Polda Metro Dinilai Terlambat Ungkap Rekam Jejak Putri Akidi Tio 4 anggota keluarga almarhum Akidi Tio usai menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik reserse kriminal umum di Mapolda Sumatera Selatan, Senin (2/8). ANTARA/M Riezko Bima Elko

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya menyebut putri Akidi Tio, Heryanti pernah terjerat kasus dugaan penipuan. Namun, kasus dengan nomor laporan polisi LP/1025/II/YAN.2.5./2020/SPKT PMJ tertanggal 14 Februari 2020 itu, belakangan dimintakan dicabut oleh pelapor.

Pengamat Kepolisian, Sahat Dio, menyesalkan terlambatnya informasi yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya perihal profil Heryanti.

Baca Juga

Soal Sumbangan Rp 2 Triliun Keluarga Akidi Tio, PPATK: Setengahnya Juga Tidak Ada

Heryanti saat ini tersangkut masalah sumbangan Rp 2 triliun dari almarhum ayahnya guna penanganan pandemi COVID-19 di Sumatera Selatan (Sumsel), yang diduga hoaks. Sumbangan itu diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri, didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru.

"Seharusnya sejak dini bisa disampaikan rekam jejak orang ini oleh Polda Metro Jaya. Bukan malah pertama kali diungkap oleh media massa," kata Sahat di Jakarta, Rabu (4/8)

Menurut Sahat, informasi mengenai Heryanti, idealnya disampaikan Polda Metro Jaya sebelum konferensi pers penyerahan bantuan.

"Itu jika sistem data informasi Polri, antar polda terintegrasi. Biasanya kalau polisi ada kegiatan, informasinya selalu ada dan beredar di internal mereka sebelum acara. Pihak eksternal saja hadir kok, artinya dia tahu sebelum acara digelar," tuturnya.

Keluarga mendiang Akidi Tio saat menyerahkan hibah secara simbolis kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol.Eko Indra Heri. (ANTARA/Yudi Abdullah/21)
Keluarga mendiang Akidi Tio saat menyerahkan hibah secara simbolis kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol.Eko Indra Heri. (ANTARA/Yudi Abdullah/21)

Jika tak memungkinkan, lanjut dia, profil Heryanti bisa disampaikan Polda Metro Jaya ke Polda Sumsel beberapa saat usai konferensi pers, atau setelah berita penyerahan dana hibah tersebut beredar dan diterima.

"Sehingga harapan yang diduga palsu itu tak larut lebih jauh. Dan akhirnya bisa segera ditindak dan diantisipasi berbagai eksesnya. Kalau sudah begini kan ada pihak yang dipermalukan jadinya," papar Sahat.

Penyampaian informasi yang terlambat, kata Sahat turut menimbulkan berbagai kesan di masyarakat. Yang muaranya justru mencoreng institusi kepolisian itu sendiri.

"Persepsi masyarakat bisa dinilai adanya miskoordinasi antar polda, data yang tak terintegrasi. Atau bahkan persepsi masyarakat yang terburuk, 'mungkin ada 'kesengajaan', atau 'pembiaran' sehingga ini terjadi'," jelas Sahat.

"Yang rugi ya Polri. 'Masa polisi kena prank, masa polisi kena tipu', kan begitu pandangan masyarakat atas kejadian ini," sambungnya.

Menurut Sahat, tak ada alasan yang bisa diterima, sehingga membuat Polda Metro Jaya tak bisa memberitahukan status atau track record Heryanti ke Polda Sumsel.

Apalagi jika beralasan, mereka tak mengetahui bahwa Heryanti yang menyerahkan dana hibah tersebut, merupakan orang yang sama dengan yang dipolisikan di Jakarta.

Sebab, saat hendak dan tengah diselidiki dalam kasus yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, tentunya polisi sudah mendapatkan informasi tentang terlapor.

"Selain itu salah satu media massa saja bisa memastikan bahwa Heryanti di Palembang adalah orang yang sama dengan yang dilaporkan di Polda Metro," lanjut dia. (Knu)

Baca Juga

Polda Sumsel Ungkap Fakta Baru Kasus Sumbangan Keluarga Akidi Tio

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Maklumat Kapolri: Masyarakat Dilarang Sebar Konten Terkait FPI di Media Sosial
Indonesia
Maklumat Kapolri: Masyarakat Dilarang Sebar Konten Terkait FPI di Media Sosial

Selain itu, masyarakat juga diminta tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Empat Orang Tewas Gegara Ledakan Mercon, Kapolda Jateng: Bahan Baku Dibeli Online
Indonesia
Ayo Ikutin Aturan PPKM Darurat, Pasien COVID-19 Terus Melonjak Capai 31.189 Kasus
Indonesia
Ayo Ikutin Aturan PPKM Darurat, Pasien COVID-19 Terus Melonjak Capai 31.189 Kasus

Untuk mencegah penularan antardaerah, tutur Ketua Satgas, juga telah dilakukan pengetatan pembatasan mobilitas perjalanan dalam negeri.

Seluruh Prajurit TNI AD Selesai Divaksin COVID-19 pada April
Indonesia
Seluruh Prajurit TNI AD Selesai Divaksin COVID-19 pada April

Diharapkan pada akhir bulan April 2021, seluruh personel TNI Angkatan Darat telah menerima vaksinasi COVID-19.

PNS Dilarang Ambil Cuti Tambahan Buat Lebaran
Indonesia
PNS Dilarang Ambil Cuti Tambahan Buat Lebaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang berisi penetapan cuti bersama pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk 2021 sebanyak dua hari.

Pemprov DKI Tutup TPU, Warga Dilarang Ziarah Kubur
Indonesia
Pemprov DKI Tutup TPU, Warga Dilarang Ziarah Kubur

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang warga melakukan ziarah kubur pada periode 12 sampai 16 Mei. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Dishub DKI Terbitkan Aturan Waktu Operasional Angkutan Umum saat PPKM
Indonesia
Dishub DKI Terbitkan Aturan Waktu Operasional Angkutan Umum saat PPKM

Aturan dengan Nomor 39 Tahun 2021 tersebut berlaku mulai 26 Januari sampai 8 Februari 2021 mendatang.

Masuki Libur Panjang, Kasus Positif COVID-19 Tembus 400 Ribu
Indonesia
Masuki Libur Panjang, Kasus Positif COVID-19 Tembus 400 Ribu

Masyarakat diminta untuk menghabiskan waktu liburannya di rumah saja. Dan tidak perlu keluar rumah tanpa ada kepentingan yang mendesak.

Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

"Sumber kegaduhan antara lain tak adanya naskah asli UU OBL yang telah ditandatangani DPR dan Pemerintah, aneka versi yang beredar semakin memperburuk suasana," ujar Waketum MUI Muhyiddin Junaidi.

DKI Terima 120 Ribu Dosis Vaksin COVID-19 di Tahap Pertama
Indonesia
DKI Terima 120 Ribu Dosis Vaksin COVID-19 di Tahap Pertama

Pelaksanaan penyuntikan vaksin COVID-19 sendiri akan dimulai minggu kedua atau minggu ketiga bulan Januari 2021.