Polda Metro Terbitkan DPO Buron Kasus Dugaan Penipuan Belasan Miliar Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/kalhh)

MerahPutih.com - Polisi menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap AW atas dugaan terlibat kasus penipuan belasan miliar.

Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dwiasih Wiyatputera mengatakan, AW diduga terlibat penipuan sebesar Rp11 miliar dengan memalsukan keterangan dalam akte notaris.

"Iya betul atas nama tersangka AW sudah kami terbitkan surat DPO," katanya kepada wartawan, Sabtu, (24/10).

Baca Juga:

Libur Panjang Polda Metro Jaya Bikin 16 Titik Pos Pengamanan

Ia menjelaskan, AW ditetapkan tersangka berdasarkan hasil penyidikan serta berdasarkan alat bukti yang dianggap cukup. Dimana AW disangka melanggar pasal 378 KUHP.

“Berdasarkan alat bukti yang cukup dengan pasal 378 KUHP dan atau 266 KUHP yaitu dugaan perbuatan pemalsuan dan atau penipuan dengan ancaman pidana selama 7 tahun," paparnya.

Polda Metro Jaya juga sudah melakukan usaha berupa tindakan pemanggilan sebanyak dua kali penangkapan dan penggeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun tersangka tidak berhasil ditemukan.

Kasus ini dimulai pada Oktober 2016, di mana AW mengaku memiliki sejumlah aset tanah di Teluk Naga, Tangerang, Banten.

Tanah dan lahan seluas 530.709 meter persegi itu kemudian dijual kepada pelapor.

Ia juga memberikan surat kuasa kepada tersangka S.

Setelah kesepakatan terjadi, proses jual beli tanah pun dimulai melalui notaris.

Mapolda Metro Jaya (Foto: antaranews)
Mapolda Metro Jaya (Foto: antaranews)

Pada Desember 2016, tersangka melarang notaris pilihannya untuk memberikan dokumen tanah yang akan dijual sebelum pembeli penjelasan bukti-bukti kepemilikan tanah dan pembuatan PPJB di kantor notaris pilihan AW.

Kesepakatan pun dilakukan bahwa pembeli akan membayarkan lebih dulu 30 persen dari total transaksi, yaitu Rp11.940.952.500, apabila Nomor Identifikasi Bidang (NIB) sudah keluar dari BPN.

Saat itu yang bertugas untuk mengurus Nomor Identifikasi Bidang (NIB) terhadap tanah yang akan dijual adalah TSK S.

Nomor NIB itu sendiri kemudian diakui ada dan sudah tercatat oleh TSK S pada 14 Februari 2017.

Kemudian pada 27 Februari 2017, notaris membuatkan draft Akta Pengikat Jual Beli nomor 52 tertanggal 27 Februari 2017.

Di dalam draf tersebut tertulis dan tertuang nomor NIB atas nama AA.

Penandatanganan perjanjian pun dilakukan. Saat itu pembeli membayarkan DP (down payment) sebesar 30 persen dari total transaksi yaitu 11 miliar.

Setelah pembayaran, pada 6 April 2017, pembeli yaitu pelapor meminta notaris untuk melakukan pengecekan terhadap 22 bidang tanah yang dibeli ke kantor BPN Kabupaten Tangerang.

Saat itu diketahui fakta dari BPN bahwa bidang tanah yang dibeli oleh HL tidak terdaftar di kantor BPN (tidak dapat diidentifikasikan).

Baca Juga:

Kapolda Metro Minta Warga Tak Liburan di Akhir Bulan Ini

Faktanya NIB yang terdaftar pada kantor pertanahan kabupaten Tangerang masih di bawah 30.000 tidak sesuai dengan NIB nomor 80.000 sampai dengan 84.000 sesuai fakta diberikan berupa fotokopi dokumen oleh AA.

Selain itu, penyidik juga telah menahan satu orang tersangka dalam kasus ini yakni AA, tersangka yang diberi kuasa.

Lalu pembeli karena merasa telah ditipu dan dirugikan melaporkan ke Polda metro jaya dengan LP 6459/XI/2018/PMJ/Ditreskrimum tanggal 26 November 2018.

