PN Jaksel Lanjutkan Sidang Perkara Dugaan Penggelapan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar persidangan kasus dengan terdakwa petinggi PT. DBG RI dan Dirut IB (Ist)

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mendengarkan Pledoi PT. DBG dengan terdakwa RI dalam sidang lanjutan yang digelar pada Selasa (25/8) malam. Dalam sidang itu, Tim kuasa hukum PT. DBG menyampai puluhan point pembelaaan.

Tim kuasa hukum RI, Philipus H Sitepu menerangkan, tanpa prosedur PT. GPE tiba-tiba berhenti dan tidak mau lagi mengerjakan penambangan batu bara. Padahal, PT. GPE ini sudah terikat dalam perjanjian dan seharunya dikenakan pinalty atau denda.

"Terus kalau kita suruh tolong dong kerja lagi, apakah itu terjadi pidana? Kan enggak itu masih dalam konteks perjanjian dari 2011-2014," ucap dia Rabu (26/8).

Artinya, apabila sudah terikat dalam perjanjian kerja maka tanpa disuruh ataupun disuruh maka PT. GPE harus menjalankan pekerjaannya. Sehingga apa yang disampaikan oleh pelapor mengenai bujuk rayu tidaklah benar.

"Kalau pun ada kata-kata itu (bujuk rayu bekerja lagi) itu ranahnya perdata bukan pidana karena ada perjanjian. Apalagi, soal invoice yang belum dibayar itu sudah jelas perdata bukan pidana," tutur dia.

Philipus menambahkan, alasan belum terbayarnya invoice lantaran kliennya melakukan perhitungan. Dari perhitungan itu, ternyata kliennya ada kerugian yang cukup besar dibandingkan PT. GPE.

"Dia (PT. GPE) ada rugi, tapi lebih besar kerugian kita loh(PT. DBG). Dia ga mau rekonsiliasi, dia mau tetap dibayarkan," tutup dia.

Sebagai informasi, PT GPE tidak profesional dan PT DBG terus beritikad baik masih melakukan pembayaran kerja sama. Namun, PT GPE tetap tidak bekerja sesuai perjanjian yang sudah disepakati bersama.

PT. GPE Malah melaporkan PT DBG ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penggelapan dengan terlapor Komisaris PT DBG RI dan R pada Mei 2017.

Padahal, R dalam kasus ini hanya sebagai mediator pertemuan antara PT. DBG dengan PT GPE. Dan pertemuan mereka juga berbicara tentang perjanjian tapi bukannya memperbaiki kinerja malah PT GPE lapor ke polisi.

Padahal pertemuan atau pekerjaan yang diberikan kepada PT GPE sudah dalam perjanjian. Jadi penyelesaian masalah juga penyelesaian perdata ini justru menjadi ranah Pidana penggelapan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pilkada Serentak, Begini Sistem Pengamanan Selama Kampanye hingga Pemungutan Suara
Indonesia
Pilkada Serentak, Begini Sistem Pengamanan Selama Kampanye hingga Pemungutan Suara

perasi Mantap Praja mulai digelar untuk mengamankan Pilkada Serentak 2020.

Pemberlakuan Ganjil-Genap Keputusan Tergesa-gesa dan Bukan Solusi Atasi Macet
Indonesia
Pemberlakuan Ganjil-Genap Keputusan Tergesa-gesa dan Bukan Solusi Atasi Macet

Penyelesaian kemacetan di Jakarta selama masa PSBB transisi I dan II harus berangkat dari akar masalah

Habisi KKB dengan Mengesampingkan HAM Dinilai Tindakan Inkonstitusional
Indonesia
Habisi KKB dengan Mengesampingkan HAM Dinilai Tindakan Inkonstitusional

Cara itu hanya melanggengkan siklus kekerasan

RUU ASN Buka Peluang Honorer Jadi PNS
Indonesia
RUU ASN Buka Peluang Honorer Jadi PNS

Politsi mengajak berdoa agar pasal-pasal yang memihak pada kepentingan honorer ini tidak berubah sampai RUU Perubahan atas UU ASN.

Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi
Indonesia
Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

Terdakwa Rizieq Shihab dinyatakan bersalah atas berita bohong swab test di Rumah Sakit (RS) Ummi, Bogor Jawa Barat. Rizieq divonis empat tahun kurungan penjara.

KNKT Butuh Waktu Seminggu Ungkap Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
KNKT Butuh Waktu Seminggu Ungkap Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

"Kita akan proses untuk pembacaan yang akan memerlukan waktu kurang lebih antara 3 hari sampai 1 minggu," kata Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono

PSI Solo Dukung Giring Nyapres 2024
Indonesia
PSI Solo Dukung Giring Nyapres 2024

"Kami yang berada di DPD atau kader lokal siap mengamankan dan mendukung keputusan DPP PSI dengan menugaskan Giring sebagai Capres 2024," ujar Yogo

Update Kasus Corona DKI Jumat (20/11): 124.243 Positif, 113.739 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (20/11): 124.243 Positif, 113.739 Orang Sembuh

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 140.752

RSPAD Pastikan Penelitian Vaksin Nusantara Akan Ikuti Kaidah Ilmiah
Indonesia
RSPAD Pastikan Penelitian Vaksin Nusantara Akan Ikuti Kaidah Ilmiah

Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, Brigjen TNI Nyoto Widyo Astoro, memastikan penelitian vaksin nusantara yang menggunakan sel denditrik akan mengikuti kaidah ilmiah.

Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Jiwasraya Dinilai Bombastis
Indonesia
Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Jiwasraya Dinilai Bombastis

Tim kuasa hukum Direksi PT Jiwasraya Tbk periode 2008-2018 Dion Pongkor menilai putusan majelis hakim dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya sangat bombastis.