslu Tolak Laporan soal Zulhas, PAN Sebut Pelapor Cari Sensasi

"Bisa juga, orang menilai bahwa para pelapor kurang paham UU kepemiluan. Atau memang sengaja melakukan pelaporan untuk mencari perhatian dan sensasi. Silahkan masyarakat yang menilai sendiri," pungkasnya

Ketua DPD RI Kritik BLT Minyak Goreng: Oligarki Sawit Menang Hattrick
Indonesia
Ketua DPD RI Kritik BLT Minyak Goreng: Oligarki Sawit Menang Hattrick

Keputusan pemberian BLT tersebut dinilai Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, sebagai shortcut, karena pemerintah tidak mampu melakukan paksaan terhadap perusahaan kelapa sawit dan turunannya untuk memastikan DMO (domestic market obligation) menjadi prioritas dan HET (harga eceran tertinggi) tetap di Rp 14 ribu per liter dapat berjalan di lapangan.