Polda Metro tak Terbitkan Surat Izin Demo Buruh dan Mahasiswa Besok Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana melakukan inspeksi mendadak ke Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat (MP/Kanugraha)

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya menegaskan pihaknya tak menerbitkan surat izin unjuk rasa yang rencananya digelar elemen buruh dan mahasiswa, Selasa (20/10).

"Selama masih dalam situasi bahaya COVID-19, kita tidak akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP)," ucap Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana di Markas Polda Metro Jaya, Senin (19/10).

Untuk itu, pihaknya berharap niat untuk melakukan unjuk rasa kiranya bisa diurungkan karena situasi pandemi COVID-19 ini. Menurut Nana, lebih baik menunjuk perwakilan untuk bermediasi dengan pihak terkait.

Baca Juga

Kapolda Metro Minta Buruh dan Mahasiswa Batalkan Demo UU Ciptaker Besok

Namun, Nana mengaku aparat keamanan tetap siap mengawal jikalau massa kekeh melakukan unjuk rasa. Mereka diminta bisa menyampaikan aspirasi dengan damai.

"Kalau memang bertemu dengan siapa kami mediasi, cukup perwakilan saja. Ini situasi masih pandemi, ini sangat berbahaya, karena ada dua kemungkinan pertama sembuh, kedua lewat," ungkap Nana.

"Kami dari Polda Metro Jaya selama ini dibackup Mabes Polri bersama TNI siap mengerahkan anggota untuk mengamankan demo, itu kita harapkan demo damai, pedemo mengikuti aturan demo," ucapnya.

Nana menambahkan, para pelajar diharap tidak ikut-ikutan kembali dalam aksi besok seperti dalam aksi 8 dan 13 Oktober 2020 lalu. Untuk itu, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Koordinasi itu untuk mengimbau dan mencegah adanya pelajar kembali ikut ke lokasi demontrasi.

Baca Juga

Antisipasi Demo Rusuh, Polisi Bakal Sebar Spanduk di Pemukiman

"Untuk kepala sekolah (kepsek) dan guru agar melakukan pengawasan supaya pelajar ini tidak ikut demo. Karena, mereka (pelajar) ini lah yang aktif dan membuat anarkisme," ujar Nana. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terduga Teroris di Sukoharjo Tewas, Kuasa Hukum Keluarga Pertanyakan Penyebab Kematian
Indonesia
Terduga Teroris di Sukoharjo Tewas, Kuasa Hukum Keluarga Pertanyakan Penyebab Kematian

Ikhsan dilabarkan meninggal dunia karena luka tembak saat ditangkap pada Jumat (10/7).

Sejumlah Petinggi Partai Temui Gibran Berhubungan dengan Restu Jokowi
Indonesia
Sejumlah Petinggi Partai Temui Gibran Berhubungan dengan Restu Jokowi

Sejumlah tokoh politik mendekati Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Pelanggar Lalu Lintas di Jakarta Mayoritas Nyelonong di Jalur Busway dan Lawan Arah
Indonesia
Pelanggar Lalu Lintas di Jakarta Mayoritas Nyelonong di Jalur Busway dan Lawan Arah

Jumlah pelanggar jenis ini terdiri dari kendaraan roda empat dan dua.

Aksi Brutal KKB Papua, Tembak Mati Lagi Seorang Guru
Indonesia
Aksi Brutal KKB Papua, Tembak Mati Lagi Seorang Guru

Mereka menembak mati seorang guru SMPN 1 Julukoma yang merupakan pendatang dari Toraja di rumahnya sendiri.

Tutup Pelintasan Sebidang, PT KAI Imbau Warga Tidak Buat Jalur Lintas Ilegal
Indonesia
Tutup Pelintasan Sebidang, PT KAI Imbau Warga Tidak Buat Jalur Lintas Ilegal

PT KAI Daop 1 Jakarta menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur KA agar tidak membuat perlintasan secara ilegal.

Ratusan Pelanggar PSBB Total Mayoritas Tak Patuhi Jumlah Penumpang di Mobil
Indonesia
Ratusan Pelanggar PSBB Total Mayoritas Tak Patuhi Jumlah Penumpang di Mobil

Penindakan itu dilakukan di delapan titik cek poin

Kejagung Dalami Keterkaitan Kerja Sama Tan Kian dengan Benny Tjokro di Kasus Asabri
Indonesia
Kejagung Dalami Keterkaitan Kerja Sama Tan Kian dengan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Febrie mengatakan dalam dua kali pemeriksaan terhadap Tan Kian, penyidik masih menelusuri terkait kerja sama dengan Benny Tjokro tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencari alat bukti perbuatan melawan hukum Tan Kian di kasus Asabri.

PDIP Surabaya Bicara Tawaran Risma Jadi Mensos Baru Kabinet Jokowi
Indonesia
PDIP Surabaya Bicara Tawaran Risma Jadi Mensos Baru Kabinet Jokowi

Risma sendiri menegaskan semuanya tergantung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Fraksi Golkar Nilai Rem Darurat Anis Bukan Langkah Tepat
Indonesia
Fraksi Golkar Nilai Rem Darurat Anis Bukan Langkah Tepat

Keputusan Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat dan kembali ke masa PSBB total bukan langkah tepat menekan laju kasus corona di ibu kota.

Wagub DKI Minta Warga tak Bandingkan Program Naturalisasi dan Normalisasi Sungai
Indonesia
Wagub DKI Minta Warga tak Bandingkan Program Naturalisasi dan Normalisasi Sungai

Politikus Gerindra ini menilai, kedua program tersebut bisa diterapkan pemerintah untuk menangulangi banjir di Jakarta.