Polda Metro Jaya Perketat Perizinan Pelat Khusus Petugas Dirlantas Polda Metro Jaya menindak pengemudi kendaraan berpelat nomor "dewa" atau RFK yang melanggar aturan lalu lintas di sekitar Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/1). ANTARA/HO-Di

MerahPutih.com - 124 kendaraan dengan pelat nomor khusus dikenai sanksi tilang. Mereka ditilang usai melanggar aturan lalu lintas, mulai dari ganjil genap hingga penggunaan rotator dan sirine.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menerangkan pihaknya tidak akan mengistimewakan kendaraan dengan pelat dewa tersebut.

Baca Juga

Alasan Polda Metro Jemput Haris Azhar dan Fatia KontraS

Bahkan, untuk mengantisipasi tindak pelanggaran yang dilakukan kendaraan dengan pelat khusus atau berpelat 'sakti' Polisi akan memperketat permohonan pembuatan atau perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) khusus.

"Dalam rangka penertiban terhadap STNK khusus dan rahasia, mulai minggu ini kami sudah melakukan pengetatan terhadap permohonan STNK rahasia atau khusus baik permohonan baru atau perpanjangan," kata Sambodo kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (19/1).

Sambodo menyampaikan sejumlah syarat yang harus dipenuhi jika ingin membuat baru atau memperpanjang pelat nomor kendaraan khusus atau dewa.

Pertama, dengan adanya surat permohonan dari masing-masing instansi terkait. Jika dari instansi pemerintahan maka harus mendapat surat permohonan dari tingkat Eselon 1, sedangkan instansi TNI-Polri harus mendapat persetujuan dari Kasatker (Kepala Satuan Kerja).

"Kemudian yang kedua harus mendapat rekomendasi, untuk di luar instansi Polri itu Intel, kalau di instansi Polri dapatnya dari Propam," sambungnya.

Baca Juga

Balap Motor Bikinan Polda Metro Jaya di Ancol Resmi Bergulir

Sementara syarat ketiga yaitu dengan melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB yang sah, serta nomor kendaraan diawali huruf B (wilayah hukum Polda Metro Jaya).

"Setelah itu nanti akan dilakukan cek fisik dan disertai dengan fotocopy kartu identitas atau KTA si pejabat pemohon pelat nomor khusus kendaraan tersebut," jelas Sambodo.

Jika nantinya para pemilik pelat nomor kendaraan khusus atau dewa ini kembali melakukan tindak pelanggaran lalu lintas, maka Polda Metro akan me-record sehingga perpanjangan pelat tidak akan bisa dilakukan.

"Ini tentu akan menjadi catatan kami, kalau kendaraan tersebut melanggar lebih dari sekali kita akan record dan bisa perpanjang STNK khusus tersebut," pungkas Sambodo. (Knu)

Baca Juga

'Street Race' Lanjut ke Serpong, Kapolda Metro Siap Fasilitasi 'Adik-Adik'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Marina Selandia Baru Dihajar Tsunami, Akses Komunikasi Tonga Mati Total
Indonesia
Marina Selandia Baru Dihajar Tsunami, Akses Komunikasi Tonga Mati Total

Gereja-gereja Tonga di Selandia Baru mengadakan doa bersama

Pungli Bansos COVID-19 Dinilai Bentuk Kejahatan Kemanusiaan
Indonesia
Pungli Bansos COVID-19 Dinilai Bentuk Kejahatan Kemanusiaan

"Saat ini adalah kondisi 'force majeur' sehingga oknum yang melakukan pungli atau mengambil hak warga terdampak ekonomi yang membutuhkan bantuan, adalah tindakan kejahatan kemanusiaan," ujarnya

Cak Imin Klaim Wacana Penundaan Pemilu Bukan Ide Luhut
Indonesia
Cak Imin Klaim Wacana Penundaan Pemilu Bukan Ide Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut sebagai pihak yang mendorong para ketua umum partai politik untuk menghembuskan wacana penundaan pemilu.

Digitalisasi Bikin Kinerja Bank Jabar dan Banten Moncer
Indonesia
Digitalisasi Bikin Kinerja Bank Jabar dan Banten Moncer

Tahun ini bank bjb meluncurkan beberapa layanan digital baru yang tumbuh dengan cepat, yakni penyaluran kredit secara online untuk UMKM hingga Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Rani Mauliani Resmi Gantikan M Taufik Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Rani Mauliani Resmi Gantikan M Taufik Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

Dalam rapur, Taufik sekaligus mengumumkan penggantinya yakni Rani Mauliani.

Sidang Suap AKP Robin Bakal Hadirkan Bupati Lampung Tengah
Indonesia
Sidang Suap AKP Robin Bakal Hadirkan Bupati Lampung Tengah

KPK juga mendatangkan Ketua DPRD Lampung Tengah Ahmad Junaedi.

Tuntutan Mati dalam Kasus Asabri, Kontras Sebut Hanya Basa-basi Belaka
Indonesia
Tuntutan Mati dalam Kasus Asabri, Kontras Sebut Hanya Basa-basi Belaka

JPU seharusnya mendukung langkah pemerintah yang sedang galak melakukan moratorium hukuman mati.

Ini Sejumlah Wilayah di Indonesia Masuk Musim Hujan
Indonesia
Ini Sejumlah Wilayah di Indonesia Masuk Musim Hujan

BMKG menyebutkan sebanyak 11,99 persen dari jumlah zona musim (ZOM) di wilayah Indonesia sudah memasuki musim penghujan.

Kuota Cuma 20 Persen, Unpad Hanya Terima 1.627 Calon Mahasiswa Jalur SNMPTN
Indonesia
Kuota Cuma 20 Persen, Unpad Hanya Terima 1.627 Calon Mahasiswa Jalur SNMPTN

PTN BH diperbolehkan memperbesar proporsi penerimaan di SBMPTN dan Jalur Mandiri, sehingga proporsi Unpad untuk SNMPTN sebesar 20 persen.

KPK Sebut Dodi Alex Noerdin Minta Jatah Rp 2,6 M dari 4 Proyek di Musi Banyuasin
Indonesia
KPK Sebut Dodi Alex Noerdin Minta Jatah Rp 2,6 M dari 4 Proyek di Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin akan mendapatkan fee Rp 2,6 miliar dari empat proyek infrastuktur di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin.