Polda Metro Jaya Ciduk Buronan Penipuan Rp11 Miliar Sub Direktorat Harta dan Benda di Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap Arifin Wijaya dalam kasus penipuan Rp11 Miliar. Foto: MP/Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya

MerahPutih.com - Polisi menciduk bos pengusaha hiburan, Arifin Wijaya (AW) yang sempat buron selama dua bulan dalam kasus penipuan Rp11 miliar. Ia ditangkap di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Jumat (1/1).

Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Dwiasi Wiyatputera mengatakan, AW melakukan perbuatan pidana dugaan penipuan sebesar Rp11 Miliar dengan memalsukan keterangan dalam akte notaris.

Baca Juga

Polda Jabar Naikkan Dugaan Kasus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

Sebelum dilakukan upaya Penangkapan, AW selalu berpindah-pindah sering melarikan diri tidak menggunakan alat komunikasi. Ia bersembunyi di kapalnya berhari-hari dengan alasan memancing.

Tim Penyidik Unit 1 dipimpin Kanit 1, AKP Mulya Adhimara setelah melakukan pengejaran dua bulan berhasil mengamankan pelaku.

"Kami tangkap di sebuah rumah Villa Jagat, Cikiruhwetan, Cikeusik, Pandeglang, Banten,” kata Dwiasi Wiyatputera, dalam keterangan pers, di kantornya, Jumat (1/1).

Menurut Dwiasi, penyidik juga telah menahan satu orang tersangka dalam kasus ini yakni AA. Ia dijadikan tersangka karena diberi kuasa oleh Arifin Widjaja.

Sub Direktorat Harta dan Benda di Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap Arifin Wijaya alias Pepen yang buron selama dua bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan senilai Rp11 miliar, Jumat (1/1). Foto: MP/Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya
Sub Direktorat Harta dan Benda di Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap Arifin Wijaya alias Pepen yang buron selama dua bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan senilai Rp11 miliar, Jumat (1/1). Foto: MP/Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya

Kasus ini dimulai pada Oktober 2016, di mana AW mengaku memiliki sejumlah aset tanah di Desa Tanjung Pasir dan Desa Kohod,Teluk Naga, Tangerang, Banten.

Tanah dan lahan seluas 530.709 meter persegi itu kemudian dijual kepada Pelapor. Ia memberikan surat kuasa kepada tersangka Syam. Setelah kesepakatan terjadi, proses jual beli tanah pun dimulai melalui notaris.

Pada Desember 2016, tersangka melarang notaris pilihannya untuk memberikan dokumen tanah yang akan dijual sebelum pembeli penjelasan bukti-bukti kepemilikan tanah dan pembuatan PPJB di kantor notaris pilihan AW.

Kesepakatan pun dilakukan, bahwa pembeli akan membayarkan lebih dulu 30% dari total transaksi, yaitu Rp11.940.952.500, apabila Nomor Identifikasi Bidang (NIB) sudah keluar dari BPN.

Saat itu yang bertugas untuk mengurus Nomor Identifikasi Bidang (NIB) terhadap tanah yang akan dijual adalah TSK S.Nomor NIB itu sendiri kemudian diakui ada dan sudah tercatat oleh TSK S pada 14 Februari 2017.

Kemudian pada 27 Februari 2017, notaris membuatkan draft Akta Pengikat Jual Beli nomor 52 tertanggal 27 Februari 2017.

Di dalam draft tersebut tertulis dan tertuang nomor NIB berdasarkan keterangan dari AA. Penandatanganan perjanjian pun dilakukan. Saat itu pembeli membayarkan DP (Down Payment) sebesar 30 persen dari total transaksi yaitu 11 milyar.

Kepala Sub Direktorat Harta dan Benda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dwiasi Wiyatputera. Foto: MP/HO-Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya
Kepala Sub Direktorat Harta dan Benda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dwiasi Wiyatputera. Foto: MP/HO-Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya

Setelah pembayaran, pada 6 April 2017, pembeli yaitu pelapor meminta notaris untuk melakukan pengecekan terhadap 22 bidang tanah yang dibeli ke kantor BPN Kabupaten Tangerang.

