Polda Metro Gelar Perkara Tentukan Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang Jenazah korban kebakaran Lapas Klas 1 A Tangerang akan dikirim ke RS Polri Kramat Jati. (Foto: MP/Rizki Fitri)

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya masih terus melakukan pemeriksaan para saksi terkait kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang pada Rabu (8/9) lalu.

Terbaru, penyidik kembali memeriksa dua warga binaan yang selamat dari peristiwa tersebut. Pemeriksaan tambahan dilakukan guna melengkapi alat bukti yang telah diamankan.

Baca Juga

Polisi Cecar Hal Ini ke Kalapas Klas I Tangerang

"Kemudian penyidik juga masih melakukan pendalaman lagi termasuk menganalisa alat bukti yang ada, baik itu CCTV dan lain sebagainya sambil melengkapi administrasi dan apa saja untuk kelengkapan berkas selanjutnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Rabu (15/9).

Nantinya jika pemeriksaan saksi dan alat bukti telah lengkap, lanjut Yusri, penyidik akan segera melakukan gelar perkara. Hal ini untuk menentukan tersangka dari kebakaran lapas yang menewaskan 48 warga binaan tersebut.

"Nanti bila sudah lengkap, selanjutnya baru kita lakukan atau rencanakan gelar perkara untuk menentukan tersangka di sini, karena memang pidananya ada di sini," pungkasnya.

Kalapas Klas I Tangerang Victor Teguh di Mapolda Metro Jaya (MP/Kanugraha)
Kalapas Klas I Tangerang Victor Teguh di Mapolda Metro Jaya (MP/Kanugraha)

Sebelumnya, pada Selasa (14/9), penyidik memeriksa 9 orang saksi yang terdiri dari 7 pegawai lapas termasuk Kalapas Kelas 1 Tangerang, Victor Teguh Prihartono.

Kemudian Kabag Tata Usaha, Kabid Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasubag Umum, Kasie Perawatan dan Kepala KPLP serta dua lainnya yang merupakan warga binaan Lapas. (Knu)

Baca Juga

25 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Teridentifikasi, Sisa 16 Korban

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Cecar Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pembagian Jatah Paket Bansos
Indonesia
KPK Cecar Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pembagian Jatah Paket Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Legislator PDIP, Ihsan Yunus dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Kamis (25/2) malam.

Polisi Tangkap Nakes dan Agen Perjalanan Palsukan Surat GeNos Loloskan Warga ke Jakarta
Indonesia
Polisi Tangkap Nakes dan Agen Perjalanan Palsukan Surat GeNos Loloskan Warga ke Jakarta

Tersangka HBP yang berprofesi sebagai nakes ini, telah menjual 35 lembar surat GeNose palsu kepada ASK dengan harga Rp 40 ribu per suratnya.

Kuasa Hukum Novel Cs: Tuduhan Taliban Fitnah Sangat Keji
Indonesia
Kuasa Hukum Novel Cs: Tuduhan Taliban Fitnah Sangat Keji

Saor Siagian menyebut tudingan tidak pancasilais dan "Taliban" yang disematkan pada Novel Baswedan cs hanya omong kosong.

Penyebab Situs PPDB Lemot di Hari Pertama Pendaftaran Sekolah Secara Online
Indonesia
Penyebab Situs PPDB Lemot di Hari Pertama Pendaftaran Sekolah Secara Online

Mengingat Senin (7/6) ini merupakan hari pertama pendaftaran PPDB DKI untuk ajaran 2021/2021

Polda Jabar Ungkap Dugaan Sementara Kebakaran Kilang Balongan
Indonesia
Polda Jabar Ungkap Dugaan Sementara Kebakaran Kilang Balongan

Menurut Erdi, dugaan tersebut baru sementara. Polisi akan melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mencari sumber kebakaran tersebut.

KPK Periksa Eks Sekjen Kemendagri Terkait Korupsi Kampus IPDN
Indonesia
KPK Periksa Eks Sekjen Kemendagri Terkait Korupsi Kampus IPDN

Informasi itu diketahui dari pemeriksaan pegawai PT Adhi Karya Didi Kustiadi pada Senin, 27 Desember 2021

Densus 88 Temukan Aliran Dana JI ke Perguruan Bela Diri
Indonesia
Densus 88 Temukan Aliran Dana JI ke Perguruan Bela Diri

JI kerap mendanai pelatihan fisik atau bela diri pada tiap anggotanya melalui perguruan formal yang legal.

Yahya Waloni Kembali Mendekam di Penjara Bareskrim
Indonesia
Yahya Waloni Kembali Mendekam di Penjara Bareskrim

Yahya dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang ITE atau Pasal 156a KUHP dengan ancaman penjara 6 tahun.

Terungkap! Ini Penyebab Ledakan Kasus COVID-19 di Madura dan Kudus
Indonesia
DPRD DKI Tetap Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Formula E
Indonesia
DPRD DKI Tetap Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

DPRD DKI Jakarta tetap menggelar rapat paripurna (Rapur) hak interpelasi Formula E meski dianggap 7 Fraksi DPRD menyalahi aturan tata tertib (tatib).