Polda Jateng Pastikan Tidak Ada Penodongan Pistol di Keraton Surakarta Kabidhumas Kombes M Iqbal Alqudusy. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Konflik internal yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta menjadi keprihatinan banyak pihak termasuk jajaran kepolisian.

Kabidhumas Kombes M Iqbal Alqudusy menyebut, Keraton Kasunanan merupakan aset penting bangsa dan kebanggaan masyarakat Jawa Tengah khususnya Surakarta. Pihaknya berharap konflik segera di akhiri.

"Permasalahan yang terjadi merupakan masalah internal Keraton Kasunanan. Kita berharap ada penyelesaian tuntas yang bisa diterima pihak-pihak yang terlibat," kata Iqbal, Minggu (25/12).

Baca Juga:

Ganjar Minta Konflik Keraton Solo Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Ia mengatakan, terkait insiden keributan yang melibatkan pihak Keraton Kasunanan dengan Lembaga Dewan Adat (LDA), Jumat malam (23/12), dia memastikan tidak ada aksi penodongan senjata oleh anggota Polri.

"Tidak ada penodongan atau penyalahgunaan senjata seperti yang dikabarkan. Itu tidak benar," katanya.

Keberadaan anggota Polri di Keraton, kata dia, berdasarkan permintaan tertulis Keraton Kasunanan pada kepolisian. Sesuai SOP, tugas mereka di lingkungan Keraton adalah berjaga

"Ada empat anggota yang bertugas di Keraton. Pada saat kejadian, mereka malah melerai pihak-pihak yang bersengketa tapi tidak ada aksi penodongan seperti yang disampaikan," lanjut Iqbal.

Baca Juga:

Konflik Internal Keraton Surakarta Kembali Memanas

Meski tidak melakukan aksi tersebut, sambung dia, anggota-anggota tersebut tetap dimintai keterangan. Satu orang anggota diperiksa langsung di Bidpropam Polda Jateng

"Saat ini dilakukan pendalaman oleh Bidpropam Polda," kata Iqbal

Kapolresta Surakarta, Kombes Iwan Saktiadi menegaskan berdasar keterangan yang diperoleh, aksi penodongan oleh anggota Polri tersebut tidak terjadi

"Berdasar pemeriksaan internal, kejadian (penodongan) itu tidak ada," tegas dia.

Ia menambahkan, bersama Wali Kota Surakarta, melakukan pembicaraan untuk mendorong adanya penyelesaian di internal Keraton.

"Sebagai pihak di luar Keraton, kita melihat permasalahan ini adalah masalah di internal keluarga Keraton. Saya sudah membicarakan soal ini dengan Wali Kota Surakarta. Intinya Mas Wali (Gibran) berharap ada rekonsiliasi. Kita berharap semua permasalahan segera selesai," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Polisi Upayakan Mediasi Pasca Terjadi Keributan di Keraton Solo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Jelang Idul Adha Kasus COVID-19 Naik Lagi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jelang Idul Adha Kasus COVID-19 Naik Lagi

Beredar informasi berupa postingan di Facebook yang menyatakan bahwa angka COVID-19 naik secara disengaja menjelang Idul Adha.

Kemenhub dan Polri Harus Lakukan Sinergi Urai Kemacetan Mudik
Indonesia
Kemenhub dan Polri Harus Lakukan Sinergi Urai Kemacetan Mudik

Pemerintah, dari pusat hingga daerah, untuk mempersiapkan skenario terbaik demi kenyamanan pemudik.

Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Hapus Dualisme Pasar Migor Curah
Indonesia
Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Hapus Dualisme Pasar Migor Curah

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai dengan adanya dualitas pasar dan disparitas harga migor curah ini dinilai menimbulkan kompleksitas dan masalah baru di pasar.

PDIP Siapkan Upacara Pemakaman Almarhum Prakosa
Indonesia
PDIP Siapkan Upacara Pemakaman Almarhum Prakosa

“Selanjutnya Partai memberikan dukungan penuh hingga selesainya seluruh rangkaian pemakaman Almarhum sesuai protokol Partai,” kata Hasto.

Kemenkeu Turun Tangan Soal Peristiwa Alumnus STAN Meninggal Saat Latihan Bela Negara
Indonesia
Kemenkeu Turun Tangan Soal Peristiwa Alumnus STAN Meninggal Saat Latihan Bela Negara

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengevaluasi dan memperbaiki kualitas/standar kerja sama dengan pihak lain. Seperti yang diketahui, PKN STAN adalah sekolah tinggi kedinasan di bawah Kemenkeu.

Pemberantasan Mafia Tanah Belum Sesuai Instruksi Presiden Jokowi
Indonesia
Pemberantasan Mafia Tanah Belum Sesuai Instruksi Presiden Jokowi

Belum ada pergerakan sebagaimana instruksi Jokowi terkait pemberantasan atau menggebuk mafia tanah.

Wacana Mobil dan Motor Jadi Bodong bila Tak Bayar Pajak 2 Tahun
Indonesia
Wacana Mobil dan Motor Jadi Bodong bila Tak Bayar Pajak 2 Tahun

Jasa Raharja mengusulkan adanya penataan data yang baik melalui single data kendaraan bermotor bersama Kepolisian, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Jasa Raharja. Integrasi data ini dilakukan untuk menggali potensi pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kronologi Ferry Mursyidan Ditemukan Meninggal di Parkiran Hotel Bidakara
Indonesia
Kronologi Ferry Mursyidan Ditemukan Meninggal di Parkiran Hotel Bidakara

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, Ferry ditemukan pada Jumat (2/12) siang pukul sekitar pukul 13.43 WIB.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Tunjuk Langsung Mahfud MD Sebagai Ketua KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Tunjuk Langsung Mahfud MD Sebagai Ketua KPK

Sebuah kanal Youtube bernama UJUNG TOMBAK mengunggah video berjudul “TANPA KOMPROMI: JOKOWI TUNJUK LANGSUNG MAHFUD MD JADI KETUA KPK”.

Menko PMK Harap Duet Haedar-Mu’ti Kembali Pimpin Muhammadiyah
Indonesia
Menko PMK Harap Duet Haedar-Mu’ti Kembali Pimpin Muhammadiyah

Pada kesempatan itu, Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut berharap Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti kembali memimpin ormas Islam yang didirikan 18 November 1912 ini.