PN Jaksel Pupuskan Upaya PK Djoko Tjandra Djoko Tjandra-ist/net

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. PN Jaksel pun tidak meneruskan berkas permohonan PK tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Dengan demikian, PN Jaksel memupuskan upaya Djoko Tjandra terbebas dari hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara sebagaimana diputuskan Majelis PK MA pada 2009 silam.

Baca Juga

PK Djoko Tjandra Dinilai Cacat Formil

"Amar penetapan adalah sebagai berikut, menetapkan menyatakan permohonan PK dari pemohon Djoko tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke mahkamah agung," kata Humas PN Jaksel Suharno, dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Suharno menjelaskan, tidak diterimanya permohonan PK buronan Kejaksaan Agung itu ditetapkan Ketua PN Jaksel, Bambang Miyanto pada Selasa (28/7). Penetapan ini dilakukan setelah Ketua PN Jaksel mempelajari berkas persidangan, termasuk pendapat Majelis Hakim.

Djoko
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Dalam pertimbangannya, PN Jaksel menyatakan Joko Tjandra tidak pernah menghadiri persidangan permohonan PK. Padahal Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke MA.

Baca Juga

Tak Proporsional BIN Disalahkan Gegara Djoko Tjandra Keluar Masuk Indonesia

"Yang mana bahwa pemohon atau terpidana tersebut tidak hadir di persidangan oleh karenanya pengajuan atau permintaan PK tersebut tidak dapat diterima," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Peluang Sejumlah Tokoh di Pilpres 2024 Versi IPR
Indonesia
Peluang Sejumlah Tokoh di Pilpres 2024 Versi IPR

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menakar peluang sejumlah tokoh untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Connie Rahakundini Disarankan Buka Dugaan Mafia Alutsista Lewat Partainya di DPR
Indonesia
Connie Rahakundini Disarankan Buka Dugaan Mafia Alutsista Lewat Partainya di DPR

"Angkat saja kasusnya di partainya, ya, kan? Dorong saja di DPR untuk buka kasus itu. Berani tidak? Nah, itu lebih (menunjukkan sikap) seorang ksatria. Persoalanya, jangan-jangan partai sendirinya dapat (proyek alutsista)." tegas Ujang.

[Hoaks atau Fakta]: Sinar X TV Tabung Bisa Membunuh Virus
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Sinar X TV Tabung Bisa Membunuh Virus

Sinar X sendiri dihasilkan melalui suatu tabung yang memiliki mekanisme bertemunya elektron dan anoda. Elektron sendiri dihasilkan melalui katoda yang dipanaskan.

KPK Beberkan Potensi Kerugian Negara dan Benturan Kepentingan di Proyek Vaksin
Indonesia
KPK Beberkan Potensi Kerugian Negara dan Benturan Kepentingan di Proyek Vaksin

Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan adanya potensi kerugian negara dalam program pengadaan vaksin COVID-19.

Gunakan Fasilitas Baru, Bio Farma Mulai Produksi 25 Juta Dosis Vaksin Per Bulan
Indonesia
Gunakan Fasilitas Baru, Bio Farma Mulai Produksi 25 Juta Dosis Vaksin Per Bulan

Tercatat, hingga 27 Maret 2021, Bio Farma mencatat total sebanyak 20,5 juta dosis vaksin COVID-19 telah dikirim ke seluruh Indonesia.

IDI Peringatkan Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Lakukan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
IDI Peringatkan Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Lakukan Vaksinasi COVID-19

"Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa," jelas Zubairi

Ketua DPRD Jakarta Nilai TGUPP Tidak Bisa Akselarasi Program Anies
Indonesia
Ketua DPRD Jakarta Nilai TGUPP Tidak Bisa Akselarasi Program Anies

Alvin Wijaya yang merupakan anggota TGUPP di bidang Respons Strategis mengundurkan diri. Alvin diketahui menjabat sebagai anggota TGUPP sejak 2018.

KPK Tetapkan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Tersangka Gratifikasi
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Tersangka Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Manalip sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proyek infrastuktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017.

Mudahkan Urus Surat Pengantar RT, Bank DKI Hadirkan JakOne Erte
Indonesia
Mudahkan Urus Surat Pengantar RT, Bank DKI Hadirkan JakOne Erte

Bank DKI melakukan segala upaya untuk mempermudah urusan warga dengan menghadirkan aplikasi JakOne Erte.

Waktu Terbatas, TNI Terima Bantuan Luar Negeri Cari Nanggala-402
Indonesia
Waktu Terbatas, TNI Terima Bantuan Luar Negeri Cari Nanggala-402

Proses penerimaan bantuan itu akan dikoordinasikan oleh asisten intelijen panglima TNI dan asisten intelijen kepala staf Angkatan Laut.