Dan saat itulah diketahui fakta dari BPN, bahwa bidang tanah yang dibeli oleh Henki Lohanda tidak terdaftar di kantor BPN (tidak dapat diidentifikasikan).

Faktanya NIB yang terdaftar pada kantor pertanahan kabupaten Tangerang masih di bawah 30.000 tidak sesuai dengan NIB nomor 80.000 sampai dengan 84.000 sesuai fakta diberikan berupa fotokopi dokumen oleh Achmad Asnawi. (Knu)

Baca Juga

Mantan Presenter Dalton Tanonaka Berikan Bukti Dugaan Kasus Pidana Penipuan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Melonjak, PMI Solo Minta Pasien Sembuh COVID-19 Donorkan Plasma Darah
Indonesia
Kasus Melonjak, PMI Solo Minta Pasien Sembuh COVID-19 Donorkan Plasma Darah

Pendonor plasma masih merasa takut identitasnya diketahui publik jika mereka pernah terinfeksi COVID-19.

Rasio Elektrifikasi NTT Masih Terendah
Indonesia
Rasio Elektrifikasi NTT Masih Terendah

Dalam enam tahun terakhir sejak 2014 di mana rasio elektrifikasi meningkat 14,85 persen dari 84,35 persen menjadi 99,2 persen pada 2020.

Keberadaan Youtuber Pemberi Prank Sembako Sampah ke Waria di Bandung Masih Misterius
Indonesia
Keberadaan Youtuber Pemberi Prank Sembako Sampah ke Waria di Bandung Masih Misterius

"Kami imbau juga para pelaku untuk menyerahkan diri," ujar Galih.

Pemudik Dizinkan Mudik Jika Bawa Surat RT/RW, Ini Jawaban Korlantas Polri
Indonesia
Pemudik Dizinkan Mudik Jika Bawa Surat RT/RW, Ini Jawaban Korlantas Polri

"Surat RT dan RW hanya sebatas untuk kepentingan statusnya diketahui serta dimana daerah asal dia berangkat," kata Irjen Pol Istiono

Sopir TransJakarta Tabrak Mobil Istri Irjen Boy Rafli Terancam 1 Tahun Bui
Indonesia
Sopir TransJakarta Tabrak Mobil Istri Irjen Boy Rafli Terancam 1 Tahun Bui

JW dianggap lalai hingga membuat kecelakan lalu lintas yang membuat korbannya mengalami luka ringan dan kerusakan pada kendaraan korban

KPU Izinkan Konser Musik, DPR: Jangan Korbankan Rakyat Demi Pilkada
Indonesia
KPU Izinkan Konser Musik, DPR: Jangan Korbankan Rakyat Demi Pilkada

Azis berharap para paslon kepala daerah memiliki komitmen serius meskipun KPU memperbolehkan konser musik saat kampanye Pilkada 2020.

Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila
Indonesia
Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila

Video Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon saat anggota DPR Fraksi Demokrat Irwan berbicara viral di media sosial.

Sederet Program Penanganan Banjir dari Uang Pinjaman Pemerintah Pusat Rp 5,2 Triliun
Indonesia
Sederet Program Penanganan Banjir dari Uang Pinjaman Pemerintah Pusat Rp 5,2 Triliun

Pogram lainnya ialah peningkatan kapasitas sungai dan drainase

Moeldoko Diminta Tak Ancam Rakyat, KAMI: Sikap Represif dan Otoriter Ketinggalan Zaman
Indonesia
Moeldoko Diminta Tak Ancam Rakyat, KAMI: Sikap Represif dan Otoriter Ketinggalan Zaman

KAMI juga mempunyai kepentingan untuk mengingatkan pemerintah

Putuskan tak Ada Menasik, Kemenag Janji Kembalikan Duit Jemaah Haji 2020
Indonesia
Putuskan tak Ada Menasik, Kemenag Janji Kembalikan Duit Jemaah Haji 2020

Di dalam negeri, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) juga masih berproses