Polemik Bendera Bintang Kejora, JK: Ubahlah Dikit Sejumlah elemen mahasiswa Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam aksi depan Istana Merdeka (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bendera berlambang bintang kejora semestinya diubah dengan simbol yang menunjukkan persatuan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu untuk dapat dijadikan sebagai lambang daerah Papua.

"Ubahlah. Ubah sedikit saja, walaupun mungkin nuansanya tidak jauh. Bukan lambang yang selama ini dipakai oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka). Bikin katakanlah ada burung Cenderawasih, toh lambang persatuan saja itu, lambang daerah sebenarnya," ujar Wapres Jusuf Kalla, Rabu (4/8).

Baca Juga

Tersangka Makar Pengibaran Bendera Bintang Kejora Bertambah Jadi Delapan Orang

Layaknya Aceh, ada kesepakatan antara masyarakat setempat untuk mengubah bendera mereka sehingga tidak sama dengan bendera kelompok separatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pada 2013, Pemerintah Aceh dan DPRA sempat ingin menggunakan bendera GAM sebagai lambang daerah tersebut dan diatur dalam qanun atau peraturan daerah. Namun, qanun tersebut dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena melanggar undang-undang dan peraturan.

Mahasiwa Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Foto: MP/Kanu

"Aceh itu dulu berupa qanun, tapi tidak disetujui oleh Pusat. Jadi di Aceh juga tidak (pakai bendera GAM). Semua daerah kan ada lambangnya, DKI juga ada lambangnya, Sulawesi Selatan ada lambang daerahnya juga," ucap dia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2017, setiap daerah boleh memiliki bendera sendiri untuk menunjukkan simbol kultural bagi masyarakat setempat yang mencerminkan kekhasan daerah dalam NKRI.

Baca Juga

Kapolri Perintahkan Kapolda Papua dan Papua Barat Larang Warga Demonstrasi

Lambang daerah, sebagaimana dikutip Antara, bukanlah merupakan simbol kedaulatan daerah dan tidak boleh mempunyai persamaan dengan desain bendera organisasi terlarang atau gerakan separatis dalam NKRI.

"Bendera juga suatu lambang, dan ada aturannya di PP 77 Tahun 2007, itu mengapa HTI dilarang, kelompok-kelompok separatis dilarang apakah itu OPM, GAM, PKI dan lain-lain," tutup JK. (*)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH