Polda Metro Siagakan 3.598 Personel Amankan Demo Cipta Kerja di Gedung DPR RI


Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (23/2/2023). ANTARA/Walda
MerahPutih.com - Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 3.598 personel untuk melakukan pengamanan demo terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa siang.
"Total ada 3.598 personel yang terdiri dari 2.473 Satgasda, 345 personel Reserse dan 861 bantuan Mabes Polri, TNI dan Pemda," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Baca Juga:
Penjagaan itu akan dilakukan di sekeliling gedung DPR RI dan wilayah sekitar yang dianggap vital untuk diawasi.
Kegiatan tersebut diperkirakan akan didatangi oleh ribuan massa yang terdiri dari berbagai elemen, salah satunya buruh.
Trunoyudo mengimbau seluruh massa agar menggelar demo secara kondusif dan tidak membawa senjata api maupun tajam.
Dia juga berharap tidak ada kelompok anarkis yang menyusup ke dalam massa demi menghindari potensi kerusuhan.
Baca Juga:
Sebelumnya, beredar pula sebaran undangan atas nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) melalui pesan WhatsApp yang mengajak awak media untuk meliput peristiwa tersebut.
"Kami dari gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia yang terdiri dari ratusan organisasi buruh, petani, mahasiswa, perempuan dan rakyat akan melakukan aksi pendudukan Gedung DPR RI hingga Pemerintah mencabut Perppu Cipta Kerja," isi pesan undangan tersebut.
Aksi direncanakan mulai 11.00 WIB dan hanya digelar di satu titik lokasi yakni depan gedung DPR Senayan. (*)
Baca Juga:
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil

DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses

Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian

DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan

Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal

Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang

Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran

Polisi Lacak Pelaku Teror Bom 3 Sekolah Internasional, Lokasinya di Luar Negeri

TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol

Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
