PN Surabaya Belum Dapat Keterangan Resmi KPK, Ruangan Hakim Itong Belum Digeledah Humas PN Surabaya Martin Ginting saat memberikan keterangan kepada wartawan. (Foto: MP/Budi Lentera)

MerahPutih.com - Hingga saat ini, Pengadilan Negeri Surabaya masih menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penangkapan hakim dan panitera pengganti.

Humas Pengadilan Negeri Surabaya Martin Ginting menjelaskan, pihak pengadilan baru mendapat surat keterangan resmi dari Mahkamah Agung terkait OTT yang dilakukan KPK, tetapi tidak disebutkan nama-nama siapa saja yang ditangkap dalam OTT tersebut.

Yang jelas, lanjut Martin, bahwa penangkapan mereka terjadi di luar gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Sampai sejauh ini, memang KPK telah melakukan penyegelan terhadap ruangan hakim Itong Isnaeni Hidayat, tetapi belum melakukan penggeledahan.

Baca Juga:

Hakim Itong Yang Diciduk KPK Baru Tanda Tangan Fakta Integritas

"Kami masih menunggu surat resmi dari KPK, siapa saja yang ditangkap, serta terlibat dalam kasus apa," kata Ginting, Kamis (20/1).

Dijelaskan Ginting, jika nantinya dua oknum dari Pengadilan Negeri Surabaya itu terbukti bersalah, tentunya akan mendapatkan sanksi dari Mahkamah Agung. Tetapi jika tidak terbukti bersalah, akan mendapatkan bantuan hukum dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Baca Juga:

Itong Isnaeni Hidayat Hakim yang Terjaring OTT KPK

"Makanya, ditunggu saja keterangan dari KPK. Kami juga tidak tahu kapan akan dilakukan penggeledahan," sambung Ginting.

Seperti diketahui, hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat beserta panitera pengganti Hamdan terjaring OTT oleh KPK di Surabaya, Rabu (19/1). (Budi Lentera/Surabaya)

Baca Juga:

KPK Amankan Uang Ratusan Juta dalam OTT Hakim di Surabaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS DKI Tegaskan Interpelasi Formula E Cuma Buang-Buang Waktu
Indonesia
PKS DKI Tegaskan Interpelasi Formula E Cuma Buang-Buang Waktu

Yani menilai, hanya buang-buang waktu bila agenda interpelasi Formula E digulirkan lagi. Sebabnya, semua penjelasan soal ajang balap mobil listrik itu sudah disampaikan seluruhnya.

Elektabilitas Menurun, PPP Perlu Kerja Keras di 2024
Indonesia
Elektabilitas Menurun, PPP Perlu Kerja Keras di 2024

"PPP relatif butuh perjuangan yang signifikan untuk kembali lolos pada Pemilu 2024," ujarnya.

Longsor Salju di Tibet Tewaskan 8 Orang, Beberapa Belum Ditemukan
Dunia
Longsor Salju di Tibet Tewaskan 8 Orang, Beberapa Belum Ditemukan

Beberapa orang dan kendaraan terperangkap longsoran salju di wilayah barat daya Tiongkok yang banyak dihuni oleh etnis minoritas Tibet itu.

Michael Sianipar Mundur, Grace Natalie Jadi Plt Ketua PSI Jakarta
Indonesia
Michael Sianipar Mundur, Grace Natalie Jadi Plt Ketua PSI Jakarta

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PSI DKI Jakarta.

Kementan Bentuk Direktorat Khusus untuk Perkuat Penanganan Sawit
Indonesia
Kementan Bentuk Direktorat Khusus untuk Perkuat Penanganan Sawit

Kementerian Pertanian memperkuat penanganan komoditas kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis yang menjadi penopang perekonomian nasional guna menghadapi tantangan global dengan membentuk direktorat khusus kelapa sawit pada Direktorat Jenderal Perkebunan.

Oknum Polisi Minta Wartawati Berbicara dengan Pohon Harus Disidang Etik
Indonesia
Oknum Polisi Minta Wartawati Berbicara dengan Pohon Harus Disidang Etik

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menegaskan apabila video tersebut benar, maka personel Polsek Kembangan itu harus disidang etik.

BPBD DKI Imbau Warga tidak Tebang Pohon di Area Rawan Longsor
Indonesia
BPBD DKI Imbau Warga tidak Tebang Pohon di Area Rawan Longsor

"Mengimbau kepada masyarakat yang berada di kawasan sekitar sungai agar tidak menebang pohon di sekitar lereng dan tidak melakukan pemotongan lereng secara tegak lurus untuk menghindari kejadian tanah longsor," ujarnya

Penukaran 7 Pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 Lewat Aplikasi PINTAR
Indonesia
Penukaran 7 Pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 Lewat Aplikasi PINTAR

Sri Mulyani menuturkan, rupiah bukan hanya dimaknai sebagai mata uang, namun sekaligus menggambarkan perjalanan dari bangsa dan kesatuan Republik Indonesia (RI).

KPK Beberkan Kronologi Penangkapan Lukas Enembe
Indonesia
KPK Beberkan Kronologi Penangkapan Lukas Enembe

Politikus Partai Demokrat itu ditangkap di sebuah rumah makan yang berada di Kota Jayapura, Papua.

Ahmad Ali Serang Djarot: Tidak Etis Menyuruh Presiden Evaluasi 2 Menteri NasDem
Indonesia
Ahmad Ali Serang Djarot: Tidak Etis Menyuruh Presiden Evaluasi 2 Menteri NasDem

“Tidak etis ada orang yang menyuruh-menyuruh beliau. Pak Jokowi itu tidak punya kewajiban apa-apa memberitahukan kepada siapa pun tentang evaluasi kinerja kabinet,” kata Ahmad Ali