PN Jaksel Cabut SP3 Kasus Chat Mesum Rizieq Shihab dengan Firza Husein Rizieq Shihab. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah mencabut surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan chat mesum pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan Firza Husein.

Humas PN Jaksel, Suharno mengatakan, putusan tersebut diambil melalui persidangan. Dia menyebut, majelis hakim yang memutuskan adalah Merry Taat Anggarsih.

Baca Juga

Buka-bukaan SP3 Kasus Chat Mesum Rizieq Shihab Versi Jokowi

"Hakimnya Ibu Merry Taat Anggarsih, putus hari ini, Selasa 29 Desember 2020," kata Suharno saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (29/12).

Suharno mengaku belum menerima salinan lengkap putusan tersebut. Persidangan tersebut, kata dia, berjalan dengan pemohon atas nama Jefri Azhar dengan termohon Kapolri cq Kapolda Metro Jaya dan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya.

Rizieq Shihab. (Foto: Antara).
Rizieq Shihab. (Foto: Antara).

"(Isi amar) yang kedua, menyatakan tindakan penghentian penyidikan adalah tidak sah menurut hukum, kemudian memerintahkan kepada termohon untuk melakukan penyidikan dan membebani biaya kepada termohon," ujar Suharno.

Pencabutan SP3 tersebut tertuang dalam putusan perkara Nomor 151/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel yang menyatakan penyidikan kasus dugaan chat mesum Rizieq dilanjutkan. Gugatan praperadilan atas SP3 kasus chat mesum ini diajukan oleh Jefri Azhar. (Pon)

Baca Juga

Kuasa Hukum Yakin Tidak Ada Bukti Baru Kasus Chat Mesum Habib Rizieq

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tangkap Farid Okbah cs, Polri Bantah Kriminalisasi Ulama
Indonesia
Tangkap Farid Okbah cs, Polri Bantah Kriminalisasi Ulama

"Tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan oleh densus bukan merupakan kriminalisasi terhadap siapapun. Sekali lagi saya sampaikan tindakan yang dilakukan Densus 88 Antiteror Polri tidak ada upaya kriminalisasi," jelas Rusdi

Warga Jabodetabek Diminta Waspadai Hujan Sangat Lebat 2 Hari ke depan
Indonesia
Warga Jabodetabek Diminta Waspadai Hujan Sangat Lebat 2 Hari ke depan

Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Jabodetabek diminta untuk waspada potensi intensitas hujan sangat lebat terjadi pada periode 26-27 Februari 2021.

Pusako Unand Curiga Koruptor Gunakan Dewas KPK Jadi Alat Pembenaran
Indonesia
Pusako Unand Curiga Koruptor Gunakan Dewas KPK Jadi Alat Pembenaran

Apalagi, keterangan dan alat bukti yang dipahami Dewas KPK sepotong-potong

Dirut Transjakarta Datangi Kantor Polisi
Indonesia
Dirut Transjakarta Datangi Kantor Polisi

Polisi akan menagih janji Transjakarta

Curah Hujan Jabodetabek 3 Hari ke Depan Meningkat, Warga Diminta Waspada
Indonesia
Curah Hujan Jabodetabek 3 Hari ke Depan Meningkat, Warga Diminta Waspada

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, untuk mewaspadai peningkatan curah hujan dalam 3 hari ke depan.

Pakar Anggap Tuntutan Pidana Mati Terhadap Heru Hidayat Keliru
Indonesia
Pakar Anggap Tuntutan Pidana Mati Terhadap Heru Hidayat Keliru

Pengulangan perbuatan itu terjadi apabila sudah ada perbuatan yang diputus oleh pengadilan

Menpar Sandiaga Uno Dijadwalkan Kunjungi Kepulauan Riau
Indonesia
Menpar Sandiaga Uno Dijadwalkan Kunjungi Kepulauan Riau

Sandiaga Uno dijadwalkan melakukan kunjungan kerja dalam rangka memantau kondisi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 22-23 Januari 2021.

Harga Komoditas Bakal Melonjak
Indonesia
Harga Komoditas Bakal Melonjak

Ada beberapa hal lain yang akan menjadi tren perdagangan Indonesia dan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional ke depan

[Hoaks atau Fakta]: Suntik Vaksin Dosis ke-3 Bisa Berbayar
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Suntik Vaksin Dosis ke-3 Bisa Berbayar

SpeedLab Indonesia akan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku untuk program vaksinasi COVlD-19 baik itu yang sifatnya program dari pemerintah maupun gotong royong.

PSI Kritik Mantan Napi Koruptor Jadi Komisaris BUMN
Indonesia
PSI Kritik Mantan Napi Koruptor Jadi Komisaris BUMN

PSI menilai penunjukan mantan koruptor sebagai komisaris BUMN merupakan salah satu praktik impunitas terhadap kejahatan korupsi dan pelakunya.