PN Solo Tolak Gugatan Praperadilan Pemuda yang Olok-olok Gibran Pengadilan Negeri (PN) Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Solo, Jawa Tengah, menolak gugatan praperadilan yang diajukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang 1997 dan Yayasan Mega Bintang 1997.

Praperadilan tersebut terkait penangkapan Arkham Mukmin (AM) oleh Polresta Surakarta. Diketahui, AM berkomentar pada postingan akun @garudaevolution yang bicara soal Gibran Rakabuming Raka yang meminta agar laga semifinal dan final piala Menpora digelar di Solo.

Baca Juga

Diolok-olok tak Ngerti Bola, Begini Reaksi Gibran

Dalam putusan yang dibacakan Sunaryanto, hakim tunggal tersebut menyatakan, terkait sah atau tidaknya penangkapan seseorang diatur dalam pasal 77 huruf a KUHAP. Penolakan gugatan tersebut, menurutnya, dijatuhkan dengan berbagai pertimbangan.

"Penangkapan diatur dalam pasal 77 huruf a KUHAP. PN Surakarta berhak untuk memeriksa dan memutus ketentuan yang diatur dalam UU," kata Sunaryanto.

Seorang warga berisial AA asal Slawi, Tegal, Jawa Tengah setelah berkomentar berisi hoaks meminta maaf di Mapolresta Surakarta, Senin (15/3). (MP/Ismail)
Seorang warga berisial AA asal Slawi, Tegal, Jawa Tengah setelah berkomentar berisi hoaks meminta maaf di Mapolresta Surakarta, Senin (15/3). (MP/Ismail)

Sunaryanto menegaskan, sesuai Pasal 79 KUHAP telah dijelaskan tentang siapa saja yang bisa atau berwenang untuk mengajukan praperadilan, tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan.

"Sah tidaknya penangkapan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada PN dengan menyebutkan alasannya," katanya.

Ia menegaskan dalam putusan MK nomor 98/PUU-X/2021 satu frasa ketiga yang berkepentingan dalam pasal 80 UU Nomor 8 tahun 1981 KUHAP sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan.

"Menimbang dari keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon berpendapat atau menafsirkan bahwa Putusan MK nomor 76/PUU-X/2012 8 Januari 2013 menyatakan bahwa LSM atau organisasi kemasyarakatan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan," ucapnya lagi.

"Gugatan tersebut dinilai tidak mempunyai kualifikasi secara hukum atau legal standing sebagai pihak yang dapat mengajukan praperadilan dalam perkara ini," kata dia.

Atas dasar tersebut, lanjut dia, praperadilan yang diajukan oleh pemohon terhadap kesalahan subjeknya dan tidak memiliki persyaratan formal permohonan praperadilan. Dengan demikian permohonan praperadilan tidak dapat diterima, kedua biaya perkara ini nihil.

"Permohonan praperadilan tidak dapat diterima," tandasnya.

Ketua Yayasan Mega Bintang Solo 1997 Boyamin Saiman mengaku menghormati putusan hakim. Ia mengaku akan menemui Arkham Mukmin dalam rangka untuk mengajukan gugatan praperadilan kedua.

"Kami tidak menyerah akan mengajukan gugatan praperadilan kedua," papar dia. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Polisi Virtual Ciduk Warga Slawi setelah Mengolok-olok Gibran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bajo Legowo dan Bakal Maju Lagi Pilwakot Solo 2024
Indonesia
Bajo Legowo dan Bakal Maju Lagi Pilwakot Solo 2024

Bagyo menegaskan tidak menyerah dan akan maju lagi sebagai Cawali di Pilwakot Solo pada 2024.

Langgar Prokes, Kades di Tulungagung Dituntut Denda Belasan Juta Rupiah
Indonesia
Langgar Prokes, Kades di Tulungagung Dituntut Denda Belasan Juta Rupiah

Seorang kepala desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Hariyanto dituntut membayar denda Rp 12,5 juta subsider enam bulan penjara atas pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

Kapolda Metro Janji Transparan Terkait Kasus Kematian Laskar FPI
Indonesia
Kapolda Metro Janji Transparan Terkait Kasus Kematian Laskar FPI

“Polda Metro Jaya akan transparan dan memberikan ruang kepada komnas HAM, agar hasil investigasi ini menjadi akuntabel di mata publik,” katanya

Sejumlah Hotel di Yogyakarta Diubah Jadi Tempat Karantina Pemudik
Indonesia
Sejumlah Hotel di Yogyakarta Diubah Jadi Tempat Karantina Pemudik

Pemda DIY telah bekerjasama dengan sejumlah hotel di wilayah Yogyakarta untuk menampung pemudik yang hendak melakukan karantina.

Bekas Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo Ajukan PK
Indonesia
Bekas Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo Ajukan PK

Terpidana kasus korupsi dan pencucian uang itu menggandeng Syamsul Huda Yudha sebagai kuasa hukum. PK sudah didaftarkan pada Selasa (5/1) dengan nomor register: 97 PK/Pid.Sus/2021.

Ruas Jalan di Ibu Kota Tergenang, Polisi Alihkan Lalu Lintas
Indonesia
Ruas Jalan di Ibu Kota Tergenang, Polisi Alihkan Lalu Lintas

Sejak Kamis (18/2) wilayah DKI Jakarta diguyur hujan dan hingga Jumat pagi ini hujan masih mengguyur Ibu Kota.

Jadi Kapolri, Komjen Listyo Harus Hapus Aturan Diskriminatif bagi Anggota Polri
Indonesia
Jadi Kapolri, Komjen Listyo Harus Hapus Aturan Diskriminatif bagi Anggota Polri

Presiden Joko Widodo bakal melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Begini Cara Menteri Basuki Kendalikan Banjir di Hilir Citarum
Indonesia
Begini Cara Menteri Basuki Kendalikan Banjir di Hilir Citarum

Menteri PUPR mengatakan, telah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dan para Bupati untuk memulai penanganan Citarum Hilir, yakni dengan pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray di Kabupaten Bogor.

Anggota DPRD Solo Fraksi PDIP Terpapar COVID-19, 4 Orang Dilakukan Tracing
Indonesia
Anggota DPRD Solo Fraksi PDIP Terpapar COVID-19, 4 Orang Dilakukan Tracing

Seorang anggota DPRD Solo dari Fraksi PDIP Siti Muslikhah dinyatakan positif COVID-19 setelah tertular dari anggota keluarganya, Senin (14/12).

Jalan Menuju Bunderan HI Ditutup, Jakarta Pusat Steril dari Aktivitas Masyarakat
Indonesia
Jalan Menuju Bunderan HI Ditutup, Jakarta Pusat Steril dari Aktivitas Masyarakat

3.495 personel gabungan disebar ke seluruh lokasi yang berpotensi menimbulkan keramaian