Polda Metro Jaya Minta Pemprov Kembali Terapkan Ganjil Genap Kendaraan melanggar aturan ganjil genap di kawasan jembatan layang Tomang, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Senin (10/8/2020). (ANTARA/Devi Nindy)

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan kembali kebijakan pembatasan kendaraan dengan metode plat nomor ganjil-genap, selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana menjelaskan, pemberlakuan kembali kebijakan ganjil genap agar kemacetan lalu lintas di Jakarta segera diatasi.

Apalagi, volume kendaraan terutama di ruas Sudirman-Thamrin, selama tidak ada kebijakan itu, mengalami peningkatan 115,1 persen.

Baca Juga:

Ganjil Genap Dipertimbangkan untuk Diaktifkan Kembali

"Kemudian kemacetan lalin dapat menyebabkan kelelahan dan emosi, sehingga mengganggu konsentrasi pengemudi pada saat mengemudi," ucapnya kepada wartawan, Kamis (3/6).

Rusdy menyampaikan, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan jika sistem ganjil genap kembali diterapkan. Salah satunya antisipasi peningkatan jumlah penumpang TransJakarta (TJ) yang berpotensi menimbulkan kerumunan 11-12 persen.

"Karenanya perlu ada kesiapan armada bus TJ dan angkutan umum lainnya untuk melayani penumpang dengan kepatuhan batas maksimal," ucapnya.

Kemudian, perlu juga ada tindakan hukum administratif yang dimaksimalkan pada pelanggar batas kapasitas penumpang untuk angkutan umum, dengan mengacu pada pasal 11 Pergub No 79/2020.

Ganjil genap di Jakarta. (Foto: Antara).
Ganjil genap di Jakarta. (Foto: Antara).

Selain itu, Rusdy juga mengungkapkan, pihaknya menyoroti pengurangan kapasitas kendaraan di beberapa ruas jalan ibu kota. Seperti karena adanya jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin sepanjang 11,9 km yang juga menimbulkan kemacetan.

"Karenanya, perlu ada pengaturan waktu operasional tempat kerja, pusat perbelanjaan dan kegiatan lainnya sehingga tidak menimbulkan kepadatan secara bersamaan," tuturnya.

Pengamat Tata Kota dan Lingkungan Nirwono Joga menilai, pelaksanaan PPKM Mikro harus dijalankan lebih ketat lagi.

Salah satunya dengan memberlakukan ganjil-genap. Namun yang perlu dipastikan lebih dulu ialah, status Kota Jakarta dari penyebaran virus COVID-19.

"Kalau memang Jakarta masih dalam kondisi pandemi, maka penekanan atau pelaksanaan PPKM harus lebih ketat lagi." ujar Nirwono.

Dia melanjutkan, konteks ganjil-genap ini diberlakukan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Sebab, pola kerja work from home yang digaungkan dinilai sudah tak efektif.

"Sudah ada beberapa kantor dalam catatan kami sudah mulai aktif 50 persen, bahkan sudah mulai menyentuh 75 dan 100 persen work from office-nya, artinya sudah ada peningkatan kerja," tutur dia.

"Ini kan tentu tidak selaras tentang semangat yang dibangun tentang work from home-nya, yang dioptimalkan 50 - 75 persen, misalnya," sambung dia.

Baca Juga:

Langgar Ganjil Genap Saat Libur Imlek, Ribuan Kendaraan di Bogor Ditindak

Di sisi lain, Dinas Perhubungan Jakarta juga mencatat kenaikan volume lalu lintas pada masa PPKM Mikro.

Niwono menilai, lantaran PPKM juga sudah mulai longgar sehingga banyak masyarakat yang berani untuk melakukan mobilitas.

"Sementara dalam catatan kami juga pusat keramaian seperti mal, pasar, wisata jauh dari angka yang ditargetkan 30 persen," jelas dia.

Namun, ganjil-genap dinilai tidak perlu untuk diterapkan jika tercapai beberapa indikator keberhasilan.

"Indikator kepadatan berkurang, lalu lintas lancar, kualitas udaranya cukup membaik, polusi udara menurun, dan kondisi stres berkurang," tutup pengajar di Universitas Trisakti ini. (Knu)

Baca Juga:

Ganjil Genap Diberlakukan, Kendaraan Masuk Bogor Berkurang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tahun 2021, Pemerintah Lengkapi 140 Juta Dosis Vaksin COVID-19
Indonesia
Tahun 2021, Pemerintah Lengkapi 140 Juta Dosis Vaksin COVID-19

Pemerintah Indonesia kembali mendatangkan vaksin COVID-19 dalam bentuk bulk 10 juta dosis.

Pelaku Penyerangan Mabes Polri Tinggalkan Surat Wasiat
Indonesia
Pelaku Penyerangan Mabes Polri Tinggalkan Surat Wasiat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, Zakiah Aini membawa map kuning berisi amplop saat menyerang Mabes Polri.

Update COVID-19 Senin (8/2): Pasien Sembuh Makin Dekati Angka 1 Juta
Indonesia
Update COVID-19 Senin (8/2): Pasien Sembuh Makin Dekati Angka 1 Juta

Dalam 24 jam terakhir, ada 207 orang yang tutup usia

Pelonggaran PPKM, Mobilitas Tinggi Jangan Sampai Picu Penambahan Pasien COVID-19
Indonesia
Pelonggaran PPKM, Mobilitas Tinggi Jangan Sampai Picu Penambahan Pasien COVID-19

Mobilitas masyarakat mengalami peningkatan setelah adanya pelonggaran PPKM yang diterapkan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

Varian COVID-19 Inggris Menyebar ke 10 Provinsi Vietnam
Dunia
Varian COVID-19 Inggris Menyebar ke 10 Provinsi Vietnam

Wabah COVID-19 yang baru terdeteksi telah menginfeksi 276 orang di Vietnam.

Cerita Petugas Posko Oksigen Monas, Bekerja 24 Jam Non-Stop Layani RS
Indonesia
Cerita Petugas Posko Oksigen Monas, Bekerja 24 Jam Non-Stop Layani RS

Pemprov DKI Jakarta mendirikan posko oksigen di Monumen Nasional (Monas), sebagai lokasi penyaluran oksigen bagi rumah sakit swasta maupun negeri khusus COVID-19.

Perubahan Mintra Kerja DPR-Kementerian Tanda Perubahan Paradigma dan Logika
Indonesia
Perubahan Mintra Kerja DPR-Kementerian Tanda Perubahan Paradigma dan Logika

Kedepannya, di Komisi VII DPR tetap ada mitra kerja terkait ristek

Tiga Wilayah Jakarta Diprakirakan Hujan Petir
Indonesia
Tiga Wilayah Jakarta Diprakirakan Hujan Petir

BMKG mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan petir dan angin kencang itu pada siang dan sore hari.

Merapi Kembali Keluarkan 2 Kali Guguran Lava Pijar, Warga Klaten Beraktivitas Normal
Indonesia
Merapi Kembali Keluarkan 2 Kali Guguran Lava Pijar, Warga Klaten Beraktivitas Normal

"Aktivitas warga Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten tetap seperti biasa. Padahal, Merapi mulai sering mengeluarkan guguran lava pijar," ujar Kepala Desa Tegalmulyo, Kabupaten Klaten, Sutarno

Wagub DKI Tegaskan Trotoar Tak Boleh Dipakai Main Skateboard
Indonesia
Wagub DKI Tegaskan Trotoar Tak Boleh Dipakai Main Skateboard

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan, olahraga skateboard tidak boleh dimainkan di atas trotoar.