Penyidik juga telah menahan satu orang tersangka dalam kasus ini yakni S dan tersangka yang diberi kuasa oleh AW.

Saat ini AA telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. (*)

Baca Juga:

Polda Metro Bekuk Penghasut dalam Demo Rusuh UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Papua Pilih Lockdown Akibat COVID-19, Begini Penjelasan Kemendagri
Indonesia
Papua Pilih Lockdown Akibat COVID-19, Begini Penjelasan Kemendagri

Sebagaimana diketahui, penetapan karantina wilayah (lockdown) dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Catat Rekor Baru, Kasus Harian COVID-19 di Indonesia Tembus 4.168 Orang
Indonesia
Catat Rekor Baru, Kasus Harian COVID-19 di Indonesia Tembus 4.168 Orang

Dengan tambahan tersebut, total jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 240.687 kasus

KPK Sita Rp3,7 Miliar dari Penyidikan Kasus Korupsi DPRD Sumut
Indonesia
KPK Sita Rp3,7 Miliar dari Penyidikan Kasus Korupsi DPRD Sumut

KPK hari ini baru saja menahan mantan Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) 2009-2014 Nurhasanah

MAKI Bakal Serahkan Bukti Keterlibatan Instansi dalam Kasus Djoko Tjandra ke DPR
Indonesia
MAKI Bakal Serahkan Bukti Keterlibatan Instansi dalam Kasus Djoko Tjandra ke DPR

Ia pun berharap informasi tersebut dibuka Komisi III

 Kemenag: Ramadan di Rumah Tak Mengurangi Kualitas Ibadah
Indonesia
Kemenag: Ramadan di Rumah Tak Mengurangi Kualitas Ibadah

Jangan sampai kita menjemput bahaya, kita berkerumun di suatu tempat, termasuk di tempat-tempat ibadah. Itu sangat berpotensi untuk kita membahayakan diri kita dan juga orang lain

Petugas Pemakaman COVID-19 Dapat Layanan SIM Gratis
Indonesia
Petugas Pemakaman COVID-19 Dapat Layanan SIM Gratis

Petugas pemakaman jenazah COVID-19 yang bertugas di wilayah DKI Jakarta mendapatkan prioritas permohonan SIM A dan C baru maupun perpanjangan masa berlaku.

 Praktisi Hukum Sarankan Presiden Jokowi Segera Buka Nama-Nama Dewan Pengawas KPK
Indonesia
Praktisi Hukum Sarankan Presiden Jokowi Segera Buka Nama-Nama Dewan Pengawas KPK

"Ini nama-nama harus kita ketahui siapa saja. Karena posisi dewan pengawas sangat penting. Kalau kita tak tau siapa Dewan Pengawasnya maka dikhawatirkan presiden tak terbuka soal upaya memberantas korupsi," kata Petrus

Tak Patuhi Larangan Pemkot Solo, Orang Tua Tetap Nekat Ajak Anaknya ke Pasar
Indonesia
Tak Patuhi Larangan Pemkot Solo, Orang Tua Tetap Nekat Ajak Anaknya ke Pasar

"Saya sarankan Pemkot Solo agar melakukan sosialisasi dulu pada masyarakat sebelum memberlakukan Perwali di lapangan," tutup dia.

RAPBD Pasti Molor, Anies dan Ketua DPRD Menghadap Tito
Indonesia
RAPBD Pasti Molor, Anies dan Ketua DPRD Menghadap Tito

Sebab, kata Prasetyo, DPRD dan Pemprov DKI telah menyepakati penyelesaian RAPBD 2020 pada 11 Desember 2019

Demokrat Minta Jokowi Tanggung Biaya Kepulangan WNI Jemaah Tabligh di Luar Negeri
Indonesia
Demokrat Minta Jokowi Tanggung Biaya Kepulangan WNI Jemaah Tabligh di Luar Negeri

Tiga kluster itu adalah WNI di Malaysia, ABK dan Jamaah Tabligh