PN Surabaya Belum Dapat Keterangan Resmi KPK, Ruangan Hakim Itong Belum Digeledah Humas PN Surabaya Martin Ginting saat memberikan keterangan kepada wartawan. (Foto: MP/Budi Lentera)

MerahPutih.com - Hingga saat ini, Pengadilan Negeri Surabaya masih menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penangkapan hakim dan panitera pengganti.

Humas Pengadilan Negeri Surabaya Martin Ginting menjelaskan, pihak pengadilan baru mendapat surat keterangan resmi dari Mahkamah Agung terkait OTT yang dilakukan KPK, tetapi tidak disebutkan nama-nama siapa saja yang ditangkap dalam OTT tersebut.

Yang jelas, lanjut Martin, bahwa penangkapan mereka terjadi di luar gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Sampai sejauh ini, memang KPK telah melakukan penyegelan terhadap ruangan hakim Itong Isnaeni Hidayat, tetapi belum melakukan penggeledahan.

Baca Juga:

Hakim Itong Yang Diciduk KPK Baru Tanda Tangan Fakta Integritas

"Kami masih menunggu surat resmi dari KPK, siapa saja yang ditangkap, serta terlibat dalam kasus apa," kata Ginting, Kamis (20/1).

Dijelaskan Ginting, jika nantinya dua oknum dari Pengadilan Negeri Surabaya itu terbukti bersalah, tentunya akan mendapatkan sanksi dari Mahkamah Agung. Tetapi jika tidak terbukti bersalah, akan mendapatkan bantuan hukum dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Baca Juga:

Itong Isnaeni Hidayat Hakim yang Terjaring OTT KPK

"Makanya, ditunggu saja keterangan dari KPK. Kami juga tidak tahu kapan akan dilakukan penggeledahan," sambung Ginting.

Seperti diketahui, hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat beserta panitera pengganti Hamdan terjaring OTT oleh KPK di Surabaya, Rabu (19/1). (Budi Lentera/Surabaya)

Baca Juga:

KPK Amankan Uang Ratusan Juta dalam OTT Hakim di Surabaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Habiskan Stok Moderna, Relawan Disuntik Vaksin Penguat
Indonesia
Habiskan Stok Moderna, Relawan Disuntik Vaksin Penguat

Kebijakan pemberian vaksinasi penguat untuk relawan tersebut, sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait dan dipastikan sudah mendapat izin dari pemerintah daerah.

Partai Buruh Kampanye Hapus Slogan 'Ambil Uangnya Jangan Pilih Orangnya' di 1 Mei 2022
Indonesia
Partai Buruh Kampanye Hapus Slogan 'Ambil Uangnya Jangan Pilih Orangnya' di 1 Mei 2022

Praktik politik uang berpotensi menghasilkan calon legislatif yang syarat akan budaya korupsi.

Korban Tewas Kebakaran Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap
Indonesia
Korban Tewas Kebakaran Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap

"Meninggal mungkin karena asap banyak, sehingga mungkin mengakibatkan meninggal," kata Herbert kepada wartawan di lokasi, Kamis.

Dihadiri Rusia, Menkeu AS Pastikan Lewatkan Beberapa Pertemuan G20
Dunia
Dihadiri Rusia, Menkeu AS Pastikan Lewatkan Beberapa Pertemuan G20

Washington dan sekutunya akan lebih lanjut melakukan konsultasi mengenai sanksi yang dikenakan pada Rusia, termasuk fokus untuk menggagalkan penghindaran sanksi yang sebelumnya dijatuhkan.

Intrik Politik Masuk Dalam Pemilihan Panglima TNI
Indonesia
Intrik Politik Masuk Dalam Pemilihan Panglima TNI

Dua nama yang santer menjadi kandidat penggantinya adalah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.

Gibran Akui Kemiskinan di Solo Masih Tinggi
Indonesia
Gibran Akui Kemiskinan di Solo Masih Tinggi

"Soal kemiskinan memang benar masih tinggi karena pandemi. Kita pelan-pelan kurangi angka kemiskinan itu," kata Gibran di Solo, Jumat (25/2).

Polisi Beberkan Dua Dugaan Tindak Pidana Adelin Lis Saat Buron
Indonesia
Polisi Beberkan Dua Dugaan Tindak Pidana Adelin Lis Saat Buron

Hasil koordinasi dan penyelidikan dengan pihak Ditjen Imigrasi, ada dua dugaan tindak pidana yang dilakukan Adelin

Lupa Lapor Diri, Peserta PPDB Dipastikan Tidak Bisa Daftar Lagi
Indonesia
Lupa Lapor Diri, Peserta PPDB Dipastikan Tidak Bisa Daftar Lagi

Mereka yang sudah lapor diri untuk bisa bersabar mendapatkan informasi selanjutnya dari pihak sekolah melalui pesan singkat yang dikirim ke nomor telepon CPDB yang didaftarkan

Ada 182 Kegiatan G20 di Indonesia, Bandara-Bandara Parkir Alternatif Siaga
Indonesia
Ada 182 Kegiatan G20 di Indonesia, Bandara-Bandara Parkir Alternatif Siaga

Pemerintah juga fokus pada peningkatan layanan di Bandara Internasional Soekarno Hatta mulai tahapan pengecekan kesehatan, imigrasi, custom clearance, dan pengantaran delegasi menuju akomodasi masing-masing.

Azam Khan Diperiksa Bareskrim di Kasus Edy Mulyadi
Indonesia
Azam Khan Diperiksa Bareskrim di Kasus Edy Mulyadi

"Pertanyaan sebanyak 30 pertanyaan," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Jumat (4/2/).