Polda Jateng Dalami Motif Pendirian Keraton Agung Sejagat di Purworejo Keraton Agung Sejagat di Purworejo. Foto: Twitter/Djo Santoso Hadiningrat/@aritsantoso

MerahPutih.com - Polda Jawa Tengah akan mendalami motif pendirian Keraton Agung Sejagat di Desa Pogung Jurutengah, Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

"Kami ingin mengetahui motif apa di balik deklarasi kraton tersebut," ucap Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Rycko Amelza Dahniel di Semarang, Selasa (14/1)

Baca Juga

Keraton Kasepuhan Tetap Menjadi Favorit Para Pelancong

Menurut dia, jajaran intelejen dan reserse kriminal umum telah diterjunkan untuk mengumpulkan data-data berkaitan dengan keraton pimpinan Totok Santosa Hadiningrat tersebut.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Rycko Amelza Dahniel
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Rycko Amelza Dahniel

Pengumpulan data tersebut, lanjut dia, berkaitan dengan profil sekaligus aspek legalitasnya. Kemudian, kata dia, aspek sosial kultural, termasuk kesejarahan.

"Negara kita adalah negara hukum. Pertama-tama kita akan mempelajari aspek legalitas," ujarnya dilansir Antara

Sebelumnya diberitakan, Keraton Agung Sejagat ini mulai dikenal publik, setelah mereka mengadakan acara Wilujengan dan Kirab Budaya, yang dilaksanakan dari Jumat (10/1) hingga Minggu (12/1).

Baca Juga

Menikmati Wisata Sejarah di Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon

Keraton Agung Sejagat dipimpin oleh seseorang yang dipanggil Sinuwun yang bernama asli Totok Santosa Hadiningrat dan istrinya yang dipanggil Kanjeng Ratu yang memiliki nama Dyah Gitarja.

Berdasarkan informasi, pengikut dari Keraton Agung Sejagat ini mencapai sekitar 450 orang.

Penasihat Keraton Agung Sejagat, Resi Joyodiningrat menegaskan bahwa Keraton Agung Sejagat bukan aliran sesat seperti yang dikhawatirkan masyarakat.

Kirab Keraton Agung Sejagat di Purworejo. Foto: Twitter/Djo Santoso Hadiningrat/@aritsantoso

Kirab Keraton Agung Sejagat di Purworejo. Foto: Twitter/Djo Santoso Hadiningrat/@aritsantoso

Ia mengatakan Keraton Agung Sejagat merupakan kerajaan atau kekaisaran dunia yang muncul karena telah berakhir perjanjian 500 tahun yang lalu, terhitung sejak hilangnya Kemaharajaan Nusantara, yaitu imperium Majapahit pada 1518 sampai dengan 2018.

Baca Juga

4 Prosesi Budaya Seru di Keraton Yogyakarta

Perjanjian 500 tahun tersebut dilakukan oleh Dyah Ranawijaya sebagai penguasa imperium Majapahit dengan Portugis sebagai wakil orang Barat atau bekas koloni Kekaisaran Romawi di Malaka tahun 1518

Joyodiningrat menyampaikan dengan berakhirnya perjanjian tersebut, maka berakhir pula dominasi kekuasaan Barat mengontrol dunia yang didominasi Amerika Serikat setelah Perang Dunia II dan kekuasaan tertinggi harus dikembalikan ke pemiliknya, yaitu Keraton Agung Sejagat sebagai penerus Medang Majapahit yang merupakan Dinasti Sanjaya dan Syailendra. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinilai Semrawut, Bakal Ada Kluster COVID-19 di CFD
Indonesia
Dinilai Semrawut, Bakal Ada Kluster COVID-19 di CFD

Ia melanjutkan, dari pemantauan di lokasi, masyarakat yang berolahraga kerap tak menjaga jarak dan banyak melepas masker.

 84 Tenaga Medis DKI Positif Corona, 1 Meninggal dan 2 Orang Sedang Hamil
Indonesia
84 Tenaga Medis DKI Positif Corona, 1 Meninggal dan 2 Orang Sedang Hamil

"Tenaga kesehatan positif Covid-19 84 orang. Satu diantaranya meninggal dunia dan dua sedang hamil. Tersebar di 30 rumah sakit dan 1 klinik di Jakarta," kata Dwi

 Pakar Hukum Nilai Kasus Wahyu KPU Bukan Penyuapan Tapi Penipuan
Indonesia
Pakar Hukum Nilai Kasus Wahyu KPU Bukan Penyuapan Tapi Penipuan

"Saya melihat ini lebih kepada penipuan, ada pihak yang mengiming-imingi Harun Masiku dengan permintaan uang tertentu agar menjadi anggota DPR. Tapi nyatanya sampai hari ini keputusan tidak berubah," terang dia

DPRD Beri Lampu Hijau Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Pemilu DKI
Indonesia
Kelompok Kartel Migas Diduga Aktor di Balik Penolakan Ahok Jadi Bos Pertamina
Indonesia
Kelompok Kartel Migas Diduga Aktor di Balik Penolakan Ahok Jadi Bos Pertamina

Alasan penolakan karena Ahok tak memiliki kecakapan dalam mengolah korporasi dan tak memiliki pengalaman mengolah perusahaan minyak dan gas.

 Dewas Susun SOP Kode Etik Pegawai dan Pimpinan KPK
Indonesia
Dewas Susun SOP Kode Etik Pegawai dan Pimpinan KPK

Tak hanya mengenai pengawasan, Dewas juga tengah menyusun kode etik Pegawai dan Pimpinan KPK. Menurut Syamsuddin, dalam aturan tersebut juga diatur mengenai sanksi berjenjang.

Kru ANTV Korban Penyerangaan Polsek Ciracas Keluar Rumah Sakit
Indonesia
Kru ANTV Korban Penyerangaan Polsek Ciracas Keluar Rumah Sakit

Salah satu korban kondisinya masih memprihatinkan. Masih ada peluru yang saat ini masih belum bisa dikeluarkan karena kesehatan belum memungkinkan.

Napi Korupsi Ikut Dibebaskan?
Indonesia
Napi Korupsi Ikut Dibebaskan?

Pembebasan narapidana dan anak itu diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04

HIPMI Minta Pengusaha Minimalisir PHK Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
HIPMI Minta Pengusaha Minimalisir PHK Saat Pandemi COVID-19

IPMI, secara Internal sedang melakukan survei dan kajian akan dampak PHK di tengah pandemi saat ini karena setiap sektor berbeda-beda imbasnya.

Anies Segera Evaluasi Proyek Mangkrak Enam Gubernur Terdahulunya
Indonesia
Anies Segera Evaluasi Proyek Mangkrak Enam Gubernur Terdahulunya

Pemprov DKI menyadari bahwa hal tersebut tidak mudah