Polda Metro Bakal Tindak Komunitas Motor yang Gelar Konvoi di Malam Tahun Baru Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo melakukan sidak ke Stasiun Tanah Abang, Senin (24/8). (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal menindak komunitas-komunitas motor yang menggelar konvoi night ride. Hal itu dilaksanakan untuk mengurangi kerumunan di masa pandemi COVID-19.

"Ini salah satu kegiatan utama khususnya dalam upaya memutus penularan COVID-19," jelas Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan di Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (21/11).

Baca Juga

Anies Ingatkan Warga tak Keluar Rumah saat Libur Natal dan Tahun Baru

Sambodo mengimbau komunitas tidak melaksanakan konvoi kendaraan yang dapat menimbulkan kerumunan.

"Kami imbau komunitas yang selama ini selalu melaksanakan night rider berkumpul, berkerumun, berkonvoi bersama-sama untuk tidak laksanakan hal tersebut," imbuhnya.

Di sisi lain, Ditlantas Polda Metro Jaya juga menggalakkan penindakan terhadap pelaku balapan liar. Polisi akan menilang pelaku balapan liar yang juga meresahkan masyarakat.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo melakukan sidak ke Stasiun Tanah Abang, Senin (24/8). (Foto: MP/Kanugrahan)
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo melakukan sidak ke Stasiun Tanah Abang, Senin (24/8). (Foto: MP/Kanugrahan)

Fenomena balap liar yang akhir-akhir ini marak kembali. Balap liar kerap terjadi pada malam hari khususnya saat weekend. Untuk itu, pihak kepolisian mengintensifkan razia terhadap pelaku balapan liar ini.

Balapan liar juga jadi salah satu target pada Operasi Lilin Jaya 2020. Tadi malam, polisi menindak 20 kendaraan balap liar. Kendaraan-kendaraan tersebut terjaring operasi di kawasan Senayan, Gerbang Pemuda, dan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

Bukan hanya konvoi kendaraan, menurut Sambodo perayaan Tahun Baru dengan kembang api secara berkerumun juga dilarang.

"Karena tempat wisata, angkutan umum tutup (lebih) awal. Dan tidak ada perayaan kembang api, dan lain-lain," jelasnya.

Sambodo menegaskan, jika mereka ngotot dan tak mengindahkan aparat akan dibawa ke ranah pidana.

"Kalau mereka lakukan perlawanan, maka kenakan pasal 93 UU Karantina Kesehatan," tegasnya. (Knu)

Baca Juga

Saat 3M Tidak Cukup Bendung Penyebaran COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pencarian 'Black Box' Mulai Mengerucut di Perairan Pulau Laki
Indonesia
Pencarian 'Black Box' Mulai Mengerucut di Perairan Pulau Laki

Pada Senin (11/1), area pencarian berbentuk segitiga

PDIP Ngotot RUU HIP, Prolegnas 2021 Belum Disepakati Baleg
Indonesia
PDIP Ngotot RUU HIP, Prolegnas 2021 Belum Disepakati Baleg

Fraksi Gerindra DPR RI memandang RUU HIP akan menimbulkan kegaduhan politik yang tidak diperlukan di tengah ancaman resesi ekonomi.

Empat Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Tinggi
Indonesia
Empat Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Tinggi

Ahmad Riza Patria membeberkan penyebab kasus COVID-19 di ibu kota masih tinggi walaupun sudah diberlakukan PSBB ketat.

Ikuti Keputusan Anies, KPK Keluarkan Kebijakan WFH
Indonesia
Ikuti Keputusan Anies, KPK Keluarkan Kebijakan WFH

Dalam hal pertemuan tatap muka tidak dapat dihindari, pertemuan dibatasi waktu paling lama 3 jam

Pakar Intelijen Nilai Komnas HAM Tak Seharusnya Panggil BIN Terkait TWK KPK
Indonesia
Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya
Indonesia
Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya

Mumtaz Rais diingatkan Wakil Ketua KPK Pamolango Nawawi mematikan ponsel di dalam pesawat.

[HOAKS atau FAKTA]: Takut Ketahuan Bodoh, Debat Cawalkot Solo Tak Disiarkan Live
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Takut Ketahuan Bodoh, Debat Cawalkot Solo Tak Disiarkan Live

Akun Facebook Prabu Wicaksono mengunggah sebuah foto portal berita yang berjudul “Debat Calon Wali kota Solo Tak Disiarkan Live, KPU: Takut Gobloknya Ketahuan Kayak Bapaknya Dulu”.

Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak
Indonesia
Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak

Ketua DPR RI Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja anggaran penanganan COVID-19. Belanja tersebut salah satunya harus dipergunakan untuk perlindungan anak-anak Indonesia yang terdampak pandemi.

NasDem Sebut Pilkada Bisa Berdampak Serius Jika Tetap Digelar pada 2024
Indonesia
NasDem Sebut Pilkada Bisa Berdampak Serius Jika Tetap Digelar pada 2024

Dia menyebut, ada hal-hal teknis kepemiluan yang dapat berdampak serius apabila Pilkada tetap dilaksanakan pada 2024. Yakni tahapan Pileg dan Pilpres yang berhimpitan secara tenggat waktu.

Pesan Puan ke Pemda: Ekonomi Penting Tapi Kesehatan Warga yang Utama
Indonesia
Pesan Puan ke Pemda: Ekonomi Penting Tapi Kesehatan Warga yang Utama

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 ini menegaskan kesehatan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama.