Polda Bali Jelaskan Terkait Larangan Posting Kenakalan WNA di Medsos Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisan Daerah Bali Komisaris Besar Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto. ANTARA/Rolandus Nampu

MerahPutih.com - Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra menyampaikan larangan untuk memposting kenakalan warga negara asing (WNA) di media sosial. Hal itu disampaikan Kapolda saat konferensi pers bersama Gubernur Bali I Wayan Koster di Rumah Jabatan Gubernur Jayasabha, Bali, Minggu (28/5).

Kabid Humas Polda Bali Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto di Denpasar, Bali, Senin (29/5) mengatakan, larangan yang dimaksud yaitu terkait konten berbau pornografi karena bisa berujung ancaman UU ITE. Ancaman pidana UU ITE diberlakukan bagi siapa saja yang menyebarkan video hanya yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi, sedangkan memposting kenakalan WNA yang tidak mengandung pornografi tidak dilarang.

"Perlu kami luruskan bahwa yang dimaksud adalah dengan sengaja atau tidak sengaja menyebarkan, memposting video pornografi dan pornoaksi di media sosial," kata dia.

Baca Juga:

DPR Minta Kemenlu Bertindak Tegas pada Maraknya WNA yang Bekerja di Bali

Satake mencontohkan, larangan penyebaran video viral bule tanpa pakaian (bugil) saat pementasan tari Bali di Puri Saraswati Ubud, Gianyar dan video sepasang WNA berhubungan intim di pinggir kolam renang, maupun video yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi lainnya dapat dituntut pidana sesuai UU ITE.

"Jadi yang dimaksud kemarin oleh Bapak Kapolda, ada hal-hal terkait mau melaporkan dan pada satu sisi diperbolehkan juga melapor melalui media sosial. Tetapi, jangan sampai melanggar aturan yang berlaku. Seperti contoh pornografi itu seharusnya dilaporkan saja melalui Polda atau pun polres, sehingga kita tindak lanjuti karena kalau pornografi yang memviralkan itu kena hukuman juga," kata Satake, dikutip Antara.

Dia pun mewanti-wanti pelaku penyebar video berbau pornografi juga pornoaksi bisa dilaporkan oleh pelaku yang melakukan aksi tersebut.

Satake menjelaskan, imbauan yang disampaikan Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra tersebut sangat berdasar karena sifatnya mengajak masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial dan masyarakat tidak sembarangan memviralkan hal-hal yang berbau pornografi maupun pornoaksi.

Menurut dia, selain melanggar UU ITE, konten-konten tersebut juga dapat berdampak buruk terhadap psikologi orang yang menonton, terutama anak-anak di bawah umur.

"Dengan ini perlu disampaikan bahwa statement Kapolda Bali dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada publik bahwa UU ITE merupakan alat kontrol untuk masyarakat dalam membuat konten kreatif," kata Satake.

Baca Juga:

Kantor Imigrasi Surakarta Amankan 23 WNA Tiongkok dan Taiwan

Satake menjelaskan, selain pornografi dan pornoaksi, UU ITE juga mengatur tentang kesusilaan, pencemaran nama baik, atau penghinaan, pengancaman dan pemerasan, serta penipuan (ilegal akses) yang memanfaatkan media sosial.

Adapun konten yang boleh viralkan dalam rangka fungsi kontrol masyarakat dan ini tidak dipermasalahkan di dalam UU ITE seperti adanya permasalahan di tengah masyarakat berupa perkara yang perlu mendapat perhatian khusus Polri atau pun pemerintah seperti adanya korupsi, perjudian, jalan atau sekolah rusak, aksi pemalakan, pungli, gangguan Kamtibmas atau pun ketidakadilan lainnya.

"Khusus terhadap Pornografi dan Pornoaksi UU ITE sudah mengatur, bahwa pelaku pembuat video dan yang menyebarkan atau memviralkan dapat dikenakan sangsi pidana," katanya.

