PN Jakut Lanjutkan Sidang Permohonan Penunjukkan Auditor PT FNS Ilustrasi sidang (Ist)

Merahputih.com - Sidang permohonan penunjukkan auditor untuk mengaudit perusahaan PT Fortune Nestindo Sukaes (FNS) kembali bergulir di Pengadiln Negeri Jakarta Utara, Rabu (30/9).

Pada sidang yang dipimpin oleh Hakim Tumpanuli Marbun ini, ada dua agenda sidang yakni Tanggapan Termohon dan keterangan saksi dari Pemohon.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam permohonan yang terregister Nomor : 445/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr ini adalah Pho Kiong sebagai Pemohon dan PT. FNS sebagai Termohon.

Pho Kiong sendiri merupakan mantan Direktur Utama di perusahaan sarang burung walet tersebut dan kini sebagai pemegang saham sebesar 30 persen.

Baca Juga:

Facebook Hadirkan Fitur Musik Baru, Intip Detailnya

Dalam Tanggapan Termohon sempat disinggung soal legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut. Hal ini disampaikan kuasa hukum Termohon, C Suhadi di ruang sidang Ali Said lantai 2 PN Jakut.

Selain tidak berdasarkan alasan hukum yang benar, Suhadi menilai banyak hal-hal yang menyesatkan sebagai alasan permohonan.

Ini sangat beralasan karena Pho Kiong sendiri pernah selama empat tahun memimpin perusahaan tersebut dan tidak pernah melakukan audit selama kurun waktu tahun 24 Februari 2016 - 27 Februari 2020.

"Pemohon adalah orang yang menduduki jabatan sebgai Direktur Utama Perseroan yang harus bertanggung jawab untuk memimpin dan menjalankan jalannya kegiatan usaha Perseroan dengan baik dan benar," ucapnya.

Ilustrasi Sidang (ist)

Terkait dengan objek permohonan, Suhadi menjelaskan bahwa dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020, telah disepakati untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Justinus A Sidharta sebagai auditor.

Dan penunjukan tersebut telah final secar yuridis. Sehingga, auditor yang kini sedang melakukan tugasnya sangat memerlukan data-data keuangan perusahaan. Dan ini berdampak pada tidak terpenuhinya permintaan dokumem yang diminta Pemohon sebgai pemegang saham.

"Ini tidak dapat dinilai sebagai perbutan melawan hukum," tegasnya.

Terkait tidak adanya aktifitas audit yang dilakukan Pho Kiong diakui oleh Alvin Lim, kuasa hukum Pemohon. Menurutnya, posisi kliennya di perusahaan tersebut hanya sebagai boneka. "Dirut cuma namanya doang," ujarnya.

Baca Juga:

Berupaya Saingi TikTok, Facebook Diduga Kucurkan Dana Besar untuk Content Creator

Namun ketika ditanyakan mengapa Pemohon justru meminta dilakukan audit setelah tidak lagi menjadi Dirut, Alvin beralasan bahwa saham kliennya mau diperkecil atau didelusi. "Karena ada setoran modal, sehingga kita minta laporan keuangan. Ketika Pak Pok Kiong keluar, uangnya masih banyak," pungkasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Indonesia per 22 Maret: 514 Kasus Positif, 48 Meninggal Dunia
Indonesia
Update COVID-19 Indonesia per 22 Maret: 514 Kasus Positif, 48 Meninggal Dunia

Sedangkan jumlah korban meninggal dunia dan sembuh juga bertambah.

Ingatkan Bahaya COVID-19, Pemkot Jakpus Pasang Peti Mati di Lokasi Ramai Warga
Indonesia
Ingatkan Bahaya COVID-19, Pemkot Jakpus Pasang Peti Mati di Lokasi Ramai Warga

Rencana pemasangan peti mati dilangsungkan pada pekan ini, namun itu semua tergantung dari arahan Gubernur Anies Baswedan.

Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Tak Boleh Asal-asalan
Indonesia
Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Tak Boleh Asal-asalan

Pembelajaran tatap muka di sekolah perlu dipersiapkan matang.

4.370 Pasien COVID Jalani Perawatan di Wisma Atlet
Indonesia
4.370 Pasien COVID Jalani Perawatan di Wisma Atlet

Sementara, pasien flat isolasi mandiri yang berada di tower 4 dan 5 berjumlah 1.972 orang

Vonis Dua Tahun tanpa Terungkap Aktor Intelektual, Sidang Penyerangan Novel Berakhir Antiklimaks
Indonesia
Vonis Dua Tahun tanpa Terungkap Aktor Intelektual, Sidang Penyerangan Novel Berakhir Antiklimaks

Suparji meminta pihak kepolisian untuk tetap mencari dalang dari aksi penyiraman tersebut.

Pemerintah Tak Mungkin Berbohong Soal Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Pemerintah Tak Mungkin Berbohong Soal Kebakaran Gedung Kejagung

Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya bahwa berkas-berkas perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung

Pandemi COVID-19 Meluas, Kapolri Minta Bhabikamtibmas Bersiaga
Indonesia
Pandemi COVID-19 Meluas, Kapolri Minta Bhabikamtibmas Bersiaga

Dalam surat telegram bernomor ST/1336/IV/OPS.2/2020, Kapolri memerintahkan optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dan pengaktifan siskamling.

Persiapan Formula E, Lapisan Jalanan di Monas Mulai Uji Coba Diaspal
Indonesia
Persiapan Formula E, Lapisan Jalanan di Monas Mulai Uji Coba Diaspal

Uji coba bertujuan untuk cek material yang bisa lebih mudah dikelupas setelah terpasang selama 4x24jam.

Pimpinan KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Bareskrim dan Kejagung Saling Terkait
Indonesia
Pimpinan KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Bareskrim dan Kejagung Saling Terkait

Bareskrim sedang menangani dua kasus terkait skandal Djoko Tjandra yakni kasus dugaan hilangnya red notice Djoko dan kasus surat palsu.

DPRD DKI Desak Dinas SDA Perbanyak Pompa Air di Lingkungan Warga
Indonesia
DPRD DKI Desak Dinas SDA Perbanyak Pompa Air di Lingkungan Warga

Sementara pompa mobile hanya ada di kawasan rawan banjir seperti kompleks perumahan di Kelapa Gading, Jakarta Utara.