Polda Metro Ngotot Berhak Tangkapi Kerumunan Meski DKI Belum Resmi PSBB Aparat gabungan TNI dan Polisi menggelar patroli untuk mencegah penularan virus corona (COVID-19) di kawasan Jakarta. (Foto: MP/Kanugrahan)

Merahputih.com - Meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menetapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bukan berarti polisi tidak dapat menindak warga yang nekat berkerumun di tengah wabah virus corona atau COVID-19.

"Tidak (Perlu menunggu status PSBB untuk menindak warga yang berkerumun), kan sebelum PSBB kita sudah jalan (patroli untuk membubarkan warga yang berkerumun)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi wartawan, Senin (6/4).

Baca Juga:

Pemprov DKI: Kebijakan Kerja di Rumah Pengaruhi Kualitas Udara di Jakarta

Yusri kembali menjelaskan kalau polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP.

Pasal tersebut sebagai dasar hukum guna menindak warga yang mengabaikan imbauan polisi dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini.

Aparat gabungan TNI dan Polisi menggelar patroli untuk mencegah penularan virus corona (COVID-19) di kawasan Jakarta. (Foto: MP/Kanugrahan)
Aparat gabungan TNI dan Polisi menggelar patroli untuk mencegah penularan virus corona (COVID-19) di kawasan Jakarta. (Foto: MP/Kanugrahan)

Namun, kata Yusri, sekali lagi polisi tetap mengedepankan upaya persuasif sebelum mengambil tindakan tegas membubarkan warga yang berkerumun.

"Tapi, jika tiga kali mengindahkan, kita kenakan pasal itu. Dasar (penindakan) bagi yang mengindahkan (imbauan polisi) adalah pasal KUHP dan UU Karantina Kesehatan," kata Yusri.

Sebelumnya, LBH Jakarta melontarkan kritik tindakan Kepolisian Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan terhadap 18 warga yang diduga tidak mematuhi himbauan kepolisian dan dianggap melanggar pembatasan berskala besar dengan merujuk pada pasal 93 UU No.6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan/atau Pasal 218 KUHP pada Jumat Malam (2/4).

Baca Juga:

Partai Demokrat Desak Ketua DPRD Bahas APBD Perubahan untuk Tangani COVID-19

Penangkapan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak berdasar hukum, mengingat penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai hari ini belum berlaku, oleh karenanya Kepolisian belum memiliki kewenangan menerapkan sanksi pidana dengan merujuk ketentuan Pasal 93 tersebut.

Sedangkan, penerapan Pasal 218 KUHP harus merujuk kepada orang yang berkerumun untuk tujuan mengacau (volksoploop) jadi bukan orang berkerumun yang tentram dan damai. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Hasil Riset LSI Denny JA Ungkap Kehidupan Bakal Normal Sebelum Vaksin Corona Ditemukan
Indonesia
Hasil Riset LSI Denny JA Ungkap Kehidupan Bakal Normal Sebelum Vaksin Corona Ditemukan

"Di era itu, yang terpapar virus corona tentu tetap ada. Namun jumlah kasus baru terpapar grafiknya menurun signifikan. Puncak pandemik sudah dilewati,” tulis Denny JA

Prajurit TNI dan Polri Dituntut Mampu Bersaing di Tingkat Global
Indonesia
Prajurit TNI dan Polri Dituntut Mampu Bersaing di Tingkat Global

"Presiden Jokowi sudah mengingatkan kita, di tengah persaingan global, siapa yang cepat membaca peluang, pasti bisa maju," kata Hadi

Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Penyidikan, Bakal Ada Tersangka Baru?
Indonesia
Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Penyidikan, Bakal Ada Tersangka Baru?

Argo belum menyebut pihak mana yang terlibat dalam kasus ini

Beberapa Kementerian Dianggap Belum Konsisten Tanggulangi COVID-19
Indonesia
Beberapa Kementerian Dianggap Belum Konsisten Tanggulangi COVID-19

Boni mengaku banyak menteri yang bekerja tanpa ukuran efektivitas dan efisiensi yang jelas dalam penanganan COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA] Pabrik ESEMKA Tutup Gegara Seluruh Karyawan Positif COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Pabrik ESEMKA Tutup Gegara Seluruh Karyawan Positif COVID-19

“Kami denger ktanya smua karyawan pabrik ESEMKA kena CORONA mkanya pabrik di liburkan,"

Tim Advokasi Novel Minta Tolong Jokowi Buka Tabir Sandiwara Tuntutan 1 Tahun Bui
Indonesia
Tim Advokasi Novel Minta Tolong Jokowi Buka Tabir Sandiwara Tuntutan 1 Tahun Bui

"Presiden Joko Widodo mesti membuka tabir sandiwara hukum ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta Independen," kata Tim Advokasi

Pemprov DKI Geram Kemenperin Terus Beri Izin Operasi Perusahaan yang Tak Dikecualikan
Indonesia
Pemprov DKI Geram Kemenperin Terus Beri Izin Operasi Perusahaan yang Tak Dikecualikan

Penambahan ini terus terjadi karena pengajuan perizinan yang mudah

BNPB Petakan 295 Patahan Rawan Pergeseran
Indonesia
BNPB Petakan 295 Patahan Rawan Pergeseran

BMKG telah memetakan sebanyak 295 patahan yang berpotensi terjadi pergeseran dari Sumatera hingga Papua.

Antisipasi Kemacetan, Pengelola Tambah Gardu Masuk dan Keluar Tol
Indonesia
Antisipasi Kemacetan, Pengelola Tambah Gardu Masuk dan Keluar Tol

Jasa Marga menyiapkan petugas siaga 24 jam untuk pekerjaan pemeliharaan rutin standar pelayanan minimal (SPM),

 RSUD dr Moewardi Sediakan Ruang Karantina, Dokter Bantah Ada Pasien Suspect Virus Corona
Indonesia
RSUD dr Moewardi Sediakan Ruang Karantina, Dokter Bantah Ada Pasien Suspect Virus Corona

"Tidak ada pasien suspect virua corona yang dirawat RSUD dr Moewardi," ujar Harsini kepada kepada awak media termasuk merahputih.com di Solo, Senin (27/1)