Polda Jateng Bongkar 4 Pabrik Pupuk Palsu Bersubsidi Beromzet Rp1,2 Miliar Kapolda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel membongkar pabrik pupuk palsu bersubsidi Desa Planggu, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (27/2). (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Polda Jawa Tengah berhasil membongkar pabrik yang memproduksi pupuk palsu bersubsidi di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

Omzet pupuk palsu yang beroperasi sekitar lima tahun ini rata-rata Rp1,2 miliar per bulan.

Kapolda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengungkapkan terbongkarnya pabrik pupuk palsu bersubsidi ini bermula dari temuan petani di Desa Planggu Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah belum lama ini. Pupuk yang dipalsu merk NPK-PHONSKA buatan PT.Petrokimia Gresik.

Baca Juga:

Kanwil DJP dan Polda Jateng Tangkap Bos Properti Pengemplang Pajak Sebesar Rp5,1 Miliar

"Kami amankan barang bukti dan melakukan penyelidikan. Petani yang tertipu pupuk NPK-PHONSKA juga melaporkan ke Polres Klaten," ujar Rycko dalam konferensi pers di lokasi pabrik, Kamis (27/2).

Polda Jateng bongkar pabrik pupuk palsu di Wonogiri
Polda Jateng bongkar pabrik pupuk palsu bersubsidi beromzet miliaran rupiah di Wonogiri (MP/Ismail)

Rycko mengatakan dari hasil penyelidikan menemukan lokasi pabrik pupuk palsu di Wonogiri Jawa Tengah dan Gunung Kidul, Yogyakarta. Pengembangan kasus ini berujung penggerebekan tujuh pabrik pembuatan pupuk palsu dengan perincian empat pabrik di Wonogiri dan sisanya di Gunung Kidul.

"Empat pabrik kami temukan berlokasi di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri dan tiga pabrik lokasinya di Kecamatan Gunung Kidul, Yogyakarta," kata dia.

Dia menegaskan telah menetapkan enam tersangka kasus pupuk palsu. Keenam tersangka, yakni Agus Susilo, Deni Pratmono, Eko Wahyudi, Sularno, Kaliyo, dan Rohmadi. Para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Jawa Tengah dan Polres Wonogiri.

"Pupuk palsu ini terbuat dari bahan-bahan seperti kaolin, kalsit, baras dan cairan mikroba. Pupuk palsu di Gunung Kiduldicampur kotoran kelelawar untuk menciptakan aroma pupuk asli," jelasnya.

Ia menambahkan pupuk palsu ini lengket di tangan, mudah hancur, dan tanaman tidak berkembang. Selain itu jahitan sak tempat pupuk tidak rapi dan cetakan sablonnya mudah luntur.

Baca Juga:

Polda Jateng Tolak Penangguhan Penahanan Raja dan Ratu Kerajaan Agung Sejagat

Polda Jawa Tengah menjerat pelaku pemalsu pupuk dengan Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem budidaya Pertanian Berkelanjutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Car Free Night di Kampung Jokowi, Polda Jateng Sebar Sniper dan Pasang Ratusan CCTV

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanpa Keberanian dan Konsistensi Aparat, Penerapan New Normal Dianggap Tak Berguna
Indonesia
Tanpa Keberanian dan Konsistensi Aparat, Penerapan New Normal Dianggap Tak Berguna

Pemerintah juga harus mengedukasi dan menyosialisasikan aturan beraktivitas di luar rumah kepada masyarakat secara optimal.

Pemkot Solo Hanya Mampu Gaji Tenaga Kontrak dan Linmas sampai September
Indonesia
Pemkot Solo Hanya Mampu Gaji Tenaga Kontrak dan Linmas sampai September

Hal tersebut menyusul anggaran yang ada di APBD 2020 habis akibat terkuras menangani virus corona atau COVID-19.

Dewan Pers 'Haramkan' Media Memihak di Pilkada Serentak 2020
Indonesia
Dewan Pers 'Haramkan' Media Memihak di Pilkada Serentak 2020

Pilkada pada intinya diselenggarakan untuk mencari pemimpin

Manut Jokowi, Kapolri Siap Beking Darurat Sipil jika Diterapkan
Indonesia
Manut Jokowi, Kapolri Siap Beking Darurat Sipil jika Diterapkan

Polri akan bertindak sesuai dengan kebijakan penguasa

Bioskop Kembali Buka, Warga DKI Wajib Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Bioskop Kembali Buka, Warga DKI Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

"Jarak antar kursi penonton diatur berselang-seling satu kursi, yakni kursi yang terisi akan diselingi dengan satu kursi kosong," ujar Cucu

Setelah Bermusyawarah, Sidang Lanjutan 'Kacung WHO' Jerinx Digelar Tatap Muka
Indonesia
Setelah Bermusyawarah, Sidang Lanjutan 'Kacung WHO' Jerinx Digelar Tatap Muka

Semua pihak untuk mentaati tata tertib persidangan dan khusus untuk terdakwa wajib dihadirkan di persidangan dengan pengamanan

Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi
Indonesia
Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi

Wapres juga menyoroti persoalan data yang harus dibenahi bersama di birokrasi. Sampai saat ini, pengelolaan data di instansi pemerintahan belum optimal.

Pandemi Corona, Ribuan Tenaga Kerja di Solo Terpaksa Dirumahkan
Indonesia
Pandemi Corona, Ribuan Tenaga Kerja di Solo Terpaksa Dirumahkan

Angka tenaga kerja yang terdampak akan terus bertambah mengingat pandemi masih berlangsung.

Bajo Penantang Gibran di Pilkada Solo Digoyang Isu Tanda Tangan Palsu
Indonesia
Bajo Penantang Gibran di Pilkada Solo Digoyang Isu Tanda Tangan Palsu

Kalau laporan ke Bawaslu benar, pasangan Bajo terancam didiskualifikasi dan pidana.

 Perpres Jokowi Terbit, Gaji Ketua Dewas KPK Rp104 Juta
Indonesia
Perpres Jokowi Terbit, Gaji Ketua Dewas KPK Rp104 Juta

Dalam Perpres tersebut, Ketua Dewas KPK mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp Rp 104.620.500.