Karena itu, Satake meminta agar apabila ada masyarakat yang mengetahui telah terjadi perbuatan pornografi atau pun pornoaksi dan asusila lainnya, langsung melaporkan tanpa harus diviralkan melalui media sosial karena hukum di Indonesia sudah mengatur terkait hal tersebut seperti KUHP, UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak.

Selanjutnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan, cybercrime Polda Bali sudah mensosialisasikan nomor layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas), di wilayah masing-masing. (*)

Baca Juga:

Kata Menparekraf Terkait Tingginya Tarif Masuk Borobudur WNA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Minta Pertamina Audit Kelayakan dan Keamanan Kapal Pengangkut BBM
Indonesia
DPR Minta Pertamina Audit Kelayakan dan Keamanan Kapal Pengangkut BBM

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakakan, aspek keamanan kapal tanker pengangkut BBM, gas dan minyak mentah sangatlah penting.

Jokowi Tiba di India untuk Hadiri KTT G20
Indonesia
Jokowi Tiba di India untuk Hadiri KTT G20

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di New Delhi India untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Penanganan Masalah Pulau Rempang Dinilai Tidak Ada Unsur Pelanggaran HAM
Indonesia
Penanganan Masalah Pulau Rempang Dinilai Tidak Ada Unsur Pelanggaran HAM

Tidak unsur sistematis dan meluas dalam kejadian di Pulau Rempang.

15 Bus TransJakarta Dikerahkan Angkut WNI Penyintas Konflik Sudan
Indonesia
15 Bus TransJakarta Dikerahkan Angkut WNI Penyintas Konflik Sudan

Ada sebanyak 15 armada bus TransJakarta yang mengangkut WNI imbas konflik Sudan dari Bandara Soekarno Hatta menuju Asrama Haji Pondok Gede.

Jokowi Yakin Bisa Upacara 17 Agustus 2024 di Istana Kepresidenan IKN
Indonesia
Jokowi Yakin Bisa Upacara 17 Agustus 2024 di Istana Kepresidenan IKN

Jokowi meninjau lokasi calon Istana Kepresidenan yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2).

2 Kader PSI di DPRD DKI Jakarta Tidak Maju Caleg
Indonesia
2 Kader PSI di DPRD DKI Jakarta Tidak Maju Caleg

Dua kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo dan Idris Ahmad dikabarkan hengkang dari partai tersebut.

11 Pati Polri Naik Pangkat, Kabaharkam Fadil Imran Jadi Komjen
Indonesia
11 Pati Polri Naik Pangkat, Kabaharkam Fadil Imran Jadi Komjen

"Satu orang dari bintang dua ke bintang tiga atau dari Irjen menjadi Komjen atas nama Irjen Muhammad Fadil Imran menjadi Komjen, jabatan Kabaharkam Polri," tambahnya.

NATO Bakal Pasok Amunisi Senilai Rp 39 Triliun ke Ukraina
Dunia
NATO Bakal Pasok Amunisi Senilai Rp 39 Triliun ke Ukraina

Stoltenberg menegaskan dukungan NATO untuk Ukraina -yang sudah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan aliansi tersebut.

KPK Duga Ada Pembelian Aset dari Dana Tujangan Kinerja Fiktif Kementerian ESDM
Indonesia
KPK Duga Ada Pembelian Aset dari Dana Tujangan Kinerja Fiktif Kementerian ESDM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyidik dugaan pembelian aset menggunakan uang hasil korupsi tunjangan kinerja (tukin) fiktif di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh tersangka Priyo Andi Gularso (PAG).

Caleg Bergaji dari Uang Negara Diminta Segera Mengundurkan Diri
Indonesia
Caleg Bergaji dari Uang Negara Diminta Segera Mengundurkan Diri

Kategori pekerjaan yang wajib mundur dari pekerjaannya yaitu aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan lainnya.