Polemik Garuda Enggak Selesai Jika Penunjukkan Yenny dan Triawan Bermotif Politik Yenny Wahid. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aa.

Merahputih.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin AK menilai bahwa penunjukan Yenny Wahid dan Triawan Munaf sebagai komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) oleh Menteri BUMN harus disikapi secara profesional.

Menurut Amin, ketikpenunjukan dua nama itu karena basisnya adalah soal bagi-bagi jatah posisi saja, ia yakin kemelut perusahaan BUMN di sektor kedirgantaraan itu tak akan pernah selesai.

“Kalau dasarnya adalah kalkulasi politik maka tidak akan memperbaiki kondisi PT Garuda Indonesia yang saat ini sangat memprihatinkan,” kata Amin dalam keterangannya kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Jumat (24/1).

Baca Juga

Irfan Setiaputra Jadi Dirut, Yenny Wahid dan Triawan Munaf Isi Kursi Komisaris Garuda

Menurut Amin, seharusnya orang-orang yang ditunjuk mengelola perusahaan BUMN selalu mengedepankan cara-cara yang penuh integritas dan profesional, bukannya malah menjadikan BUMN sebagai sarana untuk memperkaya diri atau golongannya.

Kondisi semacam itu terjadi disinyalir karena proses penunjukan mereka sebagai direksi atau komisaris tidak benar-benar didasarkan pada hasil fit and proper test yang obyektif, melainkan lebih banyak dipengaruhi faktor pertemanan, koneksi, pengaruh kekuatan politik dan sebagainya.

“Mereka yang seharusnya mengelola BUMN dengan cara-cara yang penuh integritas dan profesional, malah menjadikan BUMN sebagai sarana untuk memperkaya diri atau golongannya," jelas Politikus PKS ini.

Yenny Wahid (MP/Ismail)
Yenny Wahid (MP/Ismail)

Amin menduga, hal ini mungkin disebabkan proses penunjukan mereka sebagai direksi atau komisaris tidak benar-benar didasarkan pada hasil fit and proper test yang obyektif.

"Tapi lebih banyak dipengaruhi faktor pertemanan, koneksi, pengaruh kekuatan politik,” ungkap dia.

Ia pun memberikan catatan besar kepada Menteri BUMN jika ingin mendapatkan kinerja yang baik dari perusahaan-perusahaan plat merah. Syaratnya adalah berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik.

“GCG (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik yang diharapkan Menteri BUMN dapat terwujud manakala ada GGG (Good Government Governance) atau Tata Kelola Pemerintahan yang baik,” terangnya.

Baca Juga

Pengamat Kritik Penunjukan Yenny sebagai Komisaris Garuda Bermotif Politik Balas Budi

Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, tentunya stakeholder yang ada bisa memilih orang-orang yang memang memiliki integritas kerja yang baik dan kemampuan yang tepat, bukan karena embel-embel jasa politik semata.

“Salah satu indikator dari penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Menteri BUMN menunjuk direksi atau komisaris BUMN dengan pertimbangan profesional bukan atas dasar pertimbangan politik,” tutupnya.

Untuk diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Garuda Indonesia menunjuk Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama serta Yenny Wahid dan Triwulan Munaf sebagai Komisaris. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH