Polda Metro Jaya Buka Suara soal Kasus Bripka M Dimintai Uang oleh Penyidik Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/2/2023). ANTARA/Ilham Kausar

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya buka suara terkait kasus tim penyidik yang meminta sejumlah uang kepada seorang polisi berinisial Bripka M terkait laporan penyerobotan tanah orangtuanya.

"Benar ada pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan (Bripka M)," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Kamis (2/2).

Baca Juga

Polda Metro Rekonstruksi Ulang Kecelakaan Mahasiswa UI

Perkara ini berawal dari Bripka M yang viral di media sosial yang dibagikan oleh akun Instagram @indotoday.

Dalam video tersebut dia menyampaikan diminta uang sebesar Rp 100 juta dan sebidang tanah seluas 1.000 meter agar laporannya bisa diselidiki.

"Ane ini sebagai pihak yang dizalimi, pihak pelapor bukan orang yang melakukan pidana. Kecewa, kenapa orang tua ane, hampir satu abad melaporkan penyerobotan tanahnya ke Polda Metro Jaya," ucap M dalam video tersebut.

Baca Juga

Polda Metro Tahan Polisi Berpangkat Kompol Terkait Kasus Tabrak Lari di Cianjur

Trunoyudo menjelaskan, saat ini Polda Metro Jaya masih mendalami lebih lanjut terkait pengakuan Bripka M tersebut.

"Polda Metro Jaya akan mendalami hal tersebut," ucap dia. Sebelumnya beredar video viral di media sosial, Bripka M memakai seragam polisi merasa kecewa karena sebagai anggota kepolisian dia malah dimintai uang untuk mengurus kasus penyerobotan lahan yang dilaporkan oleh orangtuanya.

Bripka M merupakan anggota Provos Polsek Jatinegara.

Dia ingin mengembalikan hak tanah orangtuanya di Girik nomor C 815 dan C 191 dengan luas sekitar 6.000 meter persegi di Jalan Bulak Tinggi Raya, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, karena diduga "diserobot" oleh pengembang perumahan di daerah itu. (*)

Baca Juga

Kapolda Metro Rombak Jabatan Puluhan Kapolsek

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPR Sebut Tahapan Pemilu 2024 tidak Bisa Diinterupsi
Indonesia
Anggota DPR Sebut Tahapan Pemilu 2024 tidak Bisa Diinterupsi

"Tahapan Pemilu sudah berjalan tidak bisa diinterupsi karena persoalan satu partai," tutur Mardani di Jakarta, Kamis (2/3).

Dishub DKI Jelaskan Anggaran Rp 3,9 Miliar untuk Jasa Penyelenggaraan Mudik Gratis 2022
Indonesia
Dishub DKI Jelaskan Anggaran Rp 3,9 Miliar untuk Jasa Penyelenggaraan Mudik Gratis 2022

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menanggapi tuduhan menghabiskan anggaran Rp 3,9 miliar untuk Jasa Penyelenggaraan Acara Mudik Gratis 2022.

Ingat! Tilang Ganjil Genap di Jakarta Sudah Berlaku
Indonesia
Ingat! Tilang Ganjil Genap di Jakarta Sudah Berlaku

Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat ada 163 kecelakaan terdiri dari satu kasus melibatkan pemudik dan 162 kasus mobilitas biasa selama Operasi Ketupat Jaya 2022.

Stasiun Matraman Ditargetkan Layani 10 Ribu Penumpang per Hari
Indonesia
Stasiun Matraman Ditargetkan Layani 10 Ribu Penumpang per Hari

"Stasiun Matraman bisa menarik kunjungan hingga 10 ribu penumpang KRL per hari," kata Menhub Budi

[HOAKS atau FAKTA]: Kali Krukut Jadi Bersih saat Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kali Krukut Jadi Bersih saat Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

Di media sosial beredar adanya narasi yang menyebut Kali Krukut di Jakarta kini jadi bersih setelah Heru Budi Hartono menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Respons KIB Disindir Belum Umumkan Calon Presiden
Indonesia
Respons KIB Disindir Belum Umumkan Calon Presiden

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hingga kini belum mengumumkann bakal calon presiden.

Jadwal Sidang Pekan Keempat Ferdy Sambo dkk
Indonesia
Jadwal Sidang Pekan Keempat Ferdy Sambo dkk

pada Senin (7/11) sidang untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma’ruf.

Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Indonesia
Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sedikitnya 12 peristiwa di masa lalu.

Wantimpres Berani Pastikan Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi Tak Terjadi
Indonesia
Wantimpres Berani Pastikan Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi Tak Terjadi

Perwakilan Badan Eksekutif (BEM) Nusantara menemui Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Jumat (8/4).

Surya Paloh Sebut AHY Cocok Dampingi Anies Baswedan
Indonesia
Surya Paloh Sebut AHY Cocok Dampingi Anies Baswedan

"Kalau ditanya bagaimana pendapat saya, cocok. Jangankan mas AHY yang lain juga cocok," ujar Surya Paloh