Polda Metro Jaya Minta Pemprov Kembali Terapkan Ganjil Genap Kendaraan melanggar aturan ganjil genap di kawasan jembatan layang Tomang, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Senin (10/8/2020). (ANTARA/Devi Nindy)

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan kembali kebijakan pembatasan kendaraan dengan metode plat nomor ganjil-genap, selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana menjelaskan, pemberlakuan kembali kebijakan ganjil genap agar kemacetan lalu lintas di Jakarta segera diatasi.

Apalagi, volume kendaraan terutama di ruas Sudirman-Thamrin, selama tidak ada kebijakan itu, mengalami peningkatan 115,1 persen.

Baca Juga:

Ganjil Genap Dipertimbangkan untuk Diaktifkan Kembali

"Kemudian kemacetan lalin dapat menyebabkan kelelahan dan emosi, sehingga mengganggu konsentrasi pengemudi pada saat mengemudi," ucapnya kepada wartawan, Kamis (3/6).

Rusdy menyampaikan, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan jika sistem ganjil genap kembali diterapkan. Salah satunya antisipasi peningkatan jumlah penumpang TransJakarta (TJ) yang berpotensi menimbulkan kerumunan 11-12 persen.

"Karenanya perlu ada kesiapan armada bus TJ dan angkutan umum lainnya untuk melayani penumpang dengan kepatuhan batas maksimal," ucapnya.

Kemudian, perlu juga ada tindakan hukum administratif yang dimaksimalkan pada pelanggar batas kapasitas penumpang untuk angkutan umum, dengan mengacu pada pasal 11 Pergub No 79/2020.

Ganjil genap di Jakarta. (Foto: Antara).
Ganjil genap di Jakarta. (Foto: Antara).

Selain itu, Rusdy juga mengungkapkan, pihaknya menyoroti pengurangan kapasitas kendaraan di beberapa ruas jalan ibu kota. Seperti karena adanya jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin sepanjang 11,9 km yang juga menimbulkan kemacetan.

"Karenanya, perlu ada pengaturan waktu operasional tempat kerja, pusat perbelanjaan dan kegiatan lainnya sehingga tidak menimbulkan kepadatan secara bersamaan," tuturnya.

Pengamat Tata Kota dan Lingkungan Nirwono Joga menilai, pelaksanaan PPKM Mikro harus dijalankan lebih ketat lagi.

Salah satunya dengan memberlakukan ganjil-genap. Namun yang perlu dipastikan lebih dulu ialah, status Kota Jakarta dari penyebaran virus COVID-19.

"Kalau memang Jakarta masih dalam kondisi pandemi, maka penekanan atau pelaksanaan PPKM harus lebih ketat lagi." ujar Nirwono.

Dia melanjutkan, konteks ganjil-genap ini diberlakukan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Sebab, pola kerja work from home yang digaungkan dinilai sudah tak efektif.

"Sudah ada beberapa kantor dalam catatan kami sudah mulai aktif 50 persen, bahkan sudah mulai menyentuh 75 dan 100 persen work from office-nya, artinya sudah ada peningkatan kerja," tutur dia.

"Ini kan tentu tidak selaras tentang semangat yang dibangun tentang work from home-nya, yang dioptimalkan 50 - 75 persen, misalnya," sambung dia.

Baca Juga:

Langgar Ganjil Genap Saat Libur Imlek, Ribuan Kendaraan di Bogor Ditindak

Di sisi lain, Dinas Perhubungan Jakarta juga mencatat kenaikan volume lalu lintas pada masa PPKM Mikro.

Niwono menilai, lantaran PPKM juga sudah mulai longgar sehingga banyak masyarakat yang berani untuk melakukan mobilitas.

"Sementara dalam catatan kami juga pusat keramaian seperti mal, pasar, wisata jauh dari angka yang ditargetkan 30 persen," jelas dia.

Namun, ganjil-genap dinilai tidak perlu untuk diterapkan jika tercapai beberapa indikator keberhasilan.

"Indikator kepadatan berkurang, lalu lintas lancar, kualitas udaranya cukup membaik, polusi udara menurun, dan kondisi stres berkurang," tutup pengajar di Universitas Trisakti ini. (Knu)

Baca Juga:

Ganjil Genap Diberlakukan, Kendaraan Masuk Bogor Berkurang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa Meulaboh Dipicu Lempeng Geser Indo-Australia, Terasa Hingga Banda Aceh
Indonesia
Gempa Meulaboh Dipicu Lempeng Geser Indo-Australia, Terasa Hingga Banda Aceh

Aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia.

Nidji Check Sound di JIS, Politisi PDIP: Bahasa Politis Anies Sindir Giring
Indonesia
Nidji Check Sound di JIS, Politisi PDIP: Bahasa Politis Anies Sindir Giring

"Sekarang dia katakanlah menyindir dengan band Nidji ini kan bahasa sindiran yang politis. Yang tahu persis pak Anies, tapi publik bisa baca itu," terangnya.

[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Tanpa Prokes
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Tanpa Prokes

Akun Facebook Joko Raja Hutang membagikan foto tiga foto yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri perayaan Hari Raya Imlek dengan berkerumun dan tanpa protokol kesehatan.

Tilang Elekronik di Jateng Dongkrak PAD Hingga 115 Persen
Indonesia
Tilang Elekronik di Jateng Dongkrak PAD Hingga 115 Persen

"Jadi Ini tercapai 115 persen. Alhamdulilah naik 15 persen dari target awal tahun,” kata Peni

Dilanda Banjir Bandang, Warga Nusa Penida Bali Mulai Bersihkan Lumpur
Indonesia
Dilanda Banjir Bandang, Warga Nusa Penida Bali Mulai Bersihkan Lumpur

Akun Instagram milik warga bernama Pandeheryana (instagram.com/pandeheryana) membagikan vidio yang terlihat jelas pesisir pantai terkena dampak.

Komnas HAM Apresiasi Langkah Polisi Tahan 8 Orang Kasus Kerangkeng Manusia
Indonesia
Komnas HAM Apresiasi Langkah Polisi Tahan 8 Orang Kasus Kerangkeng Manusia

Komnas HAM menyambut baik langkah Polda Sumatera Utara yang menahan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di Langkat karena itu menunjukkan adanya kepastian hukum dan memberi rasa aman kepada para saksi.

Jadwal Pemilu Berlarut-larut, Tendensi Kepentingan Pemerintah Dinilai Sangat Kuat
Indonesia
Jadwal Pemilu Berlarut-larut, Tendensi Kepentingan Pemerintah Dinilai Sangat Kuat

Komisi II akan menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan jadwal Pemilu 2024 di awal tahun 2022.

Bus AKAP dari Luar Jakarta Jalani Ramp Check di Terminal Terpadu Pulogebang
Indonesia
Bus AKAP dari Luar Jakarta Jalani Ramp Check di Terminal Terpadu Pulogebang

Penguji Penyelia UP PKB Ujung Menteng, Zulkifli mengatakan, ramp check dilakukan untuk memastikan bus AKAP dalam kondisi prima atau laik jalan.

Pasar Tunggu Sosialisasi Pemerintah Pusat soal Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi
Indonesia
Pasar Tunggu Sosialisasi Pemerintah Pusat soal Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi

Penerapan wajib PeduliLindungi untuk para pembeli minyak curah dilakukan setelah mendapatkan sosialisasi resmi dari pemerintah pusat.

Kominfo Buka Peluang Tangguhkan Blokir Dota dan Steam
Indonesia
Kominfo Buka Peluang Tangguhkan Blokir Dota dan Steam

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan sudah berkomunikasi dengan tiga platform game online asing terkait pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.