Polda Metro Jaya Minta Pemprov Kembali Terapkan Ganjil Genap Kendaraan melanggar aturan ganjil genap di kawasan jembatan layang Tomang, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Senin (10/8/2020). (ANTARA/Devi Nindy)

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan kembali kebijakan pembatasan kendaraan dengan metode plat nomor ganjil-genap, selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana menjelaskan, pemberlakuan kembali kebijakan ganjil genap agar kemacetan lalu lintas di Jakarta segera diatasi.

Apalagi, volume kendaraan terutama di ruas Sudirman-Thamrin, selama tidak ada kebijakan itu, mengalami peningkatan 115,1 persen.

Baca Juga:

Ganjil Genap Dipertimbangkan untuk Diaktifkan Kembali

"Kemudian kemacetan lalin dapat menyebabkan kelelahan dan emosi, sehingga mengganggu konsentrasi pengemudi pada saat mengemudi," ucapnya kepada wartawan, Kamis (3/6).

Rusdy menyampaikan, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan jika sistem ganjil genap kembali diterapkan. Salah satunya antisipasi peningkatan jumlah penumpang TransJakarta (TJ) yang berpotensi menimbulkan kerumunan 11-12 persen.

"Karenanya perlu ada kesiapan armada bus TJ dan angkutan umum lainnya untuk melayani penumpang dengan kepatuhan batas maksimal," ucapnya.

Kemudian, perlu juga ada tindakan hukum administratif yang dimaksimalkan pada pelanggar batas kapasitas penumpang untuk angkutan umum, dengan mengacu pada pasal 11 Pergub No 79/2020.

Ganjil genap di Jakarta. (Foto: Antara).
Ganjil genap di Jakarta. (Foto: Antara).

Selain itu, Rusdy juga mengungkapkan, pihaknya menyoroti pengurangan kapasitas kendaraan di beberapa ruas jalan ibu kota. Seperti karena adanya jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin sepanjang 11,9 km yang juga menimbulkan kemacetan.

"Karenanya, perlu ada pengaturan waktu operasional tempat kerja, pusat perbelanjaan dan kegiatan lainnya sehingga tidak menimbulkan kepadatan secara bersamaan," tuturnya.

Pengamat Tata Kota dan Lingkungan Nirwono Joga menilai, pelaksanaan PPKM Mikro harus dijalankan lebih ketat lagi.

Salah satunya dengan memberlakukan ganjil-genap. Namun yang perlu dipastikan lebih dulu ialah, status Kota Jakarta dari penyebaran virus COVID-19.

"Kalau memang Jakarta masih dalam kondisi pandemi, maka penekanan atau pelaksanaan PPKM harus lebih ketat lagi." ujar Nirwono.

Dia melanjutkan, konteks ganjil-genap ini diberlakukan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Sebab, pola kerja work from home yang digaungkan dinilai sudah tak efektif.

"Sudah ada beberapa kantor dalam catatan kami sudah mulai aktif 50 persen, bahkan sudah mulai menyentuh 75 dan 100 persen work from office-nya, artinya sudah ada peningkatan kerja," tutur dia.

"Ini kan tentu tidak selaras tentang semangat yang dibangun tentang work from home-nya, yang dioptimalkan 50 - 75 persen, misalnya," sambung dia.

Baca Juga:

Langgar Ganjil Genap Saat Libur Imlek, Ribuan Kendaraan di Bogor Ditindak

Di sisi lain, Dinas Perhubungan Jakarta juga mencatat kenaikan volume lalu lintas pada masa PPKM Mikro.

Niwono menilai, lantaran PPKM juga sudah mulai longgar sehingga banyak masyarakat yang berani untuk melakukan mobilitas.

"Sementara dalam catatan kami juga pusat keramaian seperti mal, pasar, wisata jauh dari angka yang ditargetkan 30 persen," jelas dia.

Namun, ganjil-genap dinilai tidak perlu untuk diterapkan jika tercapai beberapa indikator keberhasilan.

"Indikator kepadatan berkurang, lalu lintas lancar, kualitas udaranya cukup membaik, polusi udara menurun, dan kondisi stres berkurang," tutup pengajar di Universitas Trisakti ini. (Knu)

Baca Juga:

Ganjil Genap Diberlakukan, Kendaraan Masuk Bogor Berkurang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Tangerang Raya Diperpanjang, Berikut Aturannya
Indonesia
PPKM Tangerang Raya Diperpanjang, Berikut Aturannya

Pemprov Banten memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Tangerang Raya yang berlaku tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

[HOAKS atau FAKTA]: Tambal Ban Sekarang Harus Online, Dilarang Konvensional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tambal Ban Sekarang Harus Online, Dilarang Konvensional

Video yang berdurasi 7 detik itu memperlihatkan petugas satpol PP melakukan sosialisasi PPKM darurat di pinggir jalan raya.

Masjid Cipto Mulyo, Jejak Penyebaran Islam Era Pakubuwono X di Boyolali
Indonesia
Masjid Cipto Mulyo, Jejak Penyebaran Islam Era Pakubuwono X di Boyolali

Salah satu jejak peninggalan PB X berupa bangunan masjid kuno ditemukan di Desa Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Masjid tersebut diberi nama Masjid Cipto Mulyo.

Kapolda Metro Temui MUI, Minta Restu Tekan Penyebaran COVID di Jakarta
Indonesia
Kapolda Metro Temui MUI, Minta Restu Tekan Penyebaran COVID di Jakarta

Lebih-lebih kita berharap mudah-mudahan Jakarta ini, Allah angkat virus corona

Risma Jadi Pendulang Suara Bagi Eri-Armuji
Indonesia
Risma Jadi Pendulang Suara Bagi Eri-Armuji

Permasalahan yang akan dihadapi PDIP pada Pilkada Surabaya 2020 nanti adalah rasa kecewa dari unsur politik, khususnya yang tidak mendapat kesempatan seperti Wisnu Sakti Buana.

Nekat Terobos Perlintasan Kereta, Siap-siap Didenda Rp750 Ribu
Indonesia
Nekat Terobos Perlintasan Kereta, Siap-siap Didenda Rp750 Ribu

Pelanggaran tersebut saat ini akan diberlakukan denda sejumlah Rp750.000 yang sudah ditentukan dalam UU LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan).

KPK Benarkan Usut Perkara Korupsi di Papua
Indonesia
KPK Benarkan Usut Perkara Korupsi di Papua

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan akan membongkar sepuluh kasus korupsi di Papua

Revitalisasi TIM Tahap Dua, Jakpro Pindahkan 12 Ribu Koleksi Buku
Indonesia
Revitalisasi TIM Tahap Dua, Jakpro Pindahkan 12 Ribu Koleksi Buku

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan revitalisasi tahap kedua Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) Taman Ismail Marzuki (TIM).

Eks Sekretaris MA Nurhadi Diduga Pukul Petugas Rutan KPK
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Diduga Pukul Petugas Rutan KPK

Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman diduga melakukan pemukulan terhadap petugas rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK).

Izinkan Salat Tarawih di Masjid, Anies Minta Jemaah Taati Prokes
Indonesia
Izinkan Salat Tarawih di Masjid, Anies Minta Jemaah Taati Prokes

Anies pun meminta kepada seluruh pengurus masjid yang ada di ibu kota untuk disiplin protokol kesehatan. Khususnya, dalam mengutamakan pelayanan ibadah untuk kebutuhan warga sekitar rumah ibadah yang bersangkutan.