Polemik Evi Novida Ginting, DKPP: PTUN Urusi Masalah Hukum, Bukan Etik Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiati (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiati angkat bicara terkait polemik putusan PTUN Jakarta dalam perkara 82 Tahun 2020. Menurutnya, Presiden Joko Widodo melalui Keppres 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan tidak hormat Evi Novida Ginting sebagai Anggota KPU, sudah sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hal ini diungkapkannya saat menjawab pertanyaan media usai audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (29/7).

Baca Juga

Eks Anggota DKPP: Pemecatan Evi Luruskan Penyelewengan Suara

"Belum dibentuk mahkamah etik yang diberikan tugas untuk mengoreksi putusan DKPP," jelas Ida.

Menurutnya, PTUN yang notabene di bawah Mahkamah Agung (MA) itu hanya lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa persoalan hukum, bukan persoalan etik.

"Nah ini dua hal yang berbeda antara problem hukum dengan problem etik," ujar Ida.

Evi Novida Ginting dipecat dari posisinya sebagai komisioner KPU
Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dalam sidang etik di DKPP (Foto: Dok DKPP RI)

Perempuan yang menjadi Anggota KPU RI Periode 2012-2017 ini menambahkan, berdasar UU 7/2017, DKPP memiliki otoritas untuk menerbitkan vonis atau putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding).

Sehingga, tidak ada satu pun lembaga peradilan yang bisa mengoreksi putusan DKPP yang merupakan peradilan etik di bidang pemilu.

Baca Juga

DKPP Pecat Komisioner KPU Evi Novida Ginting

"Karenanya keputusan Bapak Presiden itu sudah tepat melaksanakan dan menindaklanjuti putusan DKPP yang final dan binding serta tidak bisa dianulir oleh peradilan hukum," pungkasnya. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Langgar Protokol Kesehatan, Gibran dan Bagyo Ditegur Bawaslu Solo
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Gibran dan Bagyo Ditegur Bawaslu Solo

Pelanggaran yang paling mencolok adalah mengabaikan protokol kesehatan COVID-19.

Serapan Anggaran Kesehatan Terus Meningkat
Indonesia
Serapan Anggaran Kesehatan Terus Meningkat

Data sementa, realisasi penyerapan anggaran yang paling besar adalah untuk gugus tugas COVID-19 yaitu Rp2,9 triliun, sedangkan insentif perpajakan bidang kesehatan masih sekitar Rp1,4 triliun.

Mau Vaksin Sinovac atau Nunggu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca? Ini Jawaban Ahli
Indonesia
Mau Vaksin Sinovac atau Nunggu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca? Ini Jawaban Ahli

Masyarakat diminta tidak ragu dengan vaksin Sinovac buatan Tiongkok. Vaksin ini sudah terbukti secara ilmiah dan mampu menghasilkan antibodi yang bisa menangkal virus corona.

 Ini Alasan Jakarta Disebut Siap Berlakukan New Normal
Indonesia
Ini Alasan Jakarta Disebut Siap Berlakukan New Normal

Indikasi kesiapan itu berdasarkan rendahnya agregat pada parameter epidemiologi yang menunjukkan pertumbuhan penularan virus (Basic Reproduction Number/R0) Covid-19 di provinsi masing-masing.

KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia

KPK rampung memeriksa empat saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait penjualan dan pemasaran pesawat di PT Dirgantara Indonesia.

Jawab Hoaks UU Ciptaker, Airlangga: Upah Minimum Tidak Turun
Indonesia
Jawab Hoaks UU Ciptaker, Airlangga: Upah Minimum Tidak Turun

“Saya tegaskan upah minium tidak dihilangkan. Salary (gaji) tidak akan turun,” kata Airlangga

KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah

KPK memeriksa Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.

Libur Natal, Jumlah Pendaki ke Gunung Lawu Anjlok
Indonesia
Libur Natal, Jumlah Pendaki ke Gunung Lawu Anjlok

"Jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang pada libur Natal tetap buka. Kami hanya membatasi 350 orang pendaki setiap harinya," ujar Titis, Sabtu (26/12).

Khofifah Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan ke OTG COVID-19
Indonesia
Khofifah Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan ke OTG COVID-19

Jatim selama beberapa hari terakhir, angka OTG semakin bertambah

PKS Solo Ngotot Lawan Gibran, Purnomo: Peluangnya Maju Tipis
Indonesia
PKS Solo Ngotot Lawan Gibran, Purnomo: Peluangnya Maju Tipis

Peluang PKS atau partai lain untuk mengusungnya di Pilwakot Solo 2020 sangat tipis. Terlebih jika merujuk kursi PKS hanya punya 5 kursi.