PN Jaksel Pupuskan Upaya PK Djoko Tjandra Djoko Tjandra-ist/net

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. PN Jaksel pun tidak meneruskan berkas permohonan PK tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Dengan demikian, PN Jaksel memupuskan upaya Djoko Tjandra terbebas dari hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara sebagaimana diputuskan Majelis PK MA pada 2009 silam.

Baca Juga

PK Djoko Tjandra Dinilai Cacat Formil

"Amar penetapan adalah sebagai berikut, menetapkan menyatakan permohonan PK dari pemohon Djoko tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke mahkamah agung," kata Humas PN Jaksel Suharno, dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Suharno menjelaskan, tidak diterimanya permohonan PK buronan Kejaksaan Agung itu ditetapkan Ketua PN Jaksel, Bambang Miyanto pada Selasa (28/7). Penetapan ini dilakukan setelah Ketua PN Jaksel mempelajari berkas persidangan, termasuk pendapat Majelis Hakim.

Djoko
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Dalam pertimbangannya, PN Jaksel menyatakan Joko Tjandra tidak pernah menghadiri persidangan permohonan PK. Padahal Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke MA.

Baca Juga

Tak Proporsional BIN Disalahkan Gegara Djoko Tjandra Keluar Masuk Indonesia

"Yang mana bahwa pemohon atau terpidana tersebut tidak hadir di persidangan oleh karenanya pengajuan atau permintaan PK tersebut tidak dapat diterima," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Densus 88 Dilibatkan Dalam Pemeriksaan Rekening FPI
Indonesia
Alasan Densus 88 Dilibatkan Dalam Pemeriksaan Rekening FPI

92 rekening ini terdiri dari pengurus pusat FPI, pengurus daerah, dan beberapa individu yang terkait dengan kegiatan FPI

Honda Tarik Kembali 1,79 Juta Unit Kendaraan
Dunia
Honda Tarik Kembali 1,79 Juta Unit Kendaraan

Honda Motor Co bakal menarik setidaknya 1,79 juta unit kendaraan di seluruh dunia.

Kejari Halmahera Selatan Lakukan Inovasi Cegah Tipikor di Sektor Desa
Indonesia
Kejari Halmahera Selatan Lakukan Inovasi Cegah Tipikor di Sektor Desa

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan terutama di Bidang Intelijen dapat memonitor seluruh penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

2.816 Pedagang Pasar Tanah Abang Sudah Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
2.816 Pedagang Pasar Tanah Abang Sudah Disuntik Vaksin COVID-19

Sebanyak 2.816 pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat telah mendapatkan vaksin COVID-19.

[HOAKS Atau FAKTA]: Viral Foto Anies Coba Tes Masuk Peti Mati Pelanggar PSBB
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Viral Foto Anies Coba Tes Masuk Peti Mati Pelanggar PSBB

Pemprov DKI Jakarta menyatakan, pemberian sanksi masuk peti mati untuk pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak akan dilanjutkan.

KPK DKI dan Inspektorat Dikritik, Kinerja Tak Optimal Cegah Tindakan Korupsi
Indonesia
KPK DKI dan Inspektorat Dikritik, Kinerja Tak Optimal Cegah Tindakan Korupsi

Seharusnya APIP bisa mengawasi agar tidak ada anggaran yang dikeluarkan SKPD DKI melebihi harga kontrak

Kritik Listyo, YLBHI: Pam Swakarsa Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal
Indonesia
Kritik Listyo, YLBHI: Pam Swakarsa Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

YLBHI mengkritik rencana calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang akan menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa).

Santri Didorong Jadi Pelopor Melawan Pandemi COVID-19
Indonesia
Santri Didorong Jadi Pelopor Melawan Pandemi COVID-19

Terlibatnya santri untuk mencegah penularan COVID-19 sangat strategis

Menhub Ingin Ada Regulasi Ketat Penggunaan Drone
Indonesia
Menhub Ingin Ada Regulasi Ketat Penggunaan Drone

Jika tidak diatur dan dikelola secara tepat, maka drone dapat menimbulkan masalah sehingga perlu ada langkah yang harus dilakukan.

Persediaan Bahan Makanan di Distrik Beoga Hanya Cukup Tiga Hari
Indonesia
Persediaan Bahan Makanan di Distrik Beoga Hanya Cukup Tiga Hari

Persediaan bahan makanan di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua saat ini hanya mencukupi untuk kebutuhan tiga hingga empat hari ke depan.