Pol PP Bubarkan Hajatan Anggota DPR, Gibran: Dipindah ke KUA Satpol PP Solo, Jawa Tengah membubarkan acara resepsi anggota DPR RI, Sabtu (7/8). (MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka geram dengan ulah Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salamm.

Pasangan tersebut kedapatan menggelar resepsi pernikahan di Solo dan mengundang pejabat termasuk menteri di tengah PPKM Level 4, Sabtu (7/8) malam. Acara tersebut akhirnya dibubarkan Satpol PP Solo atas perintah langsung Wali Kota Solo.

"Ijab (Luluk dan Alfitra) akhirnya dipindahkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Laweyan karena rawan kerumunan," ujar Gibran pada awak media di Balai Kota, Senin (9/8).

Baca Juga:

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 16 Agustus

Gibran menegaskan sesuai Surat Edaran (SE) Wali Kota Solo Nomor 067/2377 tentang PPKM Level 4 COVID-19 Solo acara resepsi dilarang. Ia pun mengimbau pada pejabat untuk menahan diri dulu.

"Aturan SE Wali Kota Solo belum boleh adakan acara resepsi. Kalau besok (Selasa) Solo turun level baru bisa," kata dia.

Gibran menegaskan pihaknya sudah melakukan klarifikasi pada anggota DPR RI tersebut dan mereka sangat kooperatif dengan menggeser acara pernikahan ke KUA setempat. Ia pun meminta pada pejabat untuk bisa menahan diri dan mematuhi aturan PPKM Level 4.

"Yang penting tidak ada kerumunan. Aturan yang sudah ada dipatuhi, kita menahan diri dulu karena pandemi," tandasnya.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Senin (9/8). (MP/Ismail)

Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa menambahkan siapaun itu harus mematuhi aturan PPKM Level 4. Acara resepsi pernikahan anggota DPR RI tersebut juga dihadiri banyak pejabat diantaranya menteri dan lainnya.

"Aturan berlaku bagi siapapun yang melanggar aturan PPKM Level 4. Justru pejabat harus menjadi contoh baik bagi masyarakat," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Satpol PP Solo, Jawa Tengah membubarkan delapan acara pernikahan selama berlangsungnya PPKM Level 4 pada Sabtu-Minggu (7-8/8). Sebagian besar acara pernikahan tersebut diadakan pada akhir pekan atau hari Sabtu dan Minggu.

Baca Juga:

Warga Bandung Diajak Aktif di Gerakan Bandung Berbagi

Kepala Satpol PP Kota Solo, Arif Darmawan mengatakan meski Kota Solo masih berstatus Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan masyarakat dilarang mengadakan pesta pernikahan, namun ternyata masih ada saja yang nekat melanggar.

"Pelanggaran PPKM level 4 masih saja terjadi di Solo. Kami sangat menyayangkan," ujar Arif pada Merahputih.com, Minggu (8/8). (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
APJII Siap Bantu Dukcapil Agar Akses NIK Tetap Gratis
Indonesia
APJII Siap Bantu Dukcapil Agar Akses NIK Tetap Gratis

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai akses NIK tetap bisa gratis. Hal ini lantaran APJII siap membantu Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam menyediakan akses NIK secara gratis untuk layanan publik.

Pemkot Bandung Pastikan Atlet Peparnas XVI Papua Dapat Kadeudeuh
Indonesia
Pemkot Bandung Pastikan Atlet Peparnas XVI Papua Dapat Kadeudeuh

"Kadeudeuh layak diberikan kepada atlet berprestasi. Karena mereka telah berkontribusi membantu Jabar meraih juara umum di PON. Termasuk para atlet Peparnas juga," kata Yana.

Bappilu PDIP Sebut Hasil Survei Dipengaruhi Konten di Media Sosial
Indonesia
Bappilu PDIP Sebut Hasil Survei Dipengaruhi Konten di Media Sosial

"Kita pilih presiden cuma bikin konten, susah nanti. Ini masalah Republik besar sekali, orang itu butuh pemimpin yang kapasitasnya kuat, kompetensi, dan integritas," tegas Bambang.

Wacana Pengunduran Pemilu 2024, Ini Komentar Perludem
Indonesia
Wacana Pengunduran Pemilu 2024, Ini Komentar Perludem

Menurut Titi, konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tidak membuka celah penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kecuali mengamendemen terlebih dahulu Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945.

Gerindra Sambut Baik Peluang Kerja Sama dengan PDIP
Indonesia
Gerindra Sambut Baik Peluang Kerja Sama dengan PDIP

Partai Gerindra menyambut baik pernyataan Puan Maharani yang mengatakan terbuka peluang kerja sama politik dengan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menyongsong Pemilu 2024.

DPR Minta Prokes PON Papua Dievaluasi Setelah Ada Kasus COVID-19
Indonesia
DPR Minta Prokes PON Papua Dievaluasi Setelah Ada Kasus COVID-19

Pemerintah diminta melakukan evaluasi protokol kesehatan (prokes) dalam penyelenggaraan PON XX Papua.

Polda Metro Klaim Vaksinasi Merdeka Lampaui Target WHO
Indonesia
Polda Metro Klaim Vaksinasi Merdeka Lampaui Target WHO

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menerangkan, dengan presentase itu, maka Ibu Kota sudah melewati standar herd immunity yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO).

Capaian Vaksinasi Masuk Dalam Indikator Penurunan PPKM
Indonesia
Capaian Vaksinasi Masuk Dalam Indikator Penurunan PPKM

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali pada 14-20 September 2021.

Jokowi: BPKH Punya Peran Kunci Optimalkan Keuangan Syariah
Indonesia
Jokowi: BPKH Punya Peran Kunci Optimalkan Keuangan Syariah

“BPKH mempunyai peran kunci untuk mengoptimalkan keuangan syariah melalui penempatan dan investasi di syariah di dalam dan luar negeri” ungkapnya.