Polda Metro Jaya Tunda Mediasi Haris Azhar dengan Luhut Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/far)

MerahPutih.com - Penyidik Polda Metro Jaya mendadak menunda rencana mediasi antara Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dimediasi dengan Menko Marves Luhut Panjaitan.

"Jadi kami memenuhi undangan dari penyidik Siber Polda Metro Jaya, sudah ketemu dengan penyidik dan ternyata acara hari ini ditunda oleh penyidik, ditunda untuk waktu yang belum ditentukan," ujar pengacara Haris, Pieter Ell kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (21/10).

Baca Juga

Bakal Dipertemukan dengan Luhut, Haris Azhar Irit Bicara

Ia menyebut, penundaan merupakan permintaan dari penyidik. "Alasannya kedinasan. Penyidik yang akan menentukan (waktu mediasi)," sambungnya.

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan mediasi terhadap Luhut selaku pelapor dan Haris-Azhar sebagai terlapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.

Adapun kasus tersebut dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada 22 September 2021 lalu. Laporan tercacat dalam nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021.

Direktur eksekutif Lokataru, Haris Azhar (MP/Kanugraha)
Direktur eksekutif Lokataru, Haris Azhar (MP/Kanugraha)

Luhut sebelumnya telah menjalani pemeriksaan selaku pelapor pada 27 September 2021 dan dicecar 21 pertanyaan oleh penyidik.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut membantah tuduhan dari Haris dan Fatia yang menyebut dirinya memiliki terlibat bisnis tambang emas di Papua.

"Saya tidak sama sekali ada bisnis di Papua, sama sekali tidak ada. Apalagi dibilang untuk pertambangan-pertambangan itu kan berarti jamak. Itu saya enggak ada," kata Luhut. (Knu)

Baca Juga

Haris Azhar dan Fatia 'KontraS' akan Lakukan Mediasi dengan Luhut Panjaitan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Walubi Sebut Indonesia Kekurangan 7.927 Guru Agama Buddha
Indonesia
Walubi Sebut Indonesia Kekurangan 7.927 Guru Agama Buddha

"Kami memberikan sejumlah catatan khususnya faktor penghambat bagi umat Buddha antara lain belum terpenuhinya amanat UU 20/2003 Pasal 12 Ayat 1A karena di Indonesia saat ini masih kekurangan 7.927 guru agama Buddha," ungkapnya.

Walau tak Masuk Proglenas, DPR Tetap Dukung Usul Revisi UU ITE
Indonesia
Walau tak Masuk Proglenas, DPR Tetap Dukung Usul Revisi UU ITE

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menyatakan, seluruh anggota parlemen tetap mendukung usulan agar dilaksanakan revisi terhadap UU No 11 Tahun 2008 tersebut.

TNI AL Kerahkan 7 Kapal Cari Sriwijaya Air
Indonesia
TNI AL Kerahkan 7 Kapal Cari Sriwijaya Air

TNI AL juga menyiapkan Heli Nbell 412 EP HU 4205 di KRI Bontang yang posisinya bersandar dermaga JICT Jakarta, armada ini juga siap dukung Operasi SAR.

Pemprov DKI Didesak Benahi Perlengkapan Damkar DKI
Indonesia
Pemprov DKI Didesak Benahi Perlengkapan Damkar DKI

kinerja dan peralatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) perlu dievaluasi. Meski banyak peralatan canggih, tapi belum cukup memadai untuk menjangkau lokasi padat penduduk.

Subsidi Yang Digelontorkan Pemerintah Membengkak
Indonesia
Subsidi Yang Digelontorkan Pemerintah Membengkak

Realisasi subsidi non energi tercatat lebih tinggi, didukung oleh percepatan pelaksanaan terutama untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yakni subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan subsidi upah.

BREAKING NEWS: LRT Tubrukan di Munjul, Jakarta Timur
Indonesia
BREAKING NEWS: LRT Tubrukan di Munjul, Jakarta Timur

Belum diketahui secara pasti penyebab kejadian tersebut

Mulai Sabtu Besok, Jalan TB Simatupang dan Antasari Ditutup
Indonesia
Mulai Sabtu Besok, Jalan TB Simatupang dan Antasari Ditutup

Perluasan titik karena masih banyak warga yang mengakali pos penyekatan yang sudah ada.

Kapolri Perintahkan Jajarannya Awasi Penggunaan Anggaran COVID-19
Indonesia
Kapolri Perintahkan Jajarannya Awasi Penggunaan Anggaran COVID-19

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk melakukan pendampingan percepatan penyerapan anggaran penanggulangan Pandemi COVID-19. Termasuk hingga melakukan pengawalan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Pemprov DKI Upayakan Tuntutan Buruh UMP 2022 Naik
Indonesia
Pemprov DKI Upayakan Tuntutan Buruh UMP 2022 Naik

Pemprov DKI Jakarta masih mengupayakan mencari jalan tengah soal usulan kenaikan Upah Minimim Provinsi (UMP) DKI tahun 2022.

Jokowi Minta BMKG Keluarkan Peringatan Dini Lebih Cepat dan Akurat
Indonesia
Jokowi Minta BMKG Keluarkan Peringatan Dini Lebih Cepat dan Akurat

Presiden mendorong BMKG untuk terus memberikan layanan yang disertai inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru.