Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy Menteri KKP Edhy Prabowo saat di tambak udang. (Foto: KKP).

MerahPutih.com - Tersiar kabar Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepulang dari Amerika Serikat, Rabu (25/11) dini hari, di Bandara Soekarno Hatta.

Informasi yang dihimpun MerahPutih.com, penangkapan Menteri Edhy berkaitan dengan ekspor benih lobster atau benur, yang sejak era kepemimpinannya dibuka kembali. Sebelumnya, hampir 5 tahun di era Menteri Susi Pudjiastuti ekspor benur dilarang.

Ekspor benur ini menjadi polemik di tanah air. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, salah satu yang paling vokal menolak ekspor benih. Bagi Susi, justru ekspor ini hanya dinikmati segelintir orang dan menguntungkan Vietnam.

Baca Juga:

BREAKING NEWS: Operasi Dini Hari, KPK Tangkap Menteri Edhy Prabowo

Menteri Edhy tetap bertahan dengan keputusannya. Bagi Edhy, ekspor akan menambah penerimaan negara. Dan membantu masyarakat yang menggantungkan hidup dengan mencari benih lobster. Ia berdalih ada puluhan ribu nelayan kehilangan pekerjaan akibat aturan larangan menangkap benih lobster.

Larangan itu diatur dalam Permen KP 56/2016 pada masa Susi Pudjiastuti. Peraturan menteri pada masa Susi akhirnya diubah menjadi Permen KP Nomor 12 Tahun 2020

Pertengahan tahun lalu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengkritik soal transparansi dalam pemilihan 26 perusahaan eksportir benih lobster yang selama ini telah diizinkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kiara mendesak Edhy untuk membatalkan Permen KP No. 12 tahun 2020 karena berdampak buruk bagi nelayan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan perekonomian negara sangat besar.

Tetapi, Politikus Partai Gerindra ini beralasan prioritas utama pemerintah adalah mengembangkan budi daya lobster dan bukan mengekspornya. Untuk itu, lanjut dia, perlu ada aturan terkait korperasi, koperasi atau perorangan dalam budidaya benur.

"Pertama harus punya kemampuan budi daya. Jangan tergiur hanya karena ekspor mudah, untungnya banyak," tutur orang kepercayaan Ketum Gerindra Prabowo Subianto itu.

Menteri Edhy Prabowo
Menteri Edhy Prabowo. (Foto: KKP).

Menurut Edhy, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12/2020, KKP ingin mendorong kesejahteraan dan meningkatkan pengetahuan nelayan dalam berbudi daya lobster. Eksportir, kata ia, harus membeli benih lobster dari nelayan dengan harga di atas Rp5.000 per ekor.

"Harga itu lebih tinggi dibanding ketika masih berlakunya aturan larangan pengambilan benih lobster," katanya medio Juni lalu.

Namun, KIARA tetap melontarkan kritik adanya pelanggaran oleh eksportir benih bening lobster. Bentuk pelanggaran eksportir itu memanipulasi jumlah benih yang akan diekspor dari Indonesia ke Vietnam.

Di atas kertas, jumlah benih yang akan diekspor dilaporkan sebanyak 1,5 juta benih, tetapi ada sekitar 1,12 juta benih yang tidak dilaporkan.

Menurut Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, praktik manipulasi yang dilakukan perusahaan itu terjadi karena merasa diberikan legitimasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020. Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Manipulasi data ekspor benih lobster menambah deretan persoalan serius sejak diterbitkannya Permen KP No. 12 Tahun 2020 sejak awal bulan Mei 2020.

Persoalan lain muncul menyoroti seiring dengan terbitnya Permen tersebut. Antara lain ketiadaan kajian ilmiah, ketidakterbukaan penetapan perusahaan ekspor yang jumlahnya terus bertambah; ketiadaan partisipasi nelayan lobster dalam perumusan kebijakan; serta keterlibatan banyak politisi yang memiliki perusahaan ekspor benih lobster mendapatkan izin ekspor.

“Deretan persoalan itu akan terus terjadi pada masa-masa ke depan jika Permen ini tidak segera dicabut,” ujar Susan, 24 September lalu. (Pon)

Baca Juga:

Dicokok KPK di Bandara, Menteri Edhy Tersandung Ekspor Benur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Bareskrim
Indonesia
Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Bareskrim

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Bareskrim Polri.

Muhammadiyah Desak Polri Ungkap Aktor Intelektual di Balik Kasus Pelarian Djoko Tjandra
Indonesia
Muhammadiyah Desak Polri Ungkap Aktor Intelektual di Balik Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Mu'ti mendesak Polri untuk tidak segan menindak tegas apabila saat proses penyelidikan terdapat aktor intelektual di balik kasus tersebut.

Masyarakat Diminta Berpikir Jernih soal Aksi Pembakaran Produk Prancis
Indonesia
Masyarakat Diminta Berpikir Jernih soal Aksi Pembakaran Produk Prancis

Kepolisian meminta masyarakat berpikir jernih dan tidak melakukan aksi beli dan bakar produk Prancis

Ditunggu Rakyat, Hasil Uji Klinis Vaksin COVID Diharapkan Menggembirakan
Indonesia
Ditunggu Rakyat, Hasil Uji Klinis Vaksin COVID Diharapkan Menggembirakan

"Di tengah masyarakat banyak sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ditekuni oleh masyarakat. Saya mengajak kepada masyarakat untuk membeli produk mereka," kata Jazilul Fawaid.

Ditanya Keinginan Maju Capres 2024, Moeldoko: Kalau Diorbitkan Alhamdulillah
Indonesia
Ditanya Keinginan Maju Capres 2024, Moeldoko: Kalau Diorbitkan Alhamdulillah

"Kalau urusan 2024, pernah kah saya bicara tentang [Pilpres] 2024? Tidak pernah, kalau yang diorbitkan di sana, ya alhamdulillah," kata Moeldoko

Rayakan Natal, Umat Kristiani Diminta Tak Datang dan Adakan Open House
Indonesia
Rayakan Natal, Umat Kristiani Diminta Tak Datang dan Adakan Open House

PGI mengimbau jemaat atau umat Kristen menghindari penyelenggaraan open house atau gelar griya ketika merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19

Pelni tidak Jual Tiket Mudik
Indonesia
Pelni tidak Jual Tiket Mudik

Hal itu berkaitan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait larangan mudik menggunakan moda transportasi laut.

Kemenhub Buka Rute Pelayaran Banyuwangi - Lombok
Indonesia
Kemenhub Buka Rute Pelayaran Banyuwangi - Lombok

Rute pelayaran anyar ini, diharapkan efektif mengurangi kepadatan lalu lintas, mengingat para wisatawan atau masyarakat tidak perlu menggunakan jalur darat.

Singkronkan Data Excel dan Sirekap, KPU Surabaya Tunda Penetapan Hasil Suara Pilkada
Indonesia
Singkronkan Data Excel dan Sirekap, KPU Surabaya Tunda Penetapan Hasil Suara Pilkada

Penundaan penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada Surabaya tidak melanggar aturan karena berdasarkan PKPU 5 Tahun 2020 yang mengatur jadwal rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota dilakukan mulai 13 hingga 17 Desember 2020.

Dua Wilayah Jakarta Diprakirakan Cerah berawan Hari Ini
Indonesia
Dua Wilayah Jakarta Diprakirakan Cerah berawan Hari Ini

Untuk wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, pada siang hari diperkirakan cerah berawan