Polda Metro Tunggu Keputusan Korlantas Soal Usulan Pelat Pakai Nama Orang

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 11 Juli 2023
Polda Metro Tunggu Keputusan Korlantas Soal Usulan Pelat Pakai Nama Orang

Ilustrasi pelat nomor. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana adanya penggunaan pelat kendaraan memakai nama orang kini mengemuka. Polda Metro Jaya belum berbicara banyak terkait dengan usulan dari Kakorlantas Polri Irjen Firman Santhyabudi itu.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan pihaknya belum menerima petunjuk perihal usulan dari Korlantas Polri.

Baca Juga:

Ini Alasan Korlantas Ubah Pelat Khusus dan Rahasia Jadi Berawalan Huruf Z

“Itu Korlantas, kami belum ada petunjuk," kata dia di Jakarta, Selasa (11/7).

Latif menyebutkan, penggunaan pelat nomor kendaraan bermotor menggunakan nama orang masih sebatas usulan atau wacana.

“Itu kebijakan seluruh masyarakat (dari) Korlantas, jadi jika ada informasi gitu, Korlantas akan bisa menjelaskan,” kata Latif.

Sehingga untuk lebih lanjutnya, Latif masih menunggu arahan dari Korlantas Polri.

“Jadi menunggu petunjuk Korlantas,” imbuhnya.

Baca Juga:

Korlantas Polri Uji Coba Penggunaan RFID pada Pelat Khusus dan Rahasia

Sekedar informasi, Polisi mengusulkan pelat nomor kendaraan bisa menggunakan susunan huruf bertuliskan nama seseorang. Dalam usulan itu dicontohkan yang berminat diminta membayar Rp 500 juta.

Polisi tengah menertibkan peredaran pelat nomor khusus dan rahasia. Peredarannya bakal lebih ketat sehingga tidak sembarang orang bisa memilikinya lagi. Pelat nomor khusus bakal digunakan oleh pejabat eselon 1, eselon 2, TNI, dan Polri.

Sementara pelat nomor rahasia digunakan bagi yang memang membutuhkan kerahasiaan dalam menjalankan tugas. Di samping itu, ada juga usulan pelat nomor dengan susunan nama sendiri. Usulan pelat nomor dengan susunan nama sendiri itu tentu tidak murah.

Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi menjelaskan dengan pengenaan biaya tinggi pada pembuatan pelat nomor dapat menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).(Knu)

Baca Juga:

Pelat Nomor Khusus RF Resmi Dihapus Mulai Oktober 2023

#Pajak Kendaraan Bermotor #Polda Metro Jaya #Korlantas #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Update Demo Hari Ini: Daftar Jalan yang Ditutup dan Lokasi Kantong Parkir
Cari info demo Jakarta hari ini 10 November 2026 di Gedung DPR/MPR RI? Cek titik jalan rawan macet, pengalihan rekayasa lalu lintas, dan rute alternatif di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Update Demo Hari Ini: Daftar Jalan yang Ditutup dan Lokasi Kantong Parkir